 |
| Foto Ilustrasi |
HARIAN BERANTAS, KOTA
BANDUNG - Pemda Provinsi Jawa Barat berhasil mempertahankan predikat A pada
hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2021.
Sementara pada Reformasi Birokrasi, Pemda Provinsi Jabar mendapat predikat BB.
Selain itu, seluruh
kabupaten/kota di Jabar tidak ada yang meraih predikat C pada evaluasi SAKIP
2021. Rata-rata kabupaten/kota di Jabar meraih predikat B dan BB. Itu
menunjukkan sudah meningkat baik dalam pelaksanaannya.
Penyerahan hasil
evaluasi SAKIP & RB AWARD 2021 dilaksanakan di Jakarta pada Selasa
(5/4/2022) secara luring dan daring.
Diserahkan oleh
Sekretaris Menteri PANRB Rini Widyantini dan Deputi bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto di
Jakarta.
“Hasil evaluasi yang
bernama SAKIP & RB AWARD 2021 dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi dan
penghargaan kepada instansi pemerintah yang mampu menunjukkan berbagai
perubahan dan inovasi dalam tata kelola pemerintahannya,” ujar Deputi Bidang
Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB
Erwan Agus Purwanto .
Kegiatan hasil evaluasi
ini merupakan bagian akhir dari proses evaluasi kinerja dan pelaksanaan
reformasi instansi pemerintah.
Salah satu tujuan penyelenggaraannya
adalah menunjukkan kepada masyarakat bahwa reformasi telah memiliki hasil yang
nyata, birokrasi terus berbenah menuju terciptanya good governance
(pemerintahan yang baik-red).
Evaluasi reformasi
birokrasi (RB) untuk mengetahui perbaikan-perbaikan di seluruh birokrasi,
sehingga tujuan dari reformasi, yaitu yang ideal,bebas KKN, kapabel, dan mampu
memberikan layanan prima pada masyarakat dapat diwujudkan.
Sementara Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) digunakan untuk mengetahui
apakah kementerian/lembaga/pemerintah daerah mampu melakukan efisiensi dan
efektivitas dalam penggunaan anggaran.
Sesmen PANRB Rini
Widyantini mengatakan transformasi tidak bisa lepas dari reformasi birokrasi.
Menurutnya, Presiden Jokowi menyatakan pentingnya transformasi untuk menemukan
cara yang cepat dan tepat dalam menghadapi perubahan, tantangan, dan peluang.
"Melalui inovasi
untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik perlu komitmen nyata. Kami
merasakan adanya peningkatan komitmen ini, terutama pada pemda kabupaten dan
kota," ujarnya.
Hal itu terlihat dari
semakin banyaknya pemda yang terlihat secara mandiri menyerahkan evaluasi
kepada kementerian.
