 |
| Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Drs.H. Daddy Rohanady |
HARIAN BERANTAS, JAKARTA - Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu pemasok aliran listrik nasional, karena ada waduk dan bendungan yang dapat menghasilkan listrik seperti, waduk Saguling dan Waduk Jatiluhur yang dapat menghasilkan ratusan ribu megawatt. Namun, sungguh ironis, ternyata masih ada sekitar 25ribuan warga Jabar kurang mampu, hingga kini belum dapat menikmati pasokan aliran listrik.
Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Drs.H. Daddy Rohanady menyayangkan masih ada ribuan warga Jabar yang belum teraliri listrik. Tentu saja, Daddy berharap masalah ini menjadi perhatian pemerintah, khususnya Pemprov Jabar.
“Masalah kelistrikan untuk warga kurang mampu sebenarnya sudah cukup sering dibahas oleh Komisi IV DPRD Jabar dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jabar. Namun, meskipun DPRD Jabar melalui Komisi IV sudah mendorong adanya tambahan alokasi anggaran untuk Dinas ESDM agar bisa mengatasi masalah Kelistrikan, tetapi kurang mendapat respon, bahkan anggaran untuk kelistrikan selalu dipotong,” ujar Daddy Rohanady kepada wartawan, Senin (23/01/2022).
Menurutnya, Kantor Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (Cabdin ESDM) Wilayah VII memiliki cakupan wilayah yang cukup luas yang meliputi Ciayumajakuning, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Kuningan, ternyata masih ada sekitar 10.000 unit sambungan (SS) Listrik atau masih ada rumah warga yang belum bisa menikmati pasokan listrik.
Selain itu masih menurutnya 10.000 SS belum terpenuhi, kendala utama adalah masalah anggaran, ditambah luasnya wilayah pelayanan Kabin ESDM Wilayah Pelayanan VII Cayumajakuning. Untuk itu, kata Anggota DPRD Dapil Jabar XII (Kabupaten/Kota Cirebon-Indramau) ini, dalam menyelesaikan persoalan 10.000 SS di wilayah Ciayumajakuning, tentu tidak bisa diselesaikan sendiri.
''Dibutuhkan kolaborasi dengan banyak pihak,'' ujarnya.
Daddy juga mempertanyakan pelayanan yang pasti tidak maksimal karena masih banyak hal yang harus dipenuhi, selain masalah dukungan anggaran.
''Di Cabdin ESDM Wilayah VII masih ada ruangan berukuran 2x3 meter yang dihuni oleh 7 orang pegawai. Bagaimana mungkin dengan kondisi seperti itu akan memberikan pelayanan prima?,'' tanya Ayah.
Seperti diketahui, sempat ada lahan provinsi yang dinilai sesuai untuk Kantor Kabin ESDM Wilayah VII. Bahkan saat itu sudah dibuat detail engineering design (DED). Namun, lahan tersebut justru digunakan oleh UPTD dinas lain.
Lahan perkantoran yang ditempati saat ini merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Cirebon. Mungkin tidak masalah selama Kabupaten Cirebon belum menggunakannya. Namun, ironisnya, cabang dinas sekelas provinsi masih seperti itu.
Sementara itu, dukungan anggaran tahunan Cabdin Wilayah VII sebenarnya tidak berbeda dengan Cabdin lainnya. Mereka masih mengalami "nasakom" (nasib satu koma). Artinya, setiap tahun mereka hanya mendapatkan alokasi anggaran sebesar satu miliar koma sekian.
Tahun ini mereka mayoritas menjadi dukomsel (dua miliar koma), atau paling banter menjadi dukati (dua kana tilu miliar). Karena anggaran yang ada sangat kecil, tidak heran jika penyerapan anggaran tahun 2022 sebesar 99,96%. Wajar saja karena anggaran mereka hanya Rp 1,618 miliar.
Masih menurutnya, untuk energi baru terbarukan (EBT) di Kawasan Cabdin VII terealisasi 72,408% atau 304% dari target 23,81%. Angka tersebut jauh melebihi target dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2050 yang mengamanatkan target sebesar 23% pada tahun 2025.
“Pada tahun anggaran 2023 ada alokasi anggaran Rp3,037 miliar. Dengan anggaran sebesar itu, mereka harus menyelesaikan 10.000 SS tersisa. Belum lagi, mereka juga harus melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang air tanah, pertambangan, serta ketenagalistrikan se-Ciayumajakuning. Semoga semua tupoksi Cabdin wilayah VII dapat tercapai dengan baik," pungkas Wakil Ketua Fraksi Gerindra tersebut.
