HARIANBERANTAS, BENGKALIS- Wakil Bupati (Wbup) Bengkalis "Bagus Santoso" meninjau lokasi penyebrangan Roll on roll off (Roro) Sungai Selari Air Putih Bengkalis, Senin (10/05/2021) kemaren.

Meskipun penumpang sepi dikarenakan adanya penyekatan dan larangan mudik, namun selama perayaan hari raya Idul Fitri 1442 H 2021 kali ini pengelola pelabuhan Roro Sungai Selari Air Putih Bengkalis tetap berkomitmen melayani penyeberangan 24 jam.

Hal itu disampaikan pihak PT. Jembatan Nusantasa, Budi, saat Wabup Bagus Santoso melakukan peninjauan ke lokasi titik penyebrangan roro Sungai Selari Air Putih Bengkalis.

“Kami dari pihak perusahaan pengelola tetap berkomitmen siap melayani penyebrangan roro Sungai Selari-Air Putih 24 Jam setiap harinya” Kata Budi.

Menanggapi komitmen itu, Bupati Bengkalis Kasmarni melalui Wabup Bagus Santoso berterima kasih kepada pihak perusahaan yang telah mengutamakan kepentingan masyarakat Negeri Junjungan.

“Terima kasih, kita sudah dapat sebuah pemahaman bersama, antara masyarakat, pihak perusahaan dan juga protokoler Covid19. Kita lihat perusahaan roro ini tentu berhitung profit atau keuntungan. Namun dengan kondisi sekarang adanya penyekatan, tidak ada yang mudik, roro banyak yang kosong. Salut kami walaupun kondisi begini, perusahaan tetap dengan komitmennya, ” Kata Wabup.

Bagus melanjutkan, keberkahan di bulan suci Ramadhan ini, pihak perusahaan akan selalu berkomitmen bersama Pemerintah Kabupaten Bengkalis memberikan pelayanan 24 jam setiap hari, tanpa dikurangi.

Semoga dengan mimpi kita bersama pihak perusahaan, Covid-19 diangakat dari bumi Bengkalis, bumi Indonesia ini. Sehingga lancar kembali lalu lintasnya, jasanya, barang-barangnya.

"Bengkalis akan jadi negeri yang damai, Bengkalis akan menjadi negeri yang maju,” Harap Bagus, dikutip dari situs diskominfotik.bengkaliskab.go.id

Dalam kunjungan ini, Bagus didampingi oleh Plh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Kalaksan BPBD) Tajul Mudarris, Sekretaris Dinas Perhubungan Zul Asri dan Camat Bukit Batu Taufik Hidayat. ***(Red)

HARIANBERANTAS, KABUPATEN BINTAN- Kabupaten Bintan resmi terbentuk pada tahun 2006  berdasarkan PP No. 5 Tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006.

Kabupaten Bintan ini merupakan kabupaten tertua di Kepulauan Riau. Dimana sebelumnya, Kabupaten Bintan merupakan Kabupaten Kepulauan Riau.

Kabupaten Kepulauan Riau (Kabupaten Bintan,red) telah dikenal beberapa abad silam, tidak hanya di nusantara bahkan manca negara.

Selain keberadaannya dipulau juga berbatas langsung dengan Negara Jiran Malaysia, memiliki ciri khas  dari ribuan pulau besar dan kecil yang terkenal di Laut Cina Selatan, karena wilayah julukan Kepulauan “Segantang Lada” sangat tepat untuk menggambarkan banyaknya pulau yang ada di daerah ini.

Sekitar tahun 1722-1911, terdapat dua Kerajaan Melayu yang memerintah dan berdaulat yaitu Kerajaan Riau Lingga yang pusat kerajaannya di Daik dan Kerajaan Melayu Riau di Pulau Bintan.

Jauh sebelum penandatanganinya Perjanjian London, kedua Kerajaan Melayu tersebut dilebur menjadi satu sehingga menjadi semakin kuat. Wilayah kekuasaannyapun tidak terbatas di Kepulauan Riau saja, tetapi telah termasuk daerah Johor dan Malaka (Malaysia), Singapura dan sebagian kecil wilayah Indragiri Hilir provinsi Riau. Pusat kerajaannya terletak di Pulau Penyengat dan menjadi terkenal di Nusantara dan kawasan Semenanjung Malaka, dikutip dari https://bintankab.go.id/.

Setelah Sultan Riau meninggal pada tahun 1911, Pemerintah Hindia Belanda menempatkan amir-amirnya sebagai Districh Thoarden untuk daerah yang besar dan Onder Districh Thoarden untuk daerah kecil.

Pemerintah Hindia Belanda akhirnya menyatukan wilayah Riau Lingga dengan Indragiri untuk dijadikan sebuah keresidenan yang dibagi menjadi dua Afdelling yaitu:

1. Afdelling Tanjungpinang yang mencakup Kepulauan Riau – Lingga, Indragiri Hilir saat berada di propinsi Riau dan Kateman yang berkedudukan di Tanjungpinang dan penguasa ditunjuk seorang Residen.

2. Afdelling Indragiri yang berkedudukan di Rengat dan diperintah oleh Asisten Residen (dibawah) perintah Residen. Pada 1940 Keresidenan ini dijadikan Residente Riau dengan dicantumkan Afdelling Bengkalis (Sumatera Timur) dan sebelum tahun 1945–1949 berdasarkan Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tanggal 17 Juli 1947 No. 9 dibentuk daerah Zelf Bestur (daerah Riau).

Berdasarkan surat Keputusan delegasi Republik Indonesia, Provinsi Sumatera Tengah tanggal 18 Mei 1950 No.9/Deprt menggabungkan diri ke dalam Republik Indonesia dan Kepulauan Riau diberi status daerah Otonom Tingkat II yang dikepalai oleh Bupati sebagai kepala daerah dengan membawahi empat kewedanan sebagai berikut:

1. Kewedanan Tanjungpinang termasuk wilayah kecamatan Bintan Selatan (kecamatan Bintan Timur, Galang, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur sekarang).

2. Kewedanan Karimun meliputi wila-yah Kecamatan Karimun, Kundur dan Moro.

3. Kewedanan Lingga meliputi wilayah Kecamatan Lingga, Singkep dan Senayang.

4. Kewedanan Pulau Tujuh meliputi wilayah Kecamatan Jemaja, Siantan, Midai, Serasan, Tambelan, Bunguran Barat dan Bunguran Timur.

Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. 26 / K / 1965 dengan mem-pedomani Instruksi Gubernur Riau tanggal 10 Februari 1964 No. 524 / A / 1964 dan Instruksi No. 16 / V / 1964 dan Surat Keputusan Gubernur Riau tanggal 9 Agustus 1964 No. UP / 247/5/1965, tanggal 15 Nopember 1965 No. UP / 256/5/1965, 1 Januari 1966 semua daerah Administratif kewedanaan dalam Kabupaten Kepulauan Riau di hapuskan.

