 |
| Ketua Pansus I LKPJ Gubernur TA 2022 H. Jajang Rohana, S.Pd.I (Baju Merah) pada kunjungan kerja ke Kementerian PPN/Bappenas, DKI Jakarta, Kamis (11/5/2023) (Humas DPRD Jawa Barat). |
HARIAN BERANTAS, JAKARTA - Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Jabar melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk membahas Laporan Pernyataan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ) Tahun Anggaran 2022, DKI Jakarta, Kamis (11/5/2023).
Ketua Pansus I LKPJ Gubernur Tahun 2022 H. Jajang Rohana, S.Pd.I mengatakan, kunjungan kerja ke Kementerian PPN/Bappenas membahas banyak hal, pembahasan utamanya terkait LKPJ Gubernur tahun 2022. Juga disinggung mengenai pelaksanaan berbagai kebijakan pemerintah pusat di Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, dalam pembahasan LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2022 juga dibahas mengenai kondisi industri di Jabar yang rata-rata belum merupakan industri terintegrasi.
“Industri di Provinsi Jawa Barat belum terpadu. Seringkali sisa produksi yang dihasilkan industri belum dikelola dengan baik. Sehingga berdampak terhadap pencemaran lingkungan,” kata Jajang Rohana, DKI Jakarta, Kamis (11/5 /2023).
Kemudian dibahas pula soal dampak negatif urbanisasi di Jawa Barat, salah satunya dampak sosial. Seperti munculnya permukiman kumuh di beberapa titik, dan permasalahan sosial lainnya.
“Masalah di Jabar sangat kompleks, bayangkan saja jumlah penduduknya hampir 50 juta. Urbanisasi masyarakat khususnya ke wilayah industri di Jabar tentu berdampak positif sekaligus negatif. Ini yang kita bahas tadi,” ujarnya. .
Selain itu, dalam kunjungan kerja tersebut juga dibahas beberapa regulasi yang menghambat pembangunan di Jabar.
“Oleh karena itu, (tadi dalam kunjungan) kita memberikan beberapa masukan ke Bappenas terkait beberapa regulasi yang menghambat. Kita mendorong adanya revisi beberapa regulasi yang dianggap menghambat pembangunan di Jabar,” pungkasnya. *
