PEKANBARU – DPRD Kota Pekanbaru kembali menggelar rapat pleno terkait penyampaian pandangan umum fraksi atas nota keuangan R-APBD 2023, Selasa (22/11/2022).
Pemaparan paripurna pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda APBD Pekanbaru tahun anggaran 2023 dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru Ginda Burnama didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Nofrizal.
Sementara dari pihak eksekutif dihadiri oleh Pj Sekda Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, serta sejumlah pejabat eselon II dan III dari Pemkot Pekanbaru.
Dalam pleno ini, sebanyak 7 fraksi bergantian menyampaikan pandangan umum atas nota keuangan R-APBD 2023.
Penyampaian pandangan umum ini diprakarsai oleh Fraksi PKS yang disampaikan oleh Yasser Hamidy. Dalam pandangannya, Fraksi PKS mengkritisi kinerja pemerintah Kota Pekanbaru yang kurang efektif dalam mencapai target realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama ini.
“Berdasarkan data Bappenda Pekanbaru, realisasi PAD tertinggi yang pernah dicapai sebesar Rp 710 miliar pada tahun 2019,” ujarnya.
Kemudian dilanjutkan Fraksi Gerindra Plus yang dibawakan oleh Nurul Iksan. Namun, kritik fraksi ini sepertinya mirip dengan fraksi Gerindra, yakni soal PAD.
"Target pendapatan daerah sejak 5 tahun terakhir belum tercapai," katanya.
Berikutnya, Fraksi Partai Demokrat, Pangkat Purba. Ia menilai kinerja Pemko Pekanbaru tidak serius meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Padahal potensi pajak dan biaya di Sorcerer's City cukup melimpah.
Kemudian, Fraksi Partai Amanat Nasional yang disampaikan Indra Sukma mengungkapkan, pihaknya meminta Pemko Pekanbaru memberantas kemiskinan ekstrem.
Fraksi lain juga menyampaikan hal yang sama. semuanya menyoroti tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah. (Gallery Photo)
