 |
| Revitalisasi Situ Rawa Lumbu Jawa Barat di Kota Bekasi |
HARIAN BERANTAS, KOTA BANDUNG - Seperti diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melakukan lelang proyek pekerjaan Revitalisasi Situ Rawa Lumbu Jawa Barat Kota Bekasi yang dilaksanakan oleh Saker SNVT Pembangunan Bendungan BBWS Ciliwung Cisadane.
Berdasarkan data LPSE Kementerian PUPR, proses tender proyek Revitalisasi Situ Rawa Lumbu Jawa Barat, khususnya di kota Bekasi, dilakukan dengan pagu anggaran APBN 2022 sebesar Rp. 21.815.497.000,00 - HPS Rp. 16.025.146.488,56. Nilai kontrak Rp. 12.595.745.847,86 dengan tipe kontrak harga satuan.
Tender proyek tersebut telah dimulai pada 21 Februari 2022 untuk 138 penawar atau peserta lelang. Selain itu Kementerian PUPR juga membuka peluang kerjasama operasi (KSO) yang dapat dilakukan dengan batasan maksimal 3 perusahaan dalam 1 KSO. Peserta yang merupakan badan usaha wajib memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
Sedangkan tahap tender sudah memasuki pengunggahan dokumen penawaran pada 9 Maret 2022 dan dilanjutkan dengan proses pembukaan dokumen penawaran. Seluruh proses tender ditargetkan selesai dan dimulai penandatanganan kontrak dengan pemenang tender yaitu PT Tamora Cipta Utama yang berkantor di Jl. Jatibaru Timur Blok A No.1 Jakarta Pusat pada 21 April 2022.
Tender tersebut memiliki nilai pagu anggaran senilai Rp. 21.815.497.000,00 dengan sumber pendanaan APBN 2022 dengan jenis pengerjaan konstruksi.
Kementerian PUPR juga telah melakukan proses evaluasi dokumen kualitafikasi, teknis, dan harga yang dilakukan hingga 11 April 2022. Sementara untuk penetapan dan penguman pemenang dilakukan pada 12 April 2022. Selanjutnya setelah seluruh proses tender tersebut selesai dilanjutkan pada proses penandatanganan kontrak pada 21 April 2022.
Melihat anggaran tersebut cukup besar, Dewan Pimpinan Daerah Jawa Barat LSM Komunitas Pemberantas Korupsi berharap pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.
Menurut Ketua LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Barat, Riswan Pasaribu, mengatakan, pihaknya sebelumnya telah mengklarifikasi sejumlah dugaan permasalahan pekerjaan di lapangan. Namun jawaban yang diperoleh dari PPK Danau, Situ dan Embung BBWS Ciliwung Cisadane melalui surat nomor PW.03. 02/PPK DSE/SNVT PB BBWS CC/XI/1118 yang ditandatangani Eva Purnawan selaku PPK nya itu dinilai belum sesuai dengan sejumlah pertanyaan yang diajukan oleh pihaknya.
.jpeg) |
| . |
Riswan menegaskan, meski kontrak tersebut merupakan kontrak harga satuan, pihaknya akan terus memantau apakah kegiatan tersebut akan dibayar sesuai dengan kontrak harga satuan. Bahkan Riswan menyebut, pihaknya berencana akan melayangkan surat kepada pihak Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia untuk segera melakukan Audit terhadap proyek tersebut.
Selain itu, kata Riswan, pihaknya juga berharap pekerjaan Revitalisasi Situ Rawa Lumbu yang dilakukan oleh PT Tamora Cipta Utama bersumber dari dana APBN dengan nilai kontrak Rp. 16.025.146.489,00 itu jangan sampai menyalahi kontrak.
''Kami berharap Pejabat Pembuat Komitmen saat menyusun HPS nya dilakukan secara matang dan cermat dengan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai penyedia mengadakan material yang tidak sesuai dengan kontrak sehingga pekerjaan menjadi tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang disepakati dalam kontrak,'' ujarnya.
.jpeg)
Sosok yang diketahui pernah melakukan somasi ke salah satu Rumah Sakit Swasta di Bandung ini ingin memastikan bahwa PPK Danau, Situ dan Embung BBWS Ciliwung Cisadane saat melakukan penetapan perubahan harga satuan dalam Adendum sudah sesuai prosedur dan saat merekomendasikan pembayaran pekerjaan harus sesuai dengan kontrak.
Riswan juga meminta kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang dianggap telah ikut dalam kegiatan penganggaran untuk dapat mengidentifikasi kebutuhan Detail Engineering Design (DED) agar kegiatan tersebut dapat berkelanjutan. Seperti sistematika penyusunan DED:
1. Pekerjaan persiapan serta mencermati kondisi eksisting,
2. survei lapangan untuk lebih memahami masalah dan perencanaan, perlu dilakukan survei lapangan di lokasi kegiatan,
3. Analisis perencanaan dan terakhir
4. Menyiapkan desain teknis.
“Kami meminta Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane untuk menginstruksikan dan meminta PPK saat melakukan rapat Pre Construction Meeting yaitu rapat antara PPK sebagai pihak kesatu dengan penyedia atau saat Show Cause Meeting tidak melibatkan pihak lain yang dapat mempengaruhi pekerjaan./proyek yang pada akhirnya akan berdampak pada harga mark up,'' pungkasnya.(Team)
