Perda Penanaman Modal Didorong Untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi

Pansus 8 DPRD Kota Bandung menggelar rapat kerja membahas Finalisasi Raperda Pelaksanaan Penanaman Modal, di Ruang Rapat Komisi B, Kamis (12/5/2022).(Dok: Foto Humas DPRD Kota Bandung)

 

Penulis: Nanda H I Editor: Riswan P

 

HARIAN BERANTAS, KOTA BANDUNG - DPRD Kota Bandung mendorong percepatan pemulihan ekonomi Kota Bandung dengan merampungkan regulasi terkait Pelaksanaan Penanaman Modal. Demikian disampaikan Pansus 8 DPRD Kota Bandung dalam rapat kerja membahas Finalisasi Raperda Pelaksanaan Penanaman Modal dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bagian Hukum, dan Tim Naskah Akademik Tim, di Ruang Rapat Komisi B, Kamis (12/05/2022).

 

Rapat dibuka langsung oleh Ketua Pansus 8 Drs. Riana, dan Wakil Ketua Pansus 8 H. Asep Mulyadi beserta anggota H. Hasan Faozi, S.Pd., Iwan Hermawan, S.Ak., Dudy Himawan, SH., Siti Nurjanah S.S, dan Wawan M. Usman. Rapat juga digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

 

Drs. Riana menjelaskan, finalisasi Raperda ini diharapkan dapat mempercepat kinerja DPMPTSP dalam mengakomodir permasalahan pengelolaan permodalan di Kota Bandung, terutama pada masa pemulihan.

 

Sementara itu, Asep Mulyadi meminta kepada instansi terkait untuk kembali memastikan bahwa rancangan peraturan daerah ini telah sesuai dengan petunjuk-petunjuk peraturan perundang-undangan yang terkait dengannya, sehingga peraturan yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik pada masa pemulihan ekonomi Kota Bandung.

Baca Juga: Korwil LSM KPK Pulau Nias Resmi Melaporkan Kades Fanedanu Sibohou ke Kejari

Sedangkan Hasan Faozi meminta agar setiap masukan dari pansus disesuaikan dengan muatan lokal Kota Bandung, dan hasil perda ini dapat mendukung pembangunan ekonomi Kota Bandung.

 

“Saya minta masukan dan catatan dari anggota pansus sebelumnya dipastikan sudah dimasukkan terutama yang berkaitan dengan muatan lokal. Kemudian harapan saya dengan finalisasi raperda ini mudah-mudahan bisa menjadi bagian dalam mendorong dan mendukung pembangunan ekonomi khususnya dalam bidang penyelenggaraan penanaman modal," pungkasnya.