 |
| Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Harris Bobihoe (IST) |
HARIAN BERANTAS, KOTA BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat membahas pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun anggaran 2021.
Pembahasan P2APBD saat ini sedang dilakukan di tingkat pembahasan oleh komisi.
Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jabar, Abdul Harris Bobihoe mengatakan, dari hasil pembahasan dengan mitra kerja Komisi V bahwa secara umum target yang diberikan Pemprov Jabar kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah tercapai dengan baik bahkan di tengah kondisi keuangan yang minim.
“Saya kira ini penghargaan dari kami untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah bekerja dengan baik dan luar biasa walaupun di tengah kondisi (keuangan) yang sangat minim,” ujarnya di Kota Bandung, Kamis (29/6/2022).
Harris mengatakan, saat ini dukungan anggaran sudah baik, oleh karena itu pihaknya menginginkan agar setiap OPD dapat meningkatkan lagi kinerjanya dan apa yang terjadi tahun lalu harus dikoreksi dengan tidak membiarkan dinas bekerja di tengah kondisi keuangan yang tidak baik.
“Kita harus tingkatkan mutu yang ada sekarang ini, tentunya didasari dengan anggaran yang cukup besar. Saya kira yang harus kita harus tingkatkan terus, apakah itu soal pendidikan, kesehatan, kemudian tenaga kerja, pemuda dan olahraga. cukup banyak yang harus kita perbaiki,” ujarnya.
Sementara itu terkait dengan adanya sejumlah dinas yang memiliki Silpa, Harris mengatakan, dari hasil penelusuran, terjadinya Silpa karena lelang yang gagal karena masalah teknis saat lelang berlangsung.
“Memang ada beberapa hal yang disampaikan OPD adalah terjadinya gagal lelang, karena pada saat pelelangan harga barang sudah cukup naik sehingga membuat meteka untuk tidak mungkin melaksanakan,” pungkasnya.(***)
