 |
| Foto: Ilustrasi (Dok:Istimewa) |
HARIAN BERANTAS, KOTA BANDUNG - Dugaan mark up Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik pada program kejar Kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C tahun anggaran 2019 hingga 2021 dan bahkan juga anggaran 2022 di Kabupaten kota di Jawa Barat yang disinyalir banyak mengadung permasalahan.
Selain itu, dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan yang selanjutnya disebut Dana BOP Kesetaraan adalah dana bantuan yang dialokasikan untuk sumber daya operasional nonpersonalia dalam mendukung kegiatan program pembelajaran Paket A, B, dan Paket C yang juga disinyalir banyak mengadung permasalahan.
LSM KPK DPW Jawa Barat tengah mencium aroma tak sedap di sejumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) melalui program yang dilaksanakan lewat Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dengan dugaan menggunakan data peserta fiktif.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Jabar, Riswan Pasaribu mengatakan, sudah ada data PKBM yang kaji oleh pihaknya terkait proses verifikasi data peserta yang diberikan di sejumlah Dinas Pendidikan di Jawa Barat saat itu.
"Benar kita tengah mendalami ini. Karena ada uang negara yang diperuntukkan untuk peserta Kejar Paket A, Paket B dan Paket C, dan sudah ada beberapa lembaga PKBM yang sudah kita pantau" kata Riswan, Minggu, 19, juni, 2022, di Bandung.
Riswan mengatakan, pendalaman dugaan mark up dan persoalan lainya atas dana tersebut dilakukan lantaran adanya laporan dari masyarakat.
 |
| Foto ilustari |
Selain persoalan program kesetaraan Paket A, Paket B dan Paket C, Bantuan Pemerintah untuk Program Pendidikan Keterampilan Wirausaha juga menjadi perhatian serius dari pihaknya. Pasalnya, program PKW untuk layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan untuk memberikan bekal pengetahuan, keterampilan dan menumbuhkan sikap mental wirausaha dalam mengelola potensi diri dan lingkungan yang dapat dijadikan bekal berwirausaha ini juga berpotensi dengan permasalahan.
Ia mengungkapkan bantuan anggaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi ini ditujukan untuk Program PKW yang melibatkan para usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
Namun kata dia, dalam perkembangannya, diduga kuat lembaga yang telah memperoleh SK penetapan lembaga penerima bantuan pemerintah untuk program keterampilan wirausaha atau PKW yang disahkan oleh kepala Sub Bagian tata usaha dan ditetapkan oleh Pejabat Pembuat komitmen pada pokja pengembangan PKW, Ditjen Pendidikan Vokasi ini tampak asal-asalan.
Menurutnya, dari informasi yang diperoleh pihaknya, anggaran Program Pendidikan Keterampilan Wirausaha (PKW) tingkat Platinum tahap tiga, tahun anggaran 2022 juga telah mengucurkan dana yang cukup pantastis. Berdasarkan catatan yang diperoleh, Riswan mengatakan untuk di DKI ada yang menerima hingga 600 juta dan di kota Bandung ada juga yang menerima hingga 500 juta per lembaga.
Ia mengaku bahwa hal ini masih dalam proses pemantauan di lapangan, untuk saat ini, kata Riswan, pihaknya belum bisa memberikan informasi lebih lanjut dan terbuka dengan alasan masih dalam proses pemantauan.
“Namun, kami belum bisa memberikan informasi lebih lanjut dan terbuka karena masih dalam proses pemantauan,” pungkasnya.
(Team Investigasi)