Pada tahun 1983, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 1983, telah berbentuk Kota Administratif Tanjungpinang yang membawahi 2 (dua) kecamatan yaitu Kecamatan Tanjungpinang Barat dan Kecamatan Tanjungpinang Timur, dan pada tahun yang sama sesuai dengan peraturan pemerintah No. 34 tahun 1983 dibentuk Kotamadya Batam. Dengan adanya pengembangan wilayah tersebut, maka Batam tidak lagi menjadi bagian dari Kabupaten Kepulauan Riau yang saat ini Kabupaten Bintan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 53 tahun 1999 dan UU No. 13 tahun 2000, Kabupaten Kepulauan Riau dimekarkan menjadi 3 kabupaten yang terdiri dari: Kabupaten Kepulauan Riau, Kabupaten Karimun dan Kabupaten Natuna.

Wilayah kabupaten Kepulauan Riau hanya mencakup 9 kecamatan, yaitu: Singkep, Lingga, Senayang, Teluk Bintan, Bintan Utara, Bintan Timur, Tambelan, Tanjungpinang Barat dan Tanjungpinang Timur.

Kecamatan Teluk Bintan merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Galang. Sebahagian wilayah Galang masuk wilayah Kota Batam.

Kecamatan Teluk Bintan terdiri dari 5 desa yaitu Pangkil, Pengujan, Penaga, Tembeling dan Bintan Buyu.

Kemudian berdasarkan Undang-Undang No. 5 tahun 2001, Kota Administratif Tanjungpinang berubah menjadi Kota Tanjungpinang yang statusnya sama dengan kabupaten

Seiring waktu terjadi perubahan administrasi wilayah pada akhir tahun 2003, dan terjadi pemekaran kecamatan yaitu Kecamatan Bintan Utara menjadi Kecamatan Teluk Sebong dan Bintan Utara. Kecamatan Lingga menjadi Kecamatan Lingga Utara dan Lingga.

Pada akhir tahun 2003 dibentuk Kabupaten Lingga sesuai dengan UU No. 31/2003, maka dengan demikian wilayah Kabupaten Kepulauan Riau meliputi 6 Kecamatan yaitu Bintan Utara, Bintan Timur, Teluk Bintan, Gunung Kijang, Teluk Sebong dan Tambelan. 

Kemudian berdasarkan PP No. 5 Tahun 2006 tanggal 23 Februari 2006, Kabupaten Kepulauan Riau berubah nama menjadi Kabupaten Bintan. ***(Red)

HARIANBERANTAS, INHU- Camat Seberida Roma Doris. S.S, MPS., M.Eng melantik 8 (delapan) Penjabat (Pj) Kepala Desa se-Kecamatan Seberida, Selasa (11/05/2021). Adapun dasar pelaksanaan kegiatan ini yakni keputusan Bupati Indragiri Hulu nomor: Kpts 225/V/2021 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa di Kabupaten Indragiri Hulu.

Kegiatan dilaksanakan secara serentak di 13 Kecamatan lainnya diantaranya Kecamatan Batang Gansal, Kecamatan Lirik, Kecamatan Peranap, Kecamatan Seberida, Kecamatan Rakit Kulim, Kecamatan Kelayang, Kecamatan Pasir penyu, Kecamatan Sungai Lala, Kecamatan Rengat Barat, Kecamatan Batang cenaku, Kecamatan Kuala Cenaku, Kecamatan Batang peranap, dan kecamatan Rengat dengan total 59 PJ kepala Desa yang dilantik. 

Bertempat di aula Kantor Camat seberida, acara diawali dengan pembacaan surat keputusan Bupati Indragiri Hulu dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah. Berdasarkan keputusan Bupati Indragiri Hulu tersebut, masa jabatan penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. 

Dalam arahannya, Camat Seberida Roma Doris mengakui memang pelantikan PJ Kades ini terkesan mendadak. "Namun hal ini memang tidak dapat ditunda-tunda lagi karena masa tugas Kepala Desa yang sebelumnya berakhir tepat pada hari ini" kata Roma.

Roma Doris juga menekankan kepada Pj Kades yang barusaja dilantik agar menjaga netralitas tetap menjadi yang utama, terutama saat menyongsong pelaksanaan pilkades serentak nanti.. Tak lupa Roma Doris mengucapkan selamat  dan berpesan agar dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya ujarnya.

Adapun nama-nama PJ Kepala Desa se Kecamatam Seberida yang dilantik tersebut diantaranya Arpan sehagai PJ Kepala Sesa Paya Rumbai, Abdul Manan PJ Kepala Desa Titian Resak, Encik Abdul Gaffar PJ kepala desa Kelesa, Dedi Pedianto sebagai PJ Kepala Desa Bandar Padang. Selanjutnya Drs. Safril. Z sebagai PJ Kepala Desa Seresam, Fathurrozak PJ kepala desa sibabat, Azmar PJ Kepala Desa Bukit Meranti, dan Suyana sebagai Pj Kepala Desa Petala Bumi. 

Acara ini turut dihadiri FORKOPIMCAM Kecamatan Seberida diantaranya Kapolsek Seberida Kompol Henri, Danramil Seberida P Situmorang, Kepala Puskesmas Pangkalan Kasai  Asiswandi, serta Anggota DPRD Inhu Taufik Hendri, Rosman Yatim, Edi Santoso, Suparman dan Mulyanto.***(Pinten S)

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Pemko Pekanbaru telah bersepakat dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Pemko Pekanbaru meminta bantuan aparat penegak hukum dalam memberantas pungutan liar retribusi sampah.

Foto: Nett

Walikota Pekanbaru, Firdaus usai rapat bersama Forkopimda di Kompleks Perkantoran Tenayan Raya, Jumat (7/5), mengatakan, pelayanan pengangkutan sampah jauh lebih baik saat ini. Hanya saja, ada persoalan pada pemungutan retribusi sampah.

"Kami harus bisa memutus mata rantai pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum masyarakat dalam. bentuk kelompok bermacam-macam," ujarnya.

Retribusi sampah adalah pungutan liar. Melalui Forkopimda Kota Pekanbaru dan Provinsi Riau, Pemko minta arahan. 

"Karena selama 9 tahun, kami belum bisa memutus mata rantai sistem yang terjadi di lapangan. Pasalnya, oknum-oknum tadi lebih dominan dari kami," ucap Firdaus. 

Dari hasil rapat, Pemko Pekanbaru tak bisa lagi menggunakan pendekatan persuasif. Namun, Pemko Pekanbaru harus menggunakan pendekatan hukum.

"Jadi, peralatan pihak ketiga tak dapat digunakan sepenuhnya. Karena, ada oknum yang mengangkut sampah," jelas Firdaus.

Oknum-oknum inilah yang merusak sistem. Oknum-oknum inilah yang membuang sampah di sembarang tempat. 

"Mereka membuat sistem pelayanan kami kacau balau. Mereka harus dihentikan. Jika tidak mau, kami tempuh jalur hukum," tegas Firdaus. Dikutip dari Kominfo Pekanbaru. ***(Red)

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Ketua Dewan Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Besar Alumni Universitas Bung Hatta (DPP IKB Alumni UBH) Ike Agung mengimbau seluruh Alumni Universitas Bung Hatta untuk sholat Idul Fitri 1442 H/2021 M di Masjid atau lapangan terbuka, Selasa (11/05/2021) di Jakarta. Hal ini disampaikan Ike lantaran adanya berita hoax perihal larangan sholat Ied di masjid atau lapangan. Berita hoax tersebut didapatkannya dari beberapa sebaran di grup _whatsapp_ DPP IKB Alumni UBH, sehingga menimbulkan banyak presepsi negatif bagi sebagian kalangan yang akan melaksanakan sholat Ied.

