Mardani Lupa Pernah Bilang Tak Bisa Dipercaya, Kini Bersyukur Karena Survei IPO Sebut Elektabilitas Anies Baswedan Kalahkan Prabowo dan Ganjar

Foto ilustrasi: Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera. (dokumentasi detikcom)

Opini 

Penulis : Riswan P.

Fenomena survei politik menjadi sebuah kebutuhan untuk menentukan calon presiden, legislatif maupun gubernur dan walikota serta bupati. Kandidat juga akan melakukan survei internal dan menggunakan lembaga survei independen lainnya.

Setelah menjadi calon presiden dan bertarung dengan calon lain, survei politik juga masih digunakan oleh masing-masing partai sebagai alat untuk mengukur seberapa besar peluang untuk menang, serta digunakan sebagai dasar untuk menyusun strategi kampanye dalam upaya mendapatkan hasil yang maksimal untuk meraih suara sebanyak mungkin dari pemilih.

Fenomena survei politik juga terkadang dijadikan gelanggang arena politik untuk menyerang lawan. Ketika salah satu pasangan calon dinilai jauh di bawah elektabilitas lawannya, maka survei itu disebut survei bayaran atau tidak bisa dipercaya. Ini tentu akan menjadi politik yang tidak mendewasakan masyarakat.

Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) terbaru menyebutkan Anies Baswedan kalahkan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Menurut survei Indonesia Political Opinion (IPO) terbaru, elektabilitas Anies Baswedan didasarkan pada hasil suveri unggul atas Ketum Gerindra, Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Bahkan sampai-sampai PKS sebagai partai yang mengusung Anies sebagai calon presiden pada pemilu 2024 dibuat senang dengan rasa syukur atas hasil survei tersebut.

"Pertama syukur alhamdulillah," kata Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, Sabtu (11/3/2023), seperti dilansir detikcom.

Saat itu, kata Mardani, hasil survei selalu menjadi cermin dan cambuk bagi PKS. Meski hasil survei elektabilitas terbaru Anies meningkat, dia mengatakan perjalanan masih panjang untuk mewujudkan Indonesia maju. Bahkan Mardani menegaskan bahwa PKS terus bekerja sama dengan parpol lain mendukung Anies untuk siapkan roadmap (peta-red) jalan menuju Indonesia Maju dengan target sasaran pertumbuhan ekonomi dan keharmonisan sosial di seluruh lapisan masyarakat.

Mardani sering lupa atau pura-pura lupa.

Pasalnya, Mardani juga kerap menyatakan tidak percaya kepada lembaga survei ketika lembaga survei tidak berpihak kepada elektabilitas kepentingan politiknya.

Mardani lupa bahwa sebagai politikus PKS di tahun 2020 lalu dirinya pernah menasihati presiden untuk tidak percaya survei. Dia beralasan, hasil survei tidak bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan, terutama politik. Sebab, hal itu bisa terbantahkan dengan hasil survei tandingan.

Saat itu Mardani menyampaikan usulnya, setidaknya ada dua hal yang harus diperhatikan Jokowi dalam reshuffle kabinet. Yakni komitmen dan kompetensi mereka yang dipecat (diberhentikan-red) atau diangkat menjadi menteri.

Seperti diketahui, lembaga survei yang sama yakni Indonesia Political Opinion (IPO) ini juga pernah merilis hasil survei terkait kinerja Kabinet Indonesia Maju (KIM). Yang mana lembaga survei yang dipimpin Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah, yang pernah disebut Mardani tak bisa dipercaya, pernah menyebut sedikitnya ada 10 favorit responden untuk dicopot dari tugas menteri.