 |
| Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Bengkalis menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Ditjen Otonomi Daerah |
HARIAN BERANTAS, Jakarta– Menindaklanjuti pembahasan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bengkalis, Panitia Khusus (Pansus) LKPJ DPRD Bengkalis menggelar rapat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Republik Indonesia, Kamis (06/4/2023)
.jpg)
Ketua Panitia Khusus (Pansus), Rianto, dalam rapat koordinasi mengatakan, perkembangan dan kemajuan pembahasan Pansus LKPJ selalu menemui kendala. Hal ini disebabkan sulitnya berkomunikasi dengan mitra untuk mendapatkan data dan penjelasan konkrit terkait review pelaksanaan RPJMD, yang juga terkait dengan berapa persen pencapaian visi dan misi Bupati Bengkalis.
Menanggapi hal tersebut, Staf Dirjen Otda, Eka Sasta pun menyampaikan beberapa hal terkait tujuan evaluasi LKPJ ini.
“LKPJ hanya ada dua, yaitu untuk mengetahui perkembangan kinerja kepala daerah, dimana DPRD dapat melihat dan menilai sejauh mana capaian kinerja kepala daerah, serta untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, efektifitas dan kredibilitas. fungsi pengawasan harus berperan, DPRD mengawasi Kepala Daerah dan jajarannya, ujarnya
.jpg)
Selain itu, Dirjen Otda juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Kabupaten Bengkalis yang telah mematuhi peraturan perundang-undangan dengan membahas dan akan menyampaikan hasil rekomendasi Pansus LKPJ kepada Bupati dan melaporkannya. (***)
