 |
| Gedung DPRD Riau |
HARIAN BERANTAS, PEKANBARU - Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi (DPP LSM KPK) akan melaporkan kasus dugaan pemalsuan pertanggungjawaban sosialisasi peraturan daerah (Sosperda) DPRD Riau tahun anggaran 2021.
Laporan tersebut rencananya akan diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Riau pekan depan. Laporan itu menyusul adanya dugaan penyelewengan keuangan negara.
“Minggu depan, kasus yang merugikan keuangan negara senilai lebih dari Rp 1,9 miliar ini akan kami laporkan ke Kejaksaan Tinggi Riau,” kata Kepala Bidang Penyidikan Dewan Pimpinan Pusat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Adrison SH, Jumat (03/03/2023).
Sejauh ini, kata Adrison, pihaknya sedang menyiapkan laporan beserta dokumen dasar pelaporan. Jika sudah selesai, dalam waktu dekat akan dilaporkan.
“Pokoknya minggu depan kita laporkan. Saat ini tim kami di LSM Komunitas Pemberantas Korupsi tingkat DPP sedang menyiapkan laporan kejadian dugaan kasus penyelewengan pembiayaan belanja Audiensi/Dialog dan sub kegiatan Sosialisasi Perda untuk Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Riau tahun 2021 lalu,” ujarnya.
Dalam laporannya, LSM KPK mengendus dugaan penyelewengan anggaran untuk audiensi/dialog dan kegiatan Sosperda pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau yang tidak sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
“Selain itu, kami juga akan melaporkan dugaan pemalsuan laporan pertanggungjawaban belanja jasa sewa tenda pada masa reses 2021 pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Riau serta dugaan korupsi anggaran biaya perjalanan dinas yang diduga merugikan negara miliaran rupiah,” tambahnya.
Saat dikonfirmasi, Plt Sekretaris DPRD Riau Tengku Fauzan Tambusai belum menanggapi, Fauzan belum berkomentar hingga berita ini dipublikasikan.*(Red)
