.jpg) |
| Pimpinan Sidang Ginda Burnama saat menerima tanggapan Fraksi |
PEKANBARU- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru tancap gas dengan menggelar Rapat Paripurna mengenai pandangan fraksi-fraksi terhadap R-APBD Perubahan 2022 yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Pekanbaru pada 27 September 2022 dan juga sudah disampaikan secara langsung dan tertulis oleh Pemerintah Kota Pekanbaru pada tanggal 27 September 2022. 28 September 2022 malam.
Rapat pleno lanjutan dari pandangan Fraksi tentang Nota Keuangan R-APBD 2022 dipimpin oleh wakil ketua DPRD Kota Pekanbaru, Ginda Burnama beserta wakil ketua, Ir. Nofrizal, dan juga dihadiri anggota dewan lainnya, digelar di ruang paripurna DPRD Kota Pekanbaru, Kamis (29/9/2022).
 |
| Para anggota DPRD Pekanbaru berdiri menyanyikan Lagu Indonesia Raya saat memulai Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi |
Dalam pertemuan untuk menyampaikan pandangan fraksi tersebut, Pemkot Pekanbaru dihadiri oleh Sekretaris Kota Pekanbaru, M Jamil dan para kepala organisasi penrangkat daerah (OPD) mewakili Pj Walikota Kota Pekanbaru, Muflihun.
Berdasarkan pantauan awak media di lokasi, pimpinan sidang keberatan dengan minimnya camat dan lurah yang hadir dalam rapat paripurna ini, sehingga dinilai kurang menghargai rapat paripurna.
Kehadiran pejabat tinggi pemerintah kota Pekanbaru sangat diperlukan untuk memastikan aspirasi masyarakat tertampung dalam R-APBD atau tidak.
"Kami minta dalam rapat paripurna itu hadir camat dan lurah, Pak Sekda. Ini penting," kata Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Ginda Burnama yang langsung menyemprot M. Jamil saat rapat paripurna.
Secara spesifik, hampir semua fraksi mempersoalkan penanganan banjir, jalan rusak, sampah, dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak dimiliki masyarakat Kota Pekanbaru.
“Kami Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mempertanyakan program strategis pemerintah. Baik itu soal banjir, pengelolaan sampah, perbaikan lubang. Menurut kami Pemkot masih kurang memperhatikan masyarakat,” tanya Nurul Ikhsan dari Fraksi PPP
Selain itu, Fraksi PPP juga mengatakan bahwa selama ini ada keluhan dari masyarakat yang tidak menikmati KIS. Ini termasuk beasiswa. Mengapa Pemkot Pekanbaru tidak menganggarkan dalam beberapa tahun terakhir?
Saat ini masih banyak titik banjir yang belum terselesaikan. Pemerintah Kota Pekanbaru harus membuat waduk dan resapan.
Selain itu, Fraksi PDIP juga menyoroti masalah kesehatan. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PRDI-P) meminta dinas kesehatan (Diskes) mengevaluasi BPJS, karena ini amanat undang-undang.
 |
| Saat Kartini menyampaika Pandangan Umum Fraksi PKS dalam Rapat Paripurna |
PDI-P juga meminta dinas perhubungan untuk segera memperbaiki penerangan jalan umum yang tidak berfungsi.
“Kami meminta Dishub untuk memperbaiki PJU, karena banyak yang sudah tidak bernyawa. Tentu hal ini mengundang tindakan kriminal," katanya.
 |
| Roem Diani Dewi saat menyampaikan pandangan Fraksi Demokrat |
Semakin memanas ketika Doni Saputra dari Fraksi partai amanat nasional (PAN) meminta Pemerintah Kota Pekanbaru melakukan kajian ilmiah. Pemerintah Kota Pekanbaru diminta melakukan kajian ilmiah terhadap semua program yang dicanangkan. Baik itu masalah kesehatan, jaminan sosial, atau kenaikan harga pangan akibat kenaikan harga BBM.
“Ini harus menjadi perhatian utama, guna membantu masyarakat yang masih terjebak dalam perekonomian. Salurkan bantuan kepada UMKM,” ujarnya.
Seperti diketahui, tahap selanjutnya adalah Sidang Paripurna APBD Perubahan 2022, DPRD Pekanbaru akan menggelar Rapat Paripurna Tanggapan Pemerintah dan Rapat Paripurna Persetujuan APBD Perubahan 2022, Jumat (30/9/2022) besok.
"Kedua agenda ini akan kita laksanakan besok. Semoga berjalan lancar," kata Pj Sekretaris DPRD Pekanbaru, Maisisco.***
