.jpeg)
HARIAN BERANTAS, JAKARTA – Staf Kepresidenan Republik Indonesia mendapat rekomendasi penyelesaian konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan di Provinsi Riau.
Saat menyampaikan rekomendasi, Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau di Jakarta, Selasa (29/03/2022).
.jpeg)
Rekomendasi ini disampaikan setelah Pansus penelitian lapangan melakukan kunjungan kerja untuk konsultasi dan audiensi ke kantor Staf Presiden Republik Indonesia.
Adapun jenis konflik yang terjadi di Riau seperti tanah ulayat, koperasi, kelompok tani, sertifikat, parit gajah, HGU di perbatasan kedua provinsi, sehingga konversi hutan negara menjadi lahan perkebunan, kata Panitia Khusus.
.jpeg)
Menanggapi laporan Pansus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Ahli Utama Deputi II KSP, Usep Setiawan mengatakan akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut.
“Rekomendasi dari rekan-rekan Pansus DPRD Riau akan kami tindak lanjuti. Kemudian diteliti. Setelah ada perbaikan kelengkapan data yang telah disampaikan, kami akan memprioritaskan dalam waktu yang diberikan kepada Pansus untuk kelengkapan kelengkapannya. datanya,” kata Usep.
.jpeg)
Usep mengatakan, rekomendasi tersebut akan dimasukkan dalam skala prioritas. Mengingat rekomendasi tersebut termasuk dalam kategori urgent action.
“Karena ini tindakan yang sangat mendesak, kami dari sekretariat negara akan segera menjadwalkan rapat koordinasi secara virtual dengan kementerian terkait,” pungkasnya.
.jpeg)
Perlu dicatat bahwa konflik lahan antara masyarakat dan perusahaan di Riau semakin meningkat. Hal ini terjadi karena oknum pengusaha ingin menguasai tanah milik negara dan mengesampingkan kepentingan masyarakat. ***(Galeri foto)
