• Jelajahi

    Best Viral Premium Blogger Templates

    terkini

    Iklan

    Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Penumpukan Limbah Medis Akibat Pandemi COVID-19

    HARIANBERANTAS
    12/20/21, 22:29 WIB Last Updated 2021-12-24T02:15:59Z

    Oleh : Syalita Lutfia Inas Taufik

    Mahasiswa Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR).

     

    HARIAN BERANTAS, BANDUNG - Perubahan yang berasal dari pandemi menjadi endemi begitu kita rasakan, karena fase endemi ini merupakan fase dimana penyebaran virus di suatu daerah telah menurun sehingga penanganannya dapat secara maksimal, tetapi bukan berarti bahwa virus tersebut telah menghilang sepenuhnya (Data Statistika Covid-19, 2021). Begitu pula dengan limbah medis, sudah menjadi rahasia umum bahwa limbah medis di masa pandemi begitu membeludak, lebih tepatnya limbah medis di masa pendemi sampai saat ini masih tergolong meningkat dari biasanya. Limbah tersebut pastinya dihasilkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, tempat isolasi, lab-lab yang menyediakan tes Covid-19, dan juga tempat vaksin yang berada di 34 provinsi di Indonesia. Lantas apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi limbah medis yang membeludak ini?

     

    Vaksinasi covid-19 tahap pertama kepada seluruh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat bersama jajaran Staf ASN dan Non ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Jabar, Kamis (18/3/2021)(DOK/HARIAN BERANTAS/2021)

    Data telah menunjukkan bahwa limbah medis di Indonesia mencapai 18.460 ton atau naik sekitar 30% sampai 50% dari biasanya, yang terdiri dari masker, jarum suntik, alat tes Covid-19, APD, obat-obatan, sarung tangan medis, dan lain sebagainya (Kominfo.go.id, diakses 23 November 2021). Pada dasarnya limbah medis termasuk kedalam limbah berbahaya dan bercun, sehingga cara pembuangan yang tepat itu adalah dibakar agar tidak menularkan penyakit atau virus-virus yang ada dalam limbah tersebut.

     

    Berdasarkan dari banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di Indonesia hanya sedikit yang menjalankan insinerator sendiri untuk memusnahkan limbah medisnya, karena untuk dapat menjalankan insinerator sendiri harus memenuhi segala macam persyaratan dan harus mendapatkan izin dari Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sehingga tidak bisa sembarangan menjalankan insinerator sendiri. Selebihnya fasilitas pelayanan kesehatan yang lainnya bergantung pada perusahaan-perusahaan swasta yang memiliki izin untuk mengoprasikan pemusnahan limbah medis. Tetapi perusahaan swasta yang dapat mengoprasikan pemusnahan limbah medis dan memiliki izin tidaklah banyak, hanya sekitar 17 perusahaan di Indonesia yang sebagian besar beroprasi di pulau Jawa, dan total gabungan dari perusahaan ini hanya dapat memusnahkan 252 ton limbah per harinya. Pasalnya bila limbah medis tidak dibuang dengan benar bisa menularkan berbagai macam penyakit, karena didalam limbah medis yang termasuk kedalam limbah B3 terdapat kandungan Senyawa Merkuri, Lindane, Parathion, dan berbagai jenis CFC (Kominfo.go.id, diakses 23 November 2021).

     

    WHO menyampaikan bahwa limbah medis yang tidak ditangani dengan benar dapat memberikan dampak buruk seperti infeksi, cedera akibat benda tajam, terpapar bahan beracun dan menular, keracunan zat kimia, dan terjadinya polusi udara yang menghasilakan residu (Who.int, diakses 23 November 2021). Melihat dari banyaknya fakta bahwa dampak buruk yang terjadi bila limbah medis ini tidak serius ditangani dengan baik, dapat disalah gunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan mementingkan keuntungannya sendiri sehingga mendaur ulang limbah tersebut, contohnya yang telah kita ketahui bersama lewat media masa bahwa ada sampah alat tes Covid-19 atau yang biasa disebut sebagai tes PCR dan juga tes Antigen yang digunakan kembali. Sudah terjadi 2 kasus yang tertangkap basah tentang pendaur ulangan tes Covid-19 ini, yang pertama kali terjadi di bandara Kualanamu, dimana seorang polisi menyamar sebagai seorang penumpang pesawat yang akan melakukan tes Antigen dan alat tes tersebut merupakan alat bekas. Kasus kedua dimana seorang pria yang berasal dari Medan tertangkap sedang membawa alat tes PCR bekas dan ia mengakui bahwa barang yang dia bawa adalah alat tes PCR bekas yang katanya akan di daur ulang.

     

    WHO sendiri telah mengusulkan bagaimana pembungan sampah yang baik apalagi limbah medis yaitu, dengan autoclave, pengelohanan uap yang terintegrasi dengan pencampuran internal, pengolahan kimia dari pada menggunakan pembakaran limbah medis, mengalokasikan sumber daya, memperhatikan penanganan dan pembungannya (Who.int, diakses 23 November 2021).  Padahal di Indonesai sendiri telah di konfirmasi oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya di Jakarta pada 12 Maret 2021 mengenai penggunaan incinerator dan autoclave untuk pengelolaan limbah B3 termasuk didalamnya limbah dari penanganan Covid-19, agar dapat melindungi orang-orang saat mengumpulkan, mengelola, dan menangani limbah tersebut.