"Saya sebagai Ketua DPP IKB Alumni UBH mengimbau untuk seluruh alumni agar sholat Idul Fitri di masjid. Berita larangan sholat Idul Fitri itu adalah hoax," tulis Ike di grup tersebut.

Ike juga menyampaikan, perihal sholat Idul Fitri 1442 H ini sudah dikonfirmasinya kepada pihak terkait, yakni pengurus masjid yang ada di sekitar rumahnya. Sambutan pengurus masjid positif bahwa akan melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid tersebut. Di sisi lain, Ike juga berpesan agar semuanya terapkan prokes selama melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri 1442 H.

"Saya baru saja selesai sholat Ashar di masjid dekat rumah. Saat itu juga saya konfirmasi kepada pihak masjid bahwa kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri 1442 H di masjid ini," sambung Ike.

Ike juga memberikan salam Idul Fitri 1442 H kepada para alumni di beberapa wilayah dan di manapun berada. Melalui video singkatnya, Ike juga mengucapkan mohon maaf lahir dan bathin sebagai bentuk salam dalam menyambut Hari Kemenangan.

"Bagi sobat Alumni, silakan sholat Idul Fitri di masjid-masjid dekat rumahnya. Selamat menyambut Hari Kemenangan 1442 Hijriah," tutup Ike di rumahnya.***(Martha Syaflina)

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Ulama indonesia kembali berduka. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Ustadz Kondang Tengku Zulkarnain dikabarkan meninggal dunia di RS Tabrani Pekanbaru, Senin (10/5/2021) sekira pukul 18.16 Wib

Kabar duka yang menimpa Ustaz Tengku Zulkarnain disampaikan langsung oleh pengelola Rumah Sakit Tabrani dr Diana Tabrani.

Ustaz Tengku Zulkarnain meninggal dunia saat azan Maghrib atau berbuka puasa,  di RS Tabrani, Jalan Sudirman, Pekanbaru.

"Innalillahi wa innailaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Ust. Tengu Zulkarnain," kata dr Diana Tabrani kepada Selasar Riau. Dilansir dari riauonline

Diana mengatakan, Ustaz Tengku Zulkarnain meninggal dunia saat melawan virus corona yang menggerogoti tubuhnya sejak pekan lalu.

Indionesia kehilangan salah satu ulama akibat keganasan Covid-19 yang masih melanda dunia saat ini.

Ustadz Tengku Zulkarnain datang ke Pekanbaru untuk melaksanakan safari ramadhan beberapa waktu lalu. 

Usai dinyatakan meninggal dunia, Ustz T.Zulkarnain langsung di kebumikan di Pemakaman khusus korban Covid-19 di Pekanbaru.

Pantauan awak media terlihat keluarga Alm Ustz T.Zulkarnain mengiringi dengan tangis kepergian Zulkarnain ditempat persitrirahat terakhirnya malam ini.

Semoga amal ibadah alm diterima disisinya, Amin. ***(red)

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Berbagi Sembako dibulan suci Ramadhan 1442 H, Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Pewarta Pertanian Indonesia (DPP APPI) targetkan 1000 paket sembako disalurkan kepada anak yatim piatu langsung di bagikan kerumah penerima di Pekanbaru, Senin (10/05/2021).

Hal Ini diutarakan Ketum DPP APPI Alexander Pranoto yang diwakili Syahrul Effendi HS, Ketum APPI langsung perintahkan penyaluran paket sembako untuk anak yatim-piatu langsung kerumah, dengan cara paket sembako di bagikan ke DPD APPI Riau yang di terima langsung ketua DPD Romi.

Lebih lanjut Romi bersama pengurus DPD APPI Riau lainnya langsung menyalurkan ke rumah-rumah anak yatim yang ada di Pekanbaru.

"Alhamdulillah 1000 Paket Sembako Sudah tersalurkan dan diterima langsung oleh anak yatim-piatu dari raut wajah mereka tampak gembira saat menerima paket sembako menjelang dekatnya lagi Hari Raya Idul Fitri," ucap Romi. 

Paket terakhir dibagikan kepada Ibu sang anak yatim, mendoakan kemurahan rezeki untuk Ketum APPI Alexander Pranoto.

"Semoga diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah, untuk Bapak Alex dan sahabat beliau, terimakasih atas pemberian paket sembakonya," ucap ibu penerima sembako.

Ketum APPI menyampaikan melalui Syahrul Eff HS, beliau sangat berterimakasih kepada anggotanya. Semangat berbagi di bulan penuh berkah ini, semoga APPI tetap solid dan Tahun depan lebih ditingkatkan lagi membagikan paket sembako untuk anak Yatim-Piatu.

"Luar biasa rekan-rekan APPI, ditengah kesibukan, masih sempat menyisihkan waktunya dan membagikan sembako kepada mereka anak Yatim-Piatu yang langsung ke rumah mereka masing - masing," sebut Alex diwakili Syahru effendi pengurus DPP APPI.

Syahrul Effendi  pengurus DPP APPI mewakili Ketum Alexander Pranoto mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang tergabung di APPI, atas kepeduliannya telah membagikan sembako kepada Anak Yatim-Piatu serta masyarakat kurang mampu di Kota Pekanbaru. 

"Semoga apa yang kita yang dilakukan oleh rekan-rekan APPI membawa berkah, manfaatnya dapat dirasakan oleh warga kurang mampu dan anak yatim-piatu," sebut Syarul ***(hb)

HARIANBERANTAS, BATAM- Penjual  Cendol di Pasar pasar samarinda Kota Batam bernama Budi tewas seketika usai ditikam orang tak dikenal, Minggu (09/05/2021) jam 05:30 sore.

Budi merupakan warga Kecamatan Batu Ampar kota Batam Kepulaua Riau sehari hari penjual Cendol dan dikenal baik oleh warga. 

Menurut saksi mata peristiwa berdarah itu sangat cepat dan tidak diketahui apa penyebabnya.

Pelaku datang menghampiri korban dan terjadi cekcok dengan korban, tidak lama kemudian korabn langsung tumbang setelah ditikam oleh pelaku. 

Pelaku yang mengetahui korban terjatuh bersimbah darah langsung pergi meninggalkan tempat kejadian perkara (TKP) Sementara korban tidak ada yang menolong karena warga takut terbawa bawa dalam kasus itu.

“Usai menikam korban, pelaku langsung melarikan diri. Diduga pelaku dan korban saling kenal karena menurut warga keduanya sama sama tinggal di Kecamatan Barua Ampar Kota Batam

Tidak lama setelah kedian itu polisi datang dan korban dinyatakan meninggal dunia akibat kehabisan darah.

Kini kasus pembunuhan ini telah ditangani pihak kepolisian setempat dan pelaku dalam penyelidikan pihak kepolisian. (Tim Kepri)

HARIANBERANTAS, INHU - Kasus terpapar C-19 di Kabupaten Indragiri Hulu (INHU) kian hari makin bertambah. juru bicara satuan tugas gugus penanganan covid-19 Jawalter S. MPd senin (10/05/21) menjelaskan, berdasarkan update data terakhir yang dihimpun Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hulu tanggal 09 Mei 2021, terdapat Total Kumulatif Suspek berjumlah 5.102 kasus.

