Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah Akan Segera Menjadi Peraturan Daerah

HARIAN BERANTAS, BANDUNG - Pemerintah Provinsi bersama DPRD Jawa Barat bersama-sama menyepakati Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi peraturan daerah yang definitif.

 

Kementerian Dalam Negeri melalui surat fasilitasi Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 188.34/8595/OTDA tertanggal 27 Desember 2021 menilai Raperda ini telah memenuhi syarat formil maupun materil, baik dari segi filosofis, yuridis, maupun sosiologis.

 

Maka langkah selanjutnya tinggal menyerahkan kembali rancangan Raperda tersebut ke Kementerian Dalam Negeri untuk segera mendapatkan nomor pendaftaran, sebelum ditetapkan dan diundangkan menjadi Peraturan Daerah.

 

Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengapresiasi kerja sama Pansus III DPRD Jabar dalam mengubah raperda ini menjadi perda definitif.

 

“Pansus III benar-benar melihat, mempertajam, dan menyempurnakan Raperda,” kata Ridwan Kamil saat Rapat Paripurna Persetujuan Bersama Pansus III di Ruang Rapat DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (10/01/22).

 

Ia juga mengatakan sebenarnya ada dua Raperda yang dibahas dengan DPRD. Selain Raperda Pengelolaan Keuangan Daerah, juga diusulkan Raperda Perubahan Perda 17/2012 tentang Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat di PT Jamkrida Jabar.

 

Gubernur berharap Raperda ini dapat difasilitasi oleh Kemendagri atas dorongan DPRD Jabar sehingga status hukum Jamkrida sebagai perusahaan daerah dapat terwujud. Namun sebelum itu, harus terlebih dahulu masuk ke Program Pembentukan Perda 2022.

 

“Kami mohon dukungan Dewan agar Raperda yang akan mengakomodir PT Jamkrida Jabar sebagai perusahaan daerah dapat menjadi prioritas pembahasan pada triwulan I 2022,” ujarnya.