     

    Selain itu WHO juga sudah membuat dokumen panduan untuk limbah layanan kesehatan termasuk alat pemantauan, penilaian biaya, kebijakan, pedoman penyusun rencana nasional, pengolahan limbah dengan kegiatan injeksi, pengolahan limbah puskesmas, pengolahan limbah kegiataan imunasisasi, serta pengolahan limbah dalam keadaan darurat (Who.int, diakses 23 November 2021). Masyarakat juga dapat turutserta dalam pengolahan ini dengan cara memisahkan limbah B3 atau sampah beracun dan berbahaya, dengan sampah rumah tangga yang lainnya, sebagai contohnya limbah B3 di dalam rumah tangga yaitu, sampah obat-obatan dan sampah masker sekali pakai.

     

    Sehubungan dengan hal ini pemerintah Indonesia juga akan memberikan sebuah dukungan fasilitas dan anggaran yang berasal dari Satgas Covid-19, dana tersebut akan dikirimkan ke setiap daerah dan perusahaan swasta karena diperlukan secepatnya penyiapan sarana. Selain itu untuk kondisi darurat seperti ini pemerintah akan melakukan kerjasama dengan beberapa pabrik semen yang berada di seluruh wilayah untuk memusnahkan limbah B3 karena tungku pembakaran semen ini bisa mencapai diatas 1.200 derajar celcius. Selain itu juga akan adanya pengelompokan mengenai data limbah B3 (limbah medis) dan jumlah limbah tersebut yang belum diolah untuk memantau dan memastikan insinerator yang akan dijalankan, selama dukungan fasilitas tersebut berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Lembaga KLHK juga memberikan dukungan kelonggaran kebijakan mengenai fasilitas layanan kesehatan yang belum memiliki izin insenarator, namun dengan syarat insenarator tersebut bersuhu 800 derajar celcius, tetapi tidak dibebaskan begitu saja namun harus dengan supervisi celcius (Ppid.menlhk.go.id, diakses 24 November 2021).

     

    Hal tersebut dapat diminimalisir dengan penghimbauan baik pemerintah provinsi dan kota/kabupaten untuk dapat mengembangkan pengelolaan limbah medis sesuai kemampuan dan kondisi di daerahnya dengan peraturan masing-masing agar penanganan limbah medis lebih efisien dan dapat melindungi masyarakat setempat, serta pemerintah terus memberikan sosialisasi dan juga edukasi kepada fasilitas layanan kesehatan setempat. Tidak hanya prosedur dan fasilitas saja yang perlu di tingkatkan tetapi sumber daya manusia harus turut serta dioptimalkan agar perencanaan tersebut bisa berjalan dengan optimal.

     

    Karena hal itu Kementerian Kesehatan telah membuat keputusan mengenai Pedoman Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Rujukan, Rumah Sakit Darurat dan Puskesmas bagi yang menangani pasien Covid-19. Isi dari keputusan itu berisikan tentang bagaimana langkah-langkah pengelolaan air limbah, limbah padat domestik, dan limbah B3 medis padat. Kementerian Kesehatan juga telah memberikan beberapa langlah untuk pengelolaan masker bekas untuk masyarakat diantaranya, masyarakat wajib mengetahui siapa pengguna masker tersebut apakah pengguna masker tersebut merupakan orang yang terpapar virus atau orang tidak terpapar virus (orang sehat), limbah masker orang yang terpapar virus harus disimpan tersendiri kedalam wadah atau plastik dan tidak disatukan kedalam sampah rumah tangga lainnya dan dibuang ke tempat khusus masker yang disediakan di ruang publik yang ada, selain itu masker yang digunakan oleh orang sehat bisa di lakukan desinfeksi terlebih dahulu lalu gunting masker untuk merubah bentuk masker, bungkus dengan plastik dan buang ke tempat sampah domestik, namun Kemenkes menyarankan agar orang yang sehat bisa menggunakan masker kain yang dapat dipakai berulang kali untuk mengurangi timbunan sampah, kemudian orang yang melalukan langkah-langkah itu mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir sampai bersih (Infeksiemerging.kemkes.go.id, diakses 24 November 2021).

     

    Dapat kita ketahui bahwa limbah medis sangat berbahaya karena didalam kandungannya terdapat zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan, tidak hanya itu limbah medis juga dapat menularkan berbagai macam penyakit. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar limbah medis tidak lagi menumpuk adalah meningkatkan fasilitas di berbagai wilayah dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada saat ini. Pemerintaha juga menghimbau kepada masyarakat supaya membantu mengurangi jumlah limbah medis (masker) dengan menggunakan masker yang bisa dipakai berkali-kali yang sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan, adapun investigasi serta penindak lanjutan secara tegas dengan memberikan hukuman berat kepada oknum-oknum yang menyalah gunakan limbah medis untuk dipakai kembali oleh pemerintah.



    Komentar
    Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
    • Upaya Pemerintah Dalam Penanganan Penumpukan Limbah Medis Akibat Pandemi COVID-19

    Terkini

    Iklan

    Close x