Dengan rincian Isolasi Mandiri 210 orang, Isolasi di Rumah Sakit 9 orang, Selesai Isolasi 4.837 orang, dan Meninggal Dunia 46 orang.

Sementara itu, Total komulatif kasus Konfirmasi hingga saat ini berjumlah 1.999 kasus dengan rincian Isolasi mandiri 186 orang, Rawat di Rumah Sakit 5 orang, Sembuh 1.755 orang, dan Meninggal Dunia menjadi 53 orang.

Ditambahkannya, untuk Kumulatif pemeriksaan Rapid hingga tanggal 09 Mei 2021 sebanyak 8.192 orang, sedangkan Kumulatif pemeriksaan Swab hingga tanggal 09 Mei 2021 sebanyak 6.590 orang.

Dinas Kesehatan telah melaksanakan Vaksinasi Covid-19, sampai tanggal (09/05/21) dari Total sasaran Vaksinasi sebanyak 68.561 orang, Total yang sudah Vaksinasi dosis 1 berjumlah 9.904 orang, dan Total Vaksinasi dosis 2 berjumlah 6.767 orang, Adapun rincian yang sudah divaksinasi adalah sebagai berikut.

Untuk Sasaran SDM Kesehatan sebanyak 1.968 orang, yang sudah divaksinasi dosis 1 berjumlah 2.261 orang (114,89%), dan yang sudah divaksinasi dosis 2 berjumlah 2.191 orang (111,33%).

Untuk Sasaran Pelayan Publik sebanyak 22.410 orang, yang sudah divaksinasi dosis 1 berjumlah 5.991 orang (26,73%), dan yang sudah divaksinasi dosis 2 berjumlah 3.932 orang (17,55%).

Sementara, untuk Sasaran Lansia sebanyak 44.183 orang, yang sudah divaksinasi dosis 1 berjumlah 1.652 orang (3,74%), dan yang sudah divaksinasi dosis 2 berjumlah 644 orang (1,46%).

Pemerintah menerapkan New Normal (Adaptasi Kebiasaan Baru) menuju masyarakat  yang produktif dan aman dengan tujuan mempercepat penanganan Covid-19 dalam aspek kesehatan dan sosial ekonomi.

Masyarakat dihimbau untuk tetap menerapkan Protokol Kesehatan, Pakai masker bila keluar rumah dan di tempat kerja, selalu menjaga jarak (Physical Distancing), sering mencuci tangan pakai sabun, menghindari kerumunan (Social Distancing).

Semoga kita tetap sehat dan selalu berada dalam lindungan-Nya. Banyak berdoa dan selalu bahagia ucap Jawalter.***(TORO)

HARIANBERANTAS, INHU- Dua Perusahaan raksasa yang bergerak dibidang Agroindustri (pabrik pengelolaan minyak kelapa sawit) di kabupaten indragiri hulu (Inhu) yakni  PT. Swakarsa Sawit Raya (SSR) dan PT. Sawit Inti Raya (SIR) memanfaatkan momen berbagi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H tahun 2021 memberikan ratusan paket  sembako dan bantuan sosial kepada masyarakat Inhu.

Dua perusahaan tersebut menyerahkan paket sembako secara serentak diwilayah yang berbeda alamat dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan (Prokes) C-19. Untuk PT SSR penyerahan paket sembako secara simbolis dilakukan oleh pihak Management langsung kepada masyarakat di Desa Talang jerinjing, kecamatan rengat barat, sebanyak 185 paket.

Stenly manalu, selaku manager PT. SSR mengatakan bahwa perusahaan yang iya pimpin itu kembali memberikan bantuan paket sembako kepada masyarakat guna untuk meringankan sedikit beban warga menghadapi Hari Raya Idulfitri ditengah pandemi Covid 19.

Selain itu tambah Stenly, perusahaan juga sedikit mengingatkan kepada warga agar selalu mematuhi protokol kesehatan saat merayakan Idulfitri 1442 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang kita berikan yang tidak seberapa ini bisa bermanfaat dan menjadi keberkahan bagi masyarakat serta juga perusahaan," ujarnya senin (10/5/21).

Sedangkan PT. SIR yang beralamatkan di Bongkal malang, kecamtan kelayang juga memberikan ratusan paket sembako kepada masyarakat didua desa yakni desa dusun tua pelang sebanyak 100 paket sembako dan di desa Bongkal malang juga sebanyak 100 Paket.

Penyerahan paket sembako ini juga dilakukan secara simbolis di PT. SIR dilakukan oleh manager Zulkarnaen kepada masyarakat.

Dikatakan Zulkarnaen, peran aktif PT. SIR diharapkan mampu meringankan beban masyarakat. Pemberian sembako tersebut setiap tahun nya memang sering dilakukan perusahaan disekitar lingkungan PT SIR.

"Pemberian sembako juga sudah sering kita lakukan, tidak hanya dihari raya saja namun kita juga pernah memberika  ratusan paket sembako yang terdampak covid 19 pada tahun 2020. semoga hari raya tahun ini meskipun dihalangi oleh wabah virus corona dapat di rayakan dengan penuh kebahagiaan, jangan jadikan jarak memutus silahturahmi," jelas Zulkarnaen.

Ditempat terpisah, humas PT. SSR Anggrian Lumban Gaol mengakatan, kegiatan ini merupakan menjadi payung Integrasi Coorporate Social Responsbility (CSR).

"Kegiatan seperti ini merupakan bentuk wujud syukur perusahaan sekaligus menebar kebaikan ditengah menjalankan ibadah puasa di bulan suci ramdhan terlebih dimasa pandemi. pastinya banyak pihak membutuhkan uluran tangan, baik berupa bantuan sembako dan lain-lain. Kami selaku pihak perusahaan berharap mudah-mudahan semua yang kami berikan dapat bermanfaat dan mari kita bawa kedalam doa agar covid-19 tentu nya cepat hilang serta selalu menjaga kesehatan. dan tidak lupanya kita memohon maaf lahir batin,"Tutup Anggrian selaku Humas SSR/SIR.***(AL)

HARIANBERANTAS, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK kembali melakukan menangkapan terhadap terduga Tipikor. Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK, Senin (10/05/2021).

Hal ini dibenarkan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron terkait adanya peristiwa tangkap tangan oleh KPK di Kabupaten Nganjuk.

“Benar, KPK melakukan tangkap tangan di Nganjuk,” jelasnya, Senin (10/05/2021).

Menurut Ghufron, OTT tersebut terkait adanya dugaan bahwa Novi terlibat tindak pidana korupsi dalam lelang jabatan.

Namun, Ghufron tidak menjelaskan secara rinci kapan OTT tersebut berlangsung.

Ghufron juga mengaku belum bisa membeberkan informasi lain seperti bukti-bukti dalam OTT tersebut.

Saat ini, ujar Ghufron, pihaknya masih melakukan pengembangan terkait hasil dari OTT tersebut.

Ghufron mengatakan pihaknya kini tengah melakukan pemeriksaan terhadap uang dan siapa saja pihak yang turut diamankan.

Sementara itu, Novi Rahman Hidayat sendiri menjabat sebagai Bupati Nganjuk Periode 2018-2023.

