 |
| Gedung DPRD Kabupaten Simalungun(foto/ist) |
Penulis: Tim Redaksi
Editor: Riswan P
HARIAN BERANTAS, SIMALUNGUN - Fungsi Banggar untuk melakukan pembahasan dengan tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan pagu anggaran sementara yang diajukan oleh Kepala Daerah di Kabupaten Simalungun nampaknya tidak berjalan dengan baik. Sedangkan pengawasan DPRD yang bertujuan agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan undang-undang yang berlaku, tampaknya juga sudah tidak berlaku lagi di Kabupaten Simalungun dan pengawasan yang terkesan Impoten.
Pasalnya, saat dikonfirmasi, Anggota DPRD Kabupaten Simalungun, Binton Tindaon, masih kesulitan menjelaskan penyerapan anggaran Belanja Modal TA 2021 di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun yang diduga sudah dijadikan Bancakan.
Sedangkan untuk Proyek Prasarana Jalan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun, ada indikasi kekurangan volume. Binton yang pernah tergabung dalam tim Banggar 2021 ini juga sebelumnya berjanji akan melihat anggaran 2021 terlebih dahulu, namun kemudian saat dikonfirmasi ulang, Senin (16/01/23) melalui WhatsApp miliknya, juga bungkam.
Bahkan anggota DPRD Kabupaten Binton Simalungun dari Fraksi berlambang beringin itu sebelumnya juga berjanji akan turun ke lapangan terkait laporan Harian Berantas yang mengabarkan Jalan Raja Maligas rusak, saat dikonfirmasi hingga berita ini dinaikkan juga belum bisa memberikan penjelasan.
Seperti diketahui, Harian Berantas baru-baru ini melaporkan sejumlah Proyek Infrastruktur Jalan yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Simalungun terindikasi kekurangan volume hingga Rp. 3,8 Miliar. Belum lagi permasalahan proyek peningkatan jalan jurusan Pokan Baru-Boluk Kecamatan Huta Bayu Raja pada DAK tahun anggaran 2022 yang dikerjakan oleh penyedia jasa/kontraktor PT. JESHURU PISON GIHON yang juga diduga dilakukan asal-asalan.
Sebagai informasi, pengelolaan anggaran belanja modal tahun anggaran 2021 dan pengelolaan anggaran yang bersumber dari DAK 2022 yang dikelola Dinas PU Kabupaten Simalungun menjadi sorotan sejumlah kalangan dan sejumlah aktivis antirasuah. Termasuk Anggota DPRD Simalungun Binton Tindaon yang awalnya berjanji akan turun langsung ke lapangan dan berjanji akan melihat anggaran APBD 2021, namun pada akhirnya pun bungkam dan loyo.
