Ketua Komisi I Sebut Forum IKU Awal yang Baik untuk Stabilitas Kesbangpol

 

HARIAN BERANTAS, BANDUNG - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Bedi Budiman, mengapresiasi acara Forum Perangkat Daerah yang bertajuk Penyelarasan Indikator Kinerja Umum (IKU) Bidang Kesbangpol Jabar di konteks Optimalisasi Penyusunan Renstra 2023-2027.

 

Hal ini menjadi titik awal yang baik dalam menyusun perencanaan program dan pencapaian target IKU khususnya di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Jawa Barat.

 

''Kami mengapresiasi undangan yang diberikan kepada Komisi I,  kedua, Kami juga mengapresiasi capaian yang telah diraih oleh Kesbangpol Jabar yang diselenggarakan dengan mengadakan kajian bersama sebagai siklus kebijakan publik. Ada agenda utama yakni pilkada serentak di tahun yang sama,'' kata Bedi di Kabupaten Bandung Barat, Rabu (23/2/2022).

 

Ia mengatakan, peristiwa ini belum pernah dialami dalam perjalanan pilkada, khususnya di Jawa Barat. Menurutnya, Jabar sebagai provinsi strategis yang berbatasan dengan ibu kota harus mengantisipasi adanya 'roadmap' dalam kontestasi politik seperti ini. Semua elemen sedang berkontestasi, kecuali elemen ASN, TNI dan Polri.

 

“Namun, bahwa unsur yang tidak berkontestasi dalam berpolitik tersebut ada yang dipercaya menjadi penjabat kepala daerah. Oleh karena itu, harus menjadi muatan bagaimana proyeksi program 2023 dapat diantisipasi dan ditanggapi secara transparan dan objektif,” dia berkata.

 

Sebagai langkah antisipasi awal, lanjutnya, DPRD mengusulkan perda inisiatif tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan. Dimana muatannya menjadi payung bagi Kesbangpol dan stakeholders terkait untuk menjalin kerjasama dalam mengakses program dan sebagainya, baik secara horizontal maupun vertikal.

 

Misalnya, lintas dinas untuk guru ASN dengan Dinas Pendidikan. Dalam praktiknya, hal itu sebenarnya sudah dilakukan dan DPRD akan memberikan payung hukum melalui perda inisiatif tersebut.

 

“Contoh lainnya adalah deradikalisasi di lingkungan ASN dengan BKD, BPSDM dan Biro Organisasi. Juga pentahelix dengan lembaga vertikal seperti Hankam. Ada juga Kodam, Polda atau lembaga yang terkait dengan persatuan bangsa,” ujarnya.

 

Begitu juga dengan kalangan kampus, tegas Bedi, termasuk pesantren bahkan aktivis ekonomi, karena stabilitas politik sedikit banyak mempengaruhi perkembangan ekonomi.

 

Ini akan menjadi legitimasi dimana kebijakan ini sudah diterapkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dalam hal ini DPRD akan menerapkan penguatan di bidang teknologi informasi. Kekuatan dunia maya saat ini memang luar biasa. Bahkan bisa berdampak pada persatuan bangsa dengan propaganda politik radikal.