Raden Adipati: Perhatikan skala prioritas yang menjadi kebutuhan utama dan sinergi antar program

Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya Saat Gelar Acara Musrenbang tingkat Kecamatan Blambangan Umpu, Umpu Semenguk, dan Kecamatan Agung secara virtual, Senin (21/2), di Aula Utama Pemkab.

Penulis : Medi I Editor : Riswan P

 

HARIAN BERANTAS, WAY KANAN - Bupati Way Kanan Raden Adipati Surya membuka Musrenbang tingkat Kecamatan Blambangan Umpu, Umpu Semenguk, dan Kecamatan Agung secara virtual, Senin (21/2), di Aula Utama Pemkab.

 

Dalam sambutannya Raden Adipati Surya menyampaikan bahwa usulan yang disampaikan dalam Musrenbang ini harus sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Way Kanan tahun 2021 – 2026, dengan memperhatikan skala prioritas yang menjadi kebutuhan utama dan sinergitas antara program dan agenda Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung, Provinsi dan Nasional.

 

Adipati menambahkan, Musrenbang tingkat Kecamatan merupakan lanjutan dari Musrenbang tingkat kampung pada Januari 2022 yang hasilnya telah dimasukan ke dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang diharapkan dapat merumuskan usulan program dan kegiatan berskala kecamatan yang belum terakomodir dalam musrenbang kampung.

 

"Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pemulihan Ekonomi, Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang didukung Kesejahteraan Infrastruktur," ucapnya.

 

Beberapa Isu penting yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan program 2023, kata Adipati, adalah pandemi Covid-19 belum berakhir dan masih membutuhkan waktu untuk mengatasinya. Dikatakannya, saat ini kasus terkonfirmasi positif (13 Januari hingga 13 Februari 2022 sebanyak 144 kasus. Data Vaksinasi: Vaksinasi Dosis 1: 317.082 (92,91%), Dosis 2: 224.514 (65,79%, Dosis 3: 3.627 (1,06%).

 

Selain itu, dia juga mengatakan bahwa kondisi ekonomi yang belum pulih ditandai dengan pertumbuhan yang rendah, namun demikian, lapangan usaha pertanian dan industri pengolahan merupakan lapangan usaha yang sangat potensial untuk mempercepat pemulihan ekonomi. Ia pun meminta kapasitas birokrasi yang perlu ditingkatkan seiring dengan meningkatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang lebih efisien dan efektif. Sedangkan untuk Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 adalah meliputi peningkatkan pembangunan SDM melalui Pelayanan Kesehatan, Pendidikan dan Perlindungan Sosial yang semakin baik dengan target utama, Penanganan Covid 19 untuk mempertahankan zona hijau.

 

"Guna meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pemulihan Ekonomi, Reformasi Birokrasi dan Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup yang didukung Kesejahteraan Infrastruktur, agar Camat dan jajaran SKPD terkait melakukan koordinasi dan pembinaan kepada masyarakat, khususnya kepada pemerintah kampung untuk lebih memfokuskan prioritas penggunaan dana kampung tahun 2022 dan rencana tahun 2023," ungkap Adipati.

 

Menurutnya, dalam rangka mendukung pembangunan SDM, setiap kampung harus memprogramkan upaya penanggulangan Covid 19, pemberdayaan masyarakat miskin, melengkapi sarana prasarana pelayanan seperti posyandu, polindes, PKBM, kader sosial, kader pemuda, perempuan. Sedangkan untuk pemulihan ekonomi setiap kampung mendorong pengembangan usaha ekonomi dengan memanfaatkan potensi daerahnya, untuk  produk unggulan kampung.

 

"Produk unggulan kampung ini diharapkan mampu dikelola oleh Badan Usaha Milik Kampung dengan bersinergi dengan kelompok tani, usaha mikro, dan penyuluh pertanian," tegas Adipati.