Ridwan Kamil Ikuti Rangkaian Penyerahan DIPA dan TKDD TA 2022

Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat mengikuti rangkaian penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 secara virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (29/11/2021). (Foto: Yogi Prayoga S/Biro Adpim Jabar)

 

HARIAN BERANTAS, KOTA BANDUNG - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengikuti rangkaian penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 secara virtual dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (29/11/2021).

 

Penyerahan DIPA dan TKDD pada tahun ini berbeda dari biasanya. Kali ini, Presiden RI Joko Widodo menyerahkannya secara virtual kepada seluruh kepala daerah dan pimpinan kementerian/lembaga.

 

Meski dilaksanakan secara virtual, tetapi tidak mengurangi kekompakan kepala daerah dan pimpinan lembaga yang mengikuti prosesi hingga selesai. Hal serupa dilakukan Kang Emil --sapaan Ridwan Kamil-- yang mengikuti rangkaian acara dengan seksama.

 

Dalam arahannya, Presiden RI menyampaikan bahwa pandemi COVID-19 belum berakhir dan masih menjadi ancaman bagi Indonesia dan dunia, terutama dengan munculnya varian baru Omicron di sejumlah negara.

 

Untuk itu, antisipasi dan mitigasi perlu disiapkan sedini mungkin agar tidak mengganggu kesinambungan program reformasi struktural dan pemulihan ekonomi nasional yang tengah dilakukan, termasuk dalam merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) tahun 2022.

 

"Menghadapi ketidakpastian tahun 2022 kita harus merancang APBN tahun 2022 yang responsif, antisipatif, dan juga fleksibel. Selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga tata kelola yang baik," ujar Presiden sebagaimana mengutip rilis Sekretariat Presiden RI.

 

Selain itu, APBN tahun 2022 juga harus mendorong kebangkitan ekonomi nasional dan mendukung reformasi struktural. Presiden menekankan bahwa pemerintah akan fokus pada enam kebijakan utama. Pertama adalah melanjutkan pengendalian COVID-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

 

Ketiga, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting agar belanja lebih efisien.

 

"Sekali lagi di tahun 2022, kita harus tetap mempersiapkan diri menghadapi risiko pandemi Covid yang masih membayangi dunia dan negara kita Indonesia. Ketidakpastian bidang kesehatan dan perekonomian harus menjadi basis kita dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program," tutur Presiden.