.png)
 |
Rombongan massa Cipayung Plus Pekanbaru yang terdiri dari HIMA PERSIS dan PMII Pekanbaru menggelar demonstrasi di KejaksaanTinggi Riau, Selasa (15/3/23). |
HARIAN BERANTAS, PEKANBARU - Dalam orasinya, Ketua Umum PMII Pekanbaru, Supriadi, mendesak Kejaksaan untuk melakukan penahanan dan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Perhubungan Pekanbaru, Yuliarso, terkait masalah sistem parkir.
"Kami mempertanyakan apakah Bapak Kajati Riau takut atau ada setoran tentang parkir. Kami minta Kejati Riau peka terhadap kesusahan masyarakat terkait Perwako parkir ini," katanya.
Selain itu, massa juga mendesak Kejaksaan Tinggi Riau untuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum anggota DPRD dan oknum Kejaksaan yang diduga terlibat dalam aliran dana parkir ini.
Mereka juga meminta Kejaksaan Tinggi untuk melakukan penyelidikan terhadap Kadishub Kota Pekanbaru dan Kepala UPT parkir karena diduga telah melakukan pungli terkait dana parkir dengan menjalankan aturan yang dinilai oleh massa pendemo adalah kegiatan yang ilegal.
Dalam tuntutannya, Cipayung Plus Pekanbaru meminta KejaksaanTinggi Riau memeriksa Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Kepala UPT Parkir terkait biaya parkir yang dipungut dari masyarakat tanpa aturan yang sah.
Kemudian, massa demonstran juga meminta Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan Kepala UPT Parkir untuk mengundurkan diri dari jabatannya karena dinilai bahwa Kepala Perhubungan telah gagal dalam menjalankan tugasnya sebagai pelayan masyarakat.
"Meminta Kadishub Kota Pekanbaru dan Kepala UPT Parkir untuk bertanggung jawab dengan anggaran dana parkir yang dikutip dari masyarakat tanpa peraturan yang sah, karena sudah merugikan masyarakat Kota Pekanbaru," tuntut Supriadi.(alw)
.png "Harian Berantas")