Selain itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPW PKB Jawa.***(JM/ZW)

Ganjar meninjau sejumlah titik, antara lain isolasi di Terminal Kota Tegal, kawasan isolasi di Rusunawa Tegalsari, Pelabuhan Tegal, dan TPI Jongor.

Saat meninjau sekat di Terminal Kota Tegal, Ganjar meminta kepada seluruh Bupati / Walikota agar waspada mengantisipasi kebocoran pemudik. Karena meski dilarang, masih banyak pemudik yang nekad pulang.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut adalah Sekretaris Daerah Kota Tegal Johardi, pejabat Forkopimda dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

Ganjar meminta Bupati / Walikota mengerahkan seluruh kepala desa / lurah untuk melakukan uji coba ke tingkat paling bawah.

Masalahnya, para pemudik masih nekat datang. Ada dua yang masuk, dari aplikasi Jogo Tonggo tercatat baru enam hingga delapan persen yang melapor, angkanya sekitar 10.000 (orang) pemudik. Tapi catatan Perhubungan dari Dinas Perhubungan Asumsi angkutan yang masuk, sudah ada 632.000 (orang) pemudik, "kata Ganjar.

Melihat kondisi tersebut, Ganjar memprediksikan pemudik yang bertekad pulang akan sama seperti tahun lalu. Kira-kira, lanjutnya, ada sekitar satu juta pemudik.

“Saya sedang mempertimbangkan berapa yang akan masuk di Jateng. Makanya saya minta tes di level paling bawah,” kata Ganjar.

Meski begitu, Ganjar berharap masyarakat taat agar tidak pulang. Dia berterima kasih kepada masyarakat atas partisipasi sadar mereka dalam menunda kepulangan mereka.

“Saya travelling dari Semarang ke Tegal, melihat sepanjang perjalanan cukup sepi. Saya ucapkan terima kasih sudah patuh menunda mudik, dan semoga kondisi ini berlangsung hingga tanggal 17,” jelasnya.

Semua yang bertekad pulang dan kabur, lanjut Ganjar, harus diperiksa oleh Jogo Tonggo. Seluruh RT, RW, dan Lurah diminta proaktif memeriksa.

“Ada baiknya di Banyumas semua yang datang diisolasi selama lima hari. Meski tidak semua daerah melakukannya, saya minta tindakan. Bahkan ada yang unik, salah satu pemudik harus diisolasi karena dikabarkan oleh istrinya sendiri, "dia menyimpulkan.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga menyempatkan diri melihat-lihat area isolasi di Rusun Tegalsari. Di lokasi tersebut, Ganjar melakukan pengecekan kesiapan tempat karantina bagi warga yang positif Covid-19 serta berdialog dengan petugas jaga di rusun tersebut. (Ag)

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Ketua DPD Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Provinsi Riau, Feri Sibarani menyatakan, Dewan Pers harus berjuang untuk kemerdekaan Pers, bukan malah membatasi, Sabtu, (08/05/2021).

Pernyataan itu disampaikan Feri, pada kesempatan buka puasa bersama sesama pengurus Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Riau, Serikat Pers Republik Indonesia, di Hotel Mutiara Merdeka Pekanbaru Sabtu, (8/5/2021).

,"Kita merasakan adanya semacam diskriminasi dan pembatasan kemerdekaan Pers di Negara ini, Tugas pokok Dewan Pers seharusnya memperjuangkan kemerdekaan Pers, bukan malah membatasi dengan segala cara, ini jelas bertentangan dengan pasal 15 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers," tegas Feri dalam kata sambutannya.

Feri juga menyebutkan, DPD Riau SPRI yang di pimpinnya akan terus mengawal proses demokrasi dan kebebasan Pers di provinsi Riau. 

"Kami sebagai Organisasi Pers di Riau,  yang berdasarkan pasal 1 ayat (5) UU Pers, bersumpah akan melaporkan dan menggugat siapapun pihak yang mencoba menciderai prinsip kebebasan Pers di Riau, ini tidak boleh terjadi, kita harus bersatu melawan segala dugaan penyimpangan dari Undang-undang ini," seru Feri.

Menurutnya, sebagaimana tertuang didalam pasal 28 UUD 45, bahwa Pers merupakan penjabaran dari pasal tersebut, yakni terkait amanat Negara kepada Pers, untuk menjadikan kemerdekaan Pers sebagai wujud kedaulatan rakyat Indonesia, yang dijamin kebebasannya dalam memperoleh informasi terkait penyelenggaraan Negara.

"Semangat Undang-undang Pers adalah apa yang tertuang didalam pasal 28 UUD 1945 itu, sehingga UU Pers, dalam konsiderannya, Menimbang, pada poin: a,b,c, itu jelas dasarnya adalah soal sebuah kemerdekaan penuh yang diberikan kepada Pers, guna mewujudkan dan melaksanakan tugas Pers dalam rangka mencari, memperoleh, menyebarluaskan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa," urai Feri.

Bahkan Feri dengan tegas mengingatkan seluruh komponen insan Pers di Riau, dan masyarakat Riau, bahwa tidak ada pihak manapun yang boleh campur tangan dan intervensi kemerdekaan Pers, sebagaimana pada poin C konsideran menimbang dalam UU Pers.

Dilanjutkannya, bahwa ada stigmatisasi yang dibangun oleh Dewan Pers ke publik, diantaranya, adanya anak kandung dan anak tiri, atau diskriminasi, yaitu soal jumlah konstituen, yang kerap di gaungkan Dewan Pers melalui surat Edarannya dan berita-berita di media. Padahal, didalam Undang-undang Pers perihal itu tidak ada sedikitpun tertuang, justru yang ada terjaminnya kebebasan mendirikan organsiasi Pers dan Perusahaan Pers.

"Menurut kami, dalam konteks ini, Dewan Pers kami duga telah menyimpang jauh dari fungsinya. Seharusnya semua Organisasi Pers yang berbadan hukum dan yang melakukan fungsinya sebagaimana mestinya, seharusnya dirangkul dan di hormati sebagai organisasi Pers, bukan malah diskriminasi dengan pola justifikasi, sehingga ada yang ilegal dan legal, demikian pun dengan perusahaan Pers," jelas Feri.

Sementara terkait dengan Verifikasi Perusahaan Pers, dan  UKW yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir ini oleh Dewan Pers, menurut Feri, harus dilihat berdasarkan Undang-undang. Menurutnya, dalam Undang-undang Pers, tidak ada menyebutkan Dewan Pers harus melakukan Verifikasi Perusahaan Pers dan UKW, melainkan mendata.

"Tugas Pers yang paling pokok itu ada pada pasal 15 ayat (1), yakni berperan dan berfungsi untuk mengembangkan dan meningkatkan Kemerdekaan Pers baik, secara kualitas maupun kuantitas, jadi tidak ada sama sekali frasa atau kalimat yang bermakna membatasi atau, apalagi mempersulit kehidupan Pers, dengan segala cara, termasuk verifikasi dan UKW, yang ada mendata,  itu keliru sama sekali," Ujar Feri.

