 |
| Juru bicara Badan Anggaran, Febriza Luwu saat menyampaikan laporannya kepada LKPJ Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2021 tentang Rancangan Peraturan Daerah. |
BERANTAS HARIAN, BENGKALIS - Rapat Paripurna Laporan Badan Anggaran
LKPJ Bupati Bengkalis Akhir Tahun Anggaran 2021 digelar DPRD sekaligus
pembentukan Pansus Pokok Pikiran DPRD dan Perubahan Perangkat DPRD , Selasa
(19/4/2022).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis, H.
Khairul Umam yang didampingi Wakil Ketua I Syahrial dan Bupati Bengkalis
Kasmarni.
Juru bicara Badan Anggaran, Febriza Luwu menyampaikan laporannya
kepada LKPJ Bupati Bengkalis Tahun Anggaran 2021 tentang Rancangan Peraturan
Daerah.
 |
| . |
“Kami mengapresiasi kinerja Pemkab Bengkalis tahun 2021 yang meraih
penilaian tertinggi realisasi pendapatan daerah oleh Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus ditingkatkan.
Menggali potensi sumber-sumber PAD baru harus dilakukan secara maksimal oleh
perangkat daerah terkait,” ujarnya.
Sebanyak 7 fraksi menerima laporan Banggar atas LKPJ Bupati
Bengkalis Tahun Anggaran 2021 untuk dibahas dan ditindaklanjuti ke tahap
selanjutnya dengan beberapa catatan untuk mendapatkan perhatian serius dan
respon positif dari pemerintah daerah.
Dimana catatan yang disampaikan Fraksi Golkar berkaitan dengan OPD
yang berkompeten sehingga koordinasi antara eksekutif dan legislatif dapat
dilakukan. Lebih lanjut Fraksi Partai Amanat Nasional menyampaikan, banyaknya
pedagang yang berjualan di trotoar, khususnya di Jalan Sudirman dan Jalan Gatot
Subroto, sehingga trotoar yang difungsikan untuk pejalan kaki tidak bisa lagi
digunakan dan ini akan menghambat penilaian Adipura terhadap Kabupaten
Bengkalis.
Selain itu, Fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat juga menyampaikan
pandangannya bahwa pemerintah daerah harus menginventarisasi dan memetakan
potensi wajib pajak dan potensi yang dapat dimaksimalkan. Terakhir, Fraksi
Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia mengatakan, infrastruktur jalan yang ada
di Desa Teluk Lancar diharapkan segera terealisasi.
 |
| . |
Sementara itu, Bupati Kabupaten Bengkalis Kasmarni menanggapi apa
yang telah disampaikan dalam rapat paripurna tersebut dan ini merupakan kelanjutan
dari sinergi dan kerjasama untuk menyelenggarakan Pemerintahan Kabupaten
Bengkalis secara lebih terukur, terarah, sistematis dan akuntabel. Sehingga
upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah seperti yang dicita-citakan dapat
tercapai dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dimana pada tahun 2021
telah meraih banyak keberhasilan dan manfaatnya sudah dirasakan oleh
masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pengakuan dan penghargaan dari
berbagai pihak atas kemajuan pembangunan di berbagai bidang yang telah diraih
oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis.
Menurutnya, bahkan pada akhir tahun 2021, seperti yang disampaikan
Mendagri, Kabupaten Bengkalis merupakan daerah dengan predikat pendapatan
daerah tertinggi di Indonesia dengan pencapaian target sebesar 125,51%.
Demikian pula hasil audit keuangan BPK-RI perwakilan Riau hingga 2020
berturut-turut meraih delapan kali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.
“Artinya penilaian BPK ini menjadi motivasi dan spirit bagi kita
pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan kinerja termasuk dalam pengelolaan,
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dan kami sangat
mengharapkan dukungan dari rekan-rekan pimpinan anggota DPRD untuk memperkuat
komitmen pembangunan melalui pelaksanaan rencana kerja pemerintah daerah 2022
dan penyusunan rencana kerja pemerintah daerah 2023 yang semakin partisipatif
dan adaptif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Usai penyampaian laporan LKPJ, dilanjutkan dengan rapat paripurna
penetapan Pansus Pokok Pikiran dan Perubahan AKD DPRD Kabupaten Bengkalis.
