HARIAN
BERANTAS, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil didampingi
Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengikuti rangkaian
penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer
ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 secara virtual dari
Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (29/11/2021).
Penyerahan
DIPA dan TKDD pada tahun ini berbeda dari biasanya. Kali ini, Presiden RI Joko
Widodo menyerahkannya secara virtual kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan
kementerian/lembaga.
Meski
dilaksanakan secara virtual, tetapi tidak mengurangi kekompakan kepala daerah
dan pimpinan lembaga yang mengikuti prosesi hingga selesai. Hal serupa
dilakukan Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- yang mengikuti rangkaian acara
dengan seksama.
Dalam
arahannya, Presiden RI menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir dan
masih menjadi ancaman bagi Indonesia dan dunia, terutama dengan munculnya
varian baru Omicron di sejumlah negara.
Untuk
itu, antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak
mengganggu kesinambungan program reformasi struktural dan pemulihan ekonomi
nasional yang tengah dilakukan, termasuk dalam merancang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2022.
"Menghadapi
ketidakpastian tahun 2022 kita harus merancang APBN tahun 2022 yang responsif,
antisipatif, dan juga fleksibel. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai
perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik," ujar
Presiden sebagaimana mengutip rilis Sekretariat Presiden RI.
Selain
itu, APBN tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan
mendukung reformasi struktural. Presiden menekankan bahwa pemerintah akan fokus
pada enam kebijakan utama. Pertama adalah melanjutkan pengendalian COVID-19
dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan
program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.
Ketiga,
peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan
infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan
desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan
antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan
zero-based budgeting agar belanja lebih efisien.
"Sekali
lagi di tahun 2022, kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko
pandemi Covid yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia.
Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam
membuat perencanaan dan melaksanakan program," tutur Presiden.