Tak lupa Feri Sibarani menyampaikan kabar baik kepada seluruh insan Pers di Provinsi Riau. Bahwa disebutkannya saat ini yang berhak melakukan Sertifikasi Profesi wartawan di Indonesia hanya lah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia, yang lolos di Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Sebagaimana diketahui, bahwa SPRI telah memiliki LSP Pers Indonesia, satu-satunya yang telah lolos dan memiliki tenaga profesional assesor sebanyak 22 orang yang telah bersertifikasi dari BNSP, dan siap melakukan tugas sertifikasi Pers berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan dan PP Nomor 10 tahun 2018 Tentang BNSP.

"Perlu kami beritahu, semua insan Pers, Perusahaan Pers, para wartawan jangan mau termakan surat edaran yang kami duga tidak sesuai Undang-undang, kita Insan Pers harus berjalan sesuai dengan tupoksi kita, Negara memberikan kita kemerdekaan penuh, dan itu dijamin oleh Undang-undang, kenapa ada lembaga yang bukan lembaga Negara ingin mencuri Kemerdekaan kita dengan segala retorikanya?," Teriak Feri, usai bersantap buka bersama.

Ia juga menghimbau, agar seluruh profesi wartawan di Riau dapat mempersiapkan diri untuk di Sertifikasi oleh LSP Pers Indonesia. Menurutnya, pihaknya dalam waktu dekat akan segera berkoordinasi dengan semua pihak terkait, untuk melakukan program sertifikasi profesi Pers di Provinsi Riau.

"Siapkan diri anda semua, LSP Pers Indonesia, yang telah lolos sebagai lembaga sertifikasi di BNSP akan segera bekerja sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, jadi kita bukan membuat program yang menyulitkan kehidupan Pers seperti yang lain itu, apalagi mengklaim diri yang paling profesional, dan yang lain Ilegal, tetapi kita mengembangkan kemerdekaan itu, sembari meningkatkan kualitas dan kuantitas, jangan diputar balik," pungkas Feri.***(ZO)

HARIANBERANTAS, PEKANBARU- Aliansi Pewarta Pertanian Indonesia (APPI) kembali menyerahkan paket sembako kepada anak yatim (07/05/2021).

Kali ini penyerahan sembako di laksanakan di dua tempat, yakni jalan selamat kelurahan Pematang Kapau, Kecamatan Tenayan Raya dan di Jalan Soekarno Hatta.

Untuk di jalan selamat, diserahkan tiga paket sembako oleh Zonny Hudri, Sekretaris DPD APPI Provinsi Riau.

Zonny mengatakan, penyerahan paket sembako itu dilakukan sebelum pelaksanaan sholat Jumat. “paket sembako ini kami serahkan kepada adik-adik ini sebelum pelaksanaan sholat Jumat," ujarnya.

Di tempat kedua, paket sembako diserahkan oleh Syahrul HS, pengurus DPP APPI.

“Sebanyak 7 paket sembako sudah kita serahkan kepada adik adik ini, semoga dapat memberi manfaat kepada mereka," ujar sahrul saat dikonfirmasi wartawan.

Ketua DPD APPI, Romi di tempat terpisah, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, pembagian paket sembako untuk anak yatim ini merupakan bentuk kepedulian APPI kepada sesama.

“Rangkaian kegiatan pemberian sembako ini merupakan bentuk kepedulian APPI kepada Sesama, khususnya dari ketum kami bapak Alexander Pranoto yang mensuport penuh, sehingga pemberian paket sembako ini dapat terlaksana," ujar Romi.

Ia menambahkan dengan pemberian paket sembako ini berharap memberi secercah kebahagian bagi anak-anak menyambut hari Lebaran Idul Fitri.

“Mungkin jika dinilai dengan angka, harganya tidak seberapa, tapi kami berharap dengan ini, mampu memberi secercah kebahagian kepada anak-anak itu ketika hendak menyambut Lebaran Idul Fitri," papar Romi.

Romi berharap, kegiatan pemberian paket sembako di bulan Ramadhan ini mendapat keberkahan dari Allah SWT. “kami berharap di hari baik dan bulan baik ini apa yang kami lakukan mendapat Ridho dari  Allah SWT, dan di beri keberkahan, serta segala doa di ijabah Allah SWT, " ungkap Ketua DPD APPI  Riau itu.

Pada pemberitaan sebelumnya, kegiatan pemberian sembako oleh pengurus Aliansi Pewarta Pertanian Indonesia itu di mulai dari hari kamis (6/5/2021) . kegiatan pada hari kamis itu dilaksankan di tempat- tempat, yakni di kantor DPP APPI jalan Pemuda komplek PCW, kedua jalan Cipta Karya, ketiga di Panam, dan terakhir di jalan Pahlawan Kerja, Gang Matador.

Penyerahan paket sembako di jalan Pahlawan Kerja itu, langsung diserahkan oleh ketua DPD APPI Riau bung Romi. Ada kesempatan itu, ketua DPD APPI Riau itu  menyerahkan 6 paket sembako kepada anak yatim, dan satu paket kepada guru Ngaji mereka.

Disampaikan Guru Ngaji ibu Ummi, menjawab pertanyaan media, mengucapkan terimakasih kepada APPI.

"Terimakasih bantuannya dari Ketum APPI pak Alexander Pranoto, Alhamdulillah kami mendapat sembako, juga kepada pak Romi terimakasih” ujar Ummi.

Guru Ngaji itu juga mengucapkan rasa syukur dan mendoakan atas kepedulian Ketum APPI kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Terimakasih kepada Bapak Alexander Pranoto, Ketum APPI  atas rezki yang dilimpahkan kepada masyarakat yang membutuhkan, semoga doa Kami di Ijabah Allah Azza Wajalla dan Ketum APPI semakin Sukses, "Doa Ummi"***(RL)

HARIANBERANTAS, INHU- Peninjauan Posko Perbatasan Kecamatan Kuala Cenaku, juga pelaksanaan Sidang Tipiring di Aula Kantor Camat Seberida, dan Posko Perbatasan Kecamatan Batang Gangsal pada Jumat, (7/05/2021).

Adapun peninjauan ini dilaksanakan di hari ke-dua sejak diberlakukannya larangan mudik oleh Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu pada 6 Mei 2021 lalu. 

Plt Moch Bayu Setia didampingi Dandim 0302 beserta jajaran lainnya mengunjungi posko perbatasan guna memastikan kegiatan larangan mudik tahun 2021 berjalan dengan aman dan memastikan kebijakan penyekatan mudik berjalan sesuai rencana. Kedatangan Plt. Asisten I Bayu disambut oleh Camat Kuala Cinaku R. Mohd. Arif.

Beliau menghimbau kepada masyarakat untuk disiplin terhadap protokol kesehatan. Masyarakat, tetap memakai masker, mencuci tangan, serta menghindari kerumunan.

Dihari ke-dua larangan mudik tahun 2021, mohon kiranya untuk yang melintas di daerah perbatasan tetap harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Terutama tes antigen. Kemudian untuk ASN juga harus dilengkapi 

dengan surat tugas ujarnya

Camat Kuala Cenaku R. Mohd. Arif mengatakan " pihaknya bekerja sama dengan pihak kapolsek dan pihak koramil untuk melakukan pengendalian terhadap masyarakat yang beraktifitas di pasar Pulau Jumat. 

Disamping itu terdapat gugus tugas covid desa yang berfungsi untuk melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap lalu lintas masyarakan yang keluar masuk desa. Saat ini terdapat Posko Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sebanyak 14 titik di masing-masing desa Kecamatan Kuala Cenaku.

