• Jelajahi

    Best Viral Premium Blogger Templates

    terkini

    Iklan

    Kuasa Hukum Suster Loli menilai saksi ahli penggugat tidak relevan

    HARIANBERANTAS
    1/04/22, 00:58 WIB Last Updated 2022-01-03T17:58:20Z
    Pengambilan sumpah saksi ahli sebelum memberikan keterangannya di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dipimpin oleh Hakim Ketua Zulfadly., SH., MH (DOK/HARIAN BERANTAS-2022)


    Penulis : Anas I Editor : Riswan Pasaribu

     

    HARIAN BERANTAS, PEKANBARU - Hal itu terungkap dalam keterangan saksi ahli lingkungan Dr. Elviriadi, M.Si., dalam persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menjelaskan tentang produk hukum Absensi/Guntai, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 224 Tahun 1961 yang melarang kepemilikan tanah. Ketentuan ini melarang kepemilikan tanah bagi masyarakat yang berdomisili di luar kecamatan tempat lahan pertanian tersebut berada.

     

    Keterangan saksi ahli yang didengar majelis hakim di Pengadilan Negeri Pekanbaru yang dipimpin oleh Hakim Ketua Zulfadly., SH., MH., adalah perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 82 hektar di Bukit Timah Kepenghuluan Rantau Bais, Kabupaten Rohil, Riau.

     

    Kepemilikan lahan sawit oleh kelompok Franciscanae Filiae Cordis Jesu At Mariae (FJCM) diduga melanggar sejumlah undang-undang, termasuk Peraturan Pemerintah (PP) No. 224 Tahun 1961 tentang Absensi/Guntai yang melarang kepemilikan tanah. Ketentuan ini melarang kepemilikan tanah oleh orang yang tinggal di luar kecamatan tempat tanah itu berada, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria serta Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi Hayati dan Lingkungan Hidup.

     

    Pihak tergugat kesusteran (FJCM) tertuang dalam perjanjian kontrak perkebunan kelapa sawit, dalam dokumen yang dibuat di hadapan Notaris Laurensia Emilia, setelah diteliti, tidak ada seorang pun dari kesusteran Group (FCJM) memiliki identitas atau KTP sebagai warga Riau.

     

    Namun pernyataan Pakar Lingkungan Hidup Provinsi Riau itu dibantah Suster Loly Br Manalu melalui kuasa hukumnya, Saurman Sitanggang.

     

    ''Kurang lebih seperti ini, sebagai tergugat I konvensi/penggugat rekonvensi dan juga tergugat II dalam perkara perdata No.148/Pdt.G/2021/PN.Pbr. dengan alasan, gugatan penggugat tidak memenuhi unsur formil,'' ujarnya melalui telepon genggamnya kepada wartawan di Pekanbaru.

     

    Selain itu, kata Saurman, pihaknya tidak pernah menyebutkan dalam jawaban tergugat tentang eksepsi kewenangan absolut, namun ternyata di masyarakat penggugat memiliki eksepsi kewenangan absolut.

     

    ,"Kami tidak pernah menyinggung dalam Jawaban selaku tergugat mengenai eksepsi kewenangan absolut namun muncul dalam publik Penggugat eksepsi kewenangan absolut dan Penggugat tidak ada membantah sama sekali eksepsi", terangnya.

     

    Lebih lanjut Saurman mengatakan pada saat pembuktian surat, penggugat menyerahkan bukti salinan surat dari LSM Peduli Hukum dan Penyelamatan Lingkungan (KPH - PL) yang diketuai Amir Muthalib, yang pada pokoknya tergugat/penggugat tidak boleh memiliki tanah di luar kecamatan tempat tinggalnya (asas in absentia).

     

    ''Dalam hal ini kami tegaskan bahwa gugatan penggugat tidak ada dimasukkan dalam Posita dan Petitum gugatan.

     

    Oleh karena itu, kata Saurman, ketika saksi ahli dihadirkan oleh penggugat di depan persidangan pada 29 Desember 2021, saksi ahli tersebut sebenarnya tidak relevan karena belum pernah membaca gugatan dan belum pernah ke lokasi objek perkara aquo.

     

    ''Jadi, kami menggelengkan kepala bukan karena ketar-ketir. Namun merupakan ekspresi rasa heran karena menghadirkan saksi ahli yang telah memberikan waktu, tenaga dan pikirannya namun tidak relevan dengan substansi gugatan yang diajukan,'' pungkasnya.


    Komentar
    Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
    • Kuasa Hukum Suster Loli menilai saksi ahli penggugat tidak relevan

    Terkini

    Iklan

    Close x