HARIAN BERANTAS, PEKANBARU – Forum konsultasi publik Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Riau dihadiri Wakil Ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti dan Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Provinsi Riau Kelmi Amri, Senin (04/ 04/2022).
Acara bertema “Memantapkan Kesejahteraan Masyarakat, Pelayanan Publik, dan Daya Saing Daerah Berdaya Saing” yang digelar di Aula Serendit Aula Gubernur.
Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar, Kasrem 031/WB Kolonel Inf. Habzen Sianturi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau (Sekdaprov) SF. Hariyanto, Kepala Bappedalitbang Provinsi Riau Emri Juli Harnis, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Kamsol, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zainal Arifin, Kepala Dinas PUPR-PKPP Provinsi Riau Muh. Arief Setiawan, Ketua Forum Anak Riau Haggilsyah Ifan, dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Riau lainnya.
.jpeg)
Dalam sambutannya, Gubernur Riau, Syamsuar mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan penyempurnaan awal untuk penyusunan dokumen RKPD. Semua OPD harus berpedoman pada RKPD ini.
Rancangan RKPD Provinsi Riau tahun 2023 harus sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), tidak bertentangan. Diharapkan dari konsultasi ini ada masukan dan saran yang menjadi prioritas.
.jpeg)
Kelmi Amri menanggapi dengan menyampaikan masukan terkait permasalahan di Provinsi Riau dan semoga dana tahun 2023 tepat sasaran.
“Ada daerah atau desa yang sudah puluhan tahun berdiri dan tidak memiliki air bersih. Kami masih membatasi seolah-olah apa yang dimiliki kabupaten/kota bukan milik Riau. Saya minta tahun 2023 tidak ada alasan bagi masyarakat Riau untuk tidak mendapatkan infrastruktur yang layak. Saya minta dana tahun 2023 benar-benar tepat sasaran terutama untuk jalan dan jembatan. Tahun 2023 sudah tidak ada lagi jalan yang berlubang dan jika ada kebutuhan khusus jalan, Pemprov Riau mampu menyelesaikannya,” ujarnya.
.jpeg)
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti juga memberikan beberapa komentar terkait BUMD dan ketahanan pangan.
“Yang saya lihat penyertaan modal kita di BUMD sudah ada, tentu tahun 2023 kita mau sampai tahap. Soal ketahanan pangan, perlu pendataan sawah untuk pengembangan sawah ini,” ujarnya.
.jpeg)
Lebih lanjut Syafaruddin Poti menyarankan untuk dapat melaksanakan kewenangan khusus pariwisata Riau dengan menumbuhkan pariwisata di kabupaten/kota. Dengan menunjuk suatu kawasan yang dapat menjadi objek penopang untuk menjadi pusat pariwisata di Riau.
Kemudian mengenai perkebunan kelapa sawit, Syafaruddin Poti menegaskan bahwa perkebunan kelapa sawit harus menjadi prioritas dari dinas perkebunan dan perlu dukungan dari Gubernur Riau. (Galeri foto)