Soalnya lokasi Pasar Pulau Jumat berdekatan dengan posko perbatasan pemeriksaan Covid-19, petugas juga melakukan penertiban dan pengawasan terhadap pengunjung pasar. Bagi masyarakat yang tidak memakai masker akan diberikan edukasi, pemahaman tentang aturan aturan mengenai protokol kesehatan.

Setelah melakukan peninjauan posko perbatasan pemeriksaan Covid-19 di Kuala Cenaku, Plt Asisten I beserta rombongan langsung meninjau posko perbatasan pemeriksaan Covid-19 di Kecamatan Batang Gangsal dan Pelaksanaan Sidang Tipiring di Aula Kantor Camat Siberida. ***(Pinten)

HARIANBERANTAS, INHU- Kesadaran masyarakat terutama para pengusaha untuk memutus wabah corona virus yang sudah melanda dunia selama hampir dua tahun ini belum tertanamkan khususnya dikabupaten indragiri hulu (inhu). dimana satu minggu belakangan ini jumlah komulatif, positif dan juga meninggal dunia diakibatkan C-19 mengalamai kenaikan begitu besar, hingga membuat usaha para pemerintah untuk memutus mata rantai Covid-19 sia sia.

Banyak cara yang sudah diberlakukan oleh pemerintah dan seluruh Forkopimda, mulai dari memberlakukan penyekatan hingga melakukan penyemprotan Disinfektan hingga menghabiskan uang negara sampai milliaran rupiah. namum hal ini tidak sedikit pun diindahkan oleh salah satu pusat perbelanjaan yang ada di kelurahan pangkalan kasai (belilas) kecamatan seberida inhu.

"Tanah Abang contohnya, pusat perbelanjaan ini sedikitpun tidak mengindahkan aturan yang dibuat oleh pemerintah dan tidak melakukan protokol kesehatan," di mana tiga hari belakangan ini Tanah Abang diserbu oleh para pengunjung untuk berbelanja kebutuhan pakaian lebaran.

Pantauan dilapangan jumat (07/05/21) padat dan membludaknya pengunjung di Tanah Abang bagaikan jamur dimusim hujan. namun sangat disayangkan betapa minimnya pengawasan pihak managemen terhadap para pengunjung. mulai dari alat pengukur suhu badan, hand sanitizer, air cuci tangan sampai banyaknya pengunjung yang masuk tidak mengenakan masker. hal itupun tidak ada teguran sedikit pun dari pengelola Tanah Abang hingga menjadi bahan pergunjingan ditengah masyarakat baik didunia nyata maupun didunia maya.

tampak para pengunjung berdesakan masuk ke dalam mal tanpa dibatasi oleh pihak pengelola. Antrean di pintu masuk tak terelakkan tanpa menjaga jarak atau physical distancing.

Bukan hanya itu, tampak beberapa pengunjung tak mengenakan masker Bahkan terlihat beberapa anak anak juga tidak memakai masker.

Febry, selaku manager Tanah Abang ketika dikonfirmasi mengakui bahwa kepadatan pengunjung diluar dugaan. Iya juga mengakui kenaikan pembeli mengalami kenaikan sampai 500% dari hari biasanya. ketika disinggung mengenai prokes dia mengaku salah. namun iya juga tidak merasa nyaman dan tidak merasa puas. Kenapa hanya kita saja yang dipermasalahkan.? Masih banyak juga toko toko diluar sana, kok tidak didatangi? serunya seraya memutuskan percakapan.

Sementara, Setiawan Lurah pangkalan kasai ketika dikonfirmasi diruang kerjanya membenarkan membludaknya pengunjung yang masuk kepasar belilas khususnya dipusat perbelanjaan Tanah Abang. kita dari pemerintah kelurahan sangat menyayangkan kurangnya kesadaran dari para masyarakat dan juga pengusaha tentang penularan dan pencegahan wabah corona virus ini. namun kita selalu menghimbau dan memberi pemahaman akan bahayanya virus ini paparnya.

Disisi lain, bhabinkantibmas kelurahan pangkalan kasai Aiptu ikhsan lutfi ketika dimintai keterangannya akan meninjau kembali pusat perbelanjaan tersebut. Kita sudah menghimbau pengelola Tanah Abang, dan kita sudah menganjurkan seluruh kesiapan dan persiapan prokes. namun kita akan kembali meninjau pusat perbelanjaan tersebut ujar ikhsan. ***(SH)

HARIANBERANTAS, INHU- Pejabat (Pj) Bupati Indargiri Hulu H Chairul Riski bersama Forkopomda Kab. Inhu melakukan peninjauan posko penyekatan larangan mudik di Kecamatan Lirik perbatasan Inhu - Kab. Pelalawan, tempat pelaksanaan Sidang Tipiring ditempat Gedung Buana Sakti Air Molek, dan Posko di Kecamatan Peranap perbatasan Inhu - Kab. Kuansing, Kamis (6/5/2021) pagi

Peninjauan ini sejalan dengan resmi berlakunya peniadaan mudik lebaran sesuai permenhub no. 13 tahun 2021. Peniadaan mudik yang dimulai pada 6-17 Mei 2021 mendatang.

Tinjauan  Posko oleh Pj Bupati Chairul Riski, dan turut serta Kapolres INHU AKBP Efrizal, SIK, Dandim 0302 Letkol Czi Eko Supri, Kajari Furkon Syah Lubis, Ketua PN Melinda Aritonang, Plt. Asisten I Bayu, Kepala BPKAD Ergusfian, Kadiskes Elis Juliarti dan beberapa pejabat lainnya.

Jika kemarin adalah pra penyekatan dimana kita masih memberikan informasi dan sosialisasi kepada warga masyarakat, pengguna jalan. Namun hari ini sudah peniadaan," terang Pj Bupati disela peninjauan di posko Lirik.

Meski begitu, kata Pj Bupati ada pengecualian bagi khususnya bagi kendaaran logistik, ambulance, pemadam kebakaran, mobil lembaga tinggi negara serta ASN yang dilengkapi dengan surat tugas dan PCR Swab atau anti gen.

Dalam peninjauan itu, bersama Kapolres  AKBP Efrizal, Pj Bupati Chairul Riski bahkan ikut turun langsung memberhentikan pengendara roda empat yang berasal dari Pekanbaru dimana beberapa diantaranya bahkan juga diminta untuk berbalik arah.

Kapolres AKBP Efrizal kembali menegaskan bahwa memasuki masa peniadaan mudik yang resmi dimulai hari ini, tidak lagi diperbolehkan untuk masuk dan keluar dari Kab.Inhu.

Ia juga mengingatkan kepada para personilnya agar berlaku tegas dan tidak ada toleransi lagi jika ada pengendara yang datang dan keluar Kab. Inhu tanpa adanya kelengkapan surat sesuai aturan terkait pengecualian.

Kapolres juga mengingatkan kepada para personil yang bertugas untuk mewaspadai waktu-waktu rawan yang dinilai akan mudah dimanfaatkan pengendara mengelabui petugas jaga.

Usai meninjau Posko Penyekatan Lirik, rombongan Pj Bupati dan Forkopimda bertolak menuju Gedung Buana Sakti, Air Molek guna meninjau pelaksanaan sidang tindak pidana ringan (tipiring). 

Sidang tipiring ini dilakukan dalam rangka penegakkan protokol kesehatan covid-19 sesuai intruksi presiden nomor 6 tahun 2019, Perda Provinsi Riau Nomor 4 tahun 2020 dan Perbup Inhu Nomor 63 tahun 2020.

Pemantauan di lapangan, sejak kemarin tercatat sudah ada sebanyak 33 orang pelanggar protokol kesehatan yang telah dan masih diproses.

Setelah itu rombongan masih berlanjut di Kecamatan Peranap guna meninjau posko penyekatan perbatasan yang berada di Desa Baturijal Hulu perbatasan Inhu - Kab. Kuansing.

Pj Bupati juga menyampaikan terima kasih kepada semua petugas yang ditempatkan di delapan posko penyekatan. 

Kawan-kawan di lapangan adalah ujung tombaknya. Kami mohon bantuannya sama-sama kita mencegah terjadinya migrasi yang lebih tinggi lagi terhadap penyebaran covid ini. Terima kasih atas dedikasinya," tutup Pj Bupati. ***(Pinten S)

HARIANBERANTAS, JAKARTA-  Sebagaimana diberitakan Harian Berantas ini sebelumnya, mencuatnya sejumlah nama dari 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang dikabarkan  tidak memenuhi syarat sebagai aparatur sipil negara (ASN). Bahkan nama penyidik senior KPK Novel Baswedan dalam daftar Nama-Nama tersebut ikut termuat.

Diberitakan Rabu (05/05/2021) kemaren, penyidik senior, Novel menyebutkan terkait daftar nama itu memang benar adanya. “Ya saya tahu saya dapat info soal itu dan saya yakin itu benar,” katanya. 

Berikut daftar yang disebut-sebut tak lolos ASN dimaksud;

1. Novel Baswedan (Kasatgas Penyidik);

2. Yudi Purnomo (Penyidik/Ketua Wadah Pegawai);

3. Giri Suprapdiono (Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi);

4. Sujanarko (Direktur Pembinaan Jaringan Kerja antar Komisi dan Instansi/ Pjkaki);

5. Hery Muryanto (Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi);

6. Rasamala Aritonang (Kabag Hukum);

7. Harun Al Rasyid (Penyelidik/Wakil Ketua Wadah Pegawai);

8. Ambarita Damanik (Kasatgas Penyidik);

9. Budi Agung Nugroho (Kasatgas Penyidik);

10. Andre Nainggolan (Kasatgas Penyidik);

11. Budi Sukmo (Kasatgas Penyidik);

12. Aulia Posteria (Penyelidik);

13. Marc Falentino (Penyidik);

14. Praswad (Penyidik);

15. Andi Abdul Rahman Rahim (Fungsional Gratifikasi);

16. Tigor Simanjuntak (Fungsional Biro Hukum);

17. Samuel (Fungsional Biro SDM);

18. Rizka Anungdata (Kasatgas penyidik);

19. Tri Artiningsih Putri (Fungsional Humas);

20. Benedictus Siumlala (Fungsional di Deputi Peran Serta Masyarakat);

21. Afief Julian Miftah (Kasatgas Penyidik);

22. Hotman Tambunan (Kasatgas Diklat);

23. Yulia Fuada (Sekretaris Dewas);

24. Nanang Priyono (Kabad SDM);

25. Chandra Reksodiprodjo (Karo SDM);

26. Iguh Sipurba (Kasatgas Penyelidik);

27. Airin (Kabag Umum);

28. Arien (ULP Mantan Plh Korsespim);

29. Novariza (Fungsional Pjkaki);

30. Arba (Kabag Umum Mantan Pemeriksa Internal);

31. Riswin (Penyelidik);

32. Gita (Fungsional Pjkaki);

33. Faishal (Mantan Ketua Wadah Pegawai);

34. Anisa Ramadhani (Fungsional Jejaring Pendidikan);

Berdasarkan daftar nama-nama tersebut, Novel Bawesdan merasa heran saat melihat  nama-nama itu dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai ASN.

Pasalnya, ia mengaku mengenal baik bahwa mereka memiliki integritas yang mumpuni. Bahkan Novel membeberkan sejumlah pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan yang ia nilai janggal.

Pertanyaan pertama yakni bagaimana tanggapan Novel tentang orang-orang KPK yang liar dan tidak menurut pada pimpinan.

“Itu soalnya aneh-aneh kok, anehnya parah. Dia nanya gini, ‘Pak Novel bagaimana dengan orang-orang KPK yang liar, yang tidak terkendali oleh pimpinan, oleh struktural atau pimpinan, bertindak sendiri-sendiri?’ (Ditanya balik) ‘Maksudnya?’, ‘OTT-OTT sendiri tanpa izin, segala macam dan lain sebagainya’, saya bilang itu nggak mungkin karena mekanisme itu jelas,” ucap Novel.

Lalu Novel juga mempertanyakan mengapa pewawancara termakan isu yang sudah lama seperti itu.

“Sekarang begini, Saya dengarkan isu itu sudah lama, cuma Anda sebagai pewawancara kenapa kemakan isu itu. Terus saya bilang sama dia, bisa nggak orang yang menjadi informan ke Bapak disuruh mengkonstruksikan bagaimana caranya, kegiatannya apa, maksudnya kalau ada suatu tindakan yang liar gitu, coba gambarkan, tindakannya apa, apakah penggeledahan, apakah penyitaan, apakah OTT, harus jelas-konkret, coba konstruksikan, saya pastikan Anda gagal, karena apa? Itu hoax,” imbuhnya.

Sehingga dari jawabannya Novel berpendapat mungkin pewawancara menilai dia sebagai pribadi yang suka melawan atasan. 

Kemudian, ada juga pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Novel pun mengaku menjawab apa adanya.

“Contohnya lagi nih ditanya gini apakah ada kebijakan pemerintah yang merugikan? Saya bilang, kalau merugikan secara pribadi nggak ada, tapi merugikan sebagai warga negara, banyak. Contoh UU KPK yang dilemahkan, contoh lagi UU Omnibus Law, UU Minerba, kenapa kita tahu? Ya kita kan pernah dapat laporan itu, kita juga pernah melakukan pemantauan, kita pernah hampir OTT juga, jadi kita tahu permainan uangnya seperti apa, bohirnya siapa, ini segala macam kita tahu,” kata Novel.

Menurutnya, jika menjawab tidak ada kebijakan yang merugikan justru jawaban itu membuktikan dia tidak berintegritas karena berbohong.

Seperti diwartakan Harian Berantas ini kemaren, Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Cahya Harefa dengan tegas mengatakan, hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai KPK masih tersegel dan hasilnya belum diumumkan kepada siapa pun.

"Saat ini hasil penilaian Asesmen TWK tersebut masih tersegel dan disimpan aman di gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan," tegas Cahya dalam keterangannya, Selasa (04/05/2021).

Harefa kepada para pihak menghimbau agar jangan mempercayai informasi yang bukan resmi diumumkan oleh KPK. "Kami menegaskan agar media dan publik berpegang pada informasi resmi kelembagaan KPK," harap Cahya Harefa.

Harefa memastikan, pengumunan hasil tes dilakukan dalam waktu dekat dan dilakukan secara transparan. "Hasil tes diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK," tutupnya.***(JM/ZO)