• Jelajahi

    Best Viral Premium Blogger Templates

    terkini

    Iklan

    Biaya Perjalanan Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis Rp 2,5 M Rentan Penyimpangan

    HARIANBERANTAS
    11/04/21, 17:33 WIB Last Updated 2021-11-04T10:33:08Z
    Kepala DKP, H Imam Hakim didampingi Kepala DPMD, H Yuhelmi pada sosialisasi kemitraan Bumdes se Kecamatan Bathin Solapan dan Bulog, (25/06/2020) lalu. (Foto Istimewa)

    HARIAN BERANTAS, BENGKALIS - Kabar terkait biaya perjalanan dinas di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran (TA) 2020 yang ditengarai rawan penyimpangan, mulai bermunculan. Pasalnya, biaya pengeluaran perjalanan dinas milik Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis di tengah misteri lonjakan penularan Covid-19 alias Corona hingga saat ini, menarik perhatian berbagai kalangan, termasuk beberapa pegawai yang bekerja di SKPD terkait.

    Sumber informasi Harian Berantas di lingkungan kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis menyebutkan, besarnya belanja perjalanan dinas dalam kota dan luar daerah milik Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis pada tahun 2020 sempat menjadi perhatian sebagian pegawai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan elemen masyarakat.

    Sebagaimana tertuang dalam dokumen pelaksanaan perubahan anggaran dengan DPA-SKPD Nomor: 1.02.03-Pangan Pada tanggal 22 September 2020, biaya perjalanan dinas setelah perubahan anggaran adalah sebesar Rp2.522.750.000 (Rp2,5 miliar).

    Kondisi ini akhirnya mengundang berbagai pertanyaan, terutama dalam kondisi penularan Covid-19 alias Corona yang melanda seluruh penjuru dunia sejak awal tahun 2020 hingga saat ini, dan terutama terkait isu laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) perjalanan dinas baik luar daerah maupun dalam daerah.

    “Kami menduga banyak ketidakberesan dalam pengeluaran perjalanan dinas di Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis. Dimana pada tahun 2020 lalu itu, semua kita anak negeri bahkan dunia pada di lockdown atau tetap di rumah oleh pemerintah dari bahaya penularan virus corona (Covid-19)”, ujar salah satu sumber kepada Harian Berantas di DKP Bengkalis belum lama ini.

    Menurutnya, alokasi belanja perjalanan dinas di Badan Ketahanan Pangan Bengkalis tahun 2020 cukup besar namun sepertinya tidak ada transparansi dalam penggunaannya.

    ''Termasuk di internal Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis, sehingga banyak pihak yang tertipu, termasuk aparat hukum dan wartawan,” ujar sumber itu yang merupakan salah satu staf di DKP Pangan.

    Selain itu, kata sumber ini, juga diduga ada modus lain jika ditelisik lebih dalam terkait dana untuk biaya rapat dan konsultasi di luar daerah. Karena biaya rapat dan konsultasi ke luar daerah mencapai Rp500 juta, telah dihasilkan berbagai dokumen SPJ yang hampir rawan penyimpangan. Dimana dalam kegiatan yang sama (rapat dan konsultasi di luar daerah), dokumen SPJ-SPJ juga digunakan sebagai bukti pengeluaran dalam kegiatan perjalanan dinas tahun 2020 sebesar Rp. 2,5 miliar.

    Ia juga merasa ada kejanggalan dalam surat tugas yang ditandatangani oleh kepala dinas meskipun pegawai tersebut tidak ikut dalam perjalanan dinas.

    Masi menurutnya, dalam satu minggu mereka (pegawai) melakukan perjalanan dinas, kemudian dihitung satu bulan dan dikalikan dalam satu (1) tahun, berapa jumlah dana yang sudah dihabiskan

    ''Akibat modus mereka seperti itu, ada oknum pegawai yang sudah dikeluarkan surat tugas ditandatangani kepala dinas, namun nyatanya oknum pegawai ini sama sekali tidak ikut melakukan perjalanan dinas maupun di rapat dan konsultasi keluar daerah. Salah satu contoh, sewaktu adanya kegiatan kerjasama antara Perum Bulog dan Bumdes yang dilaksanakan di Kecamatan Mandau oleh DKP Kabupaten Bengkalis pada tahun 2020 lalu. Ternyata, disana hanya beberapa orang saja yang ikut berangkat dan selebihnya dikantor dan tidak masuk kerja, tapi dalam dokumen SPJ yang dibuat pada bulan dan tahun yang sama (2020). Beberapa oknum pegawai DKP yang tidak ikut tadi dianggap telah bersamaan ikut dalam perjalanan dinas. Bahkan SPJ mereka pada kegiatan rapat dan konsultasi keluar daerah selama satu (1) tahun itu pun diduga sama juga. Kalau laporan pertanggungjawaban keuangan Negara seperti itu kan sudah pembengkakan jumlah, baik pejabat dan pegawai,''ungkapnya.

    Hingga berita ini diturunkan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis, H. Imam Hakim, SP., M.Si bersama sekretarisnya, Surya Suhersi, belum memberikan tanggapan atas informasi tersebut. Bahkan konfirmasi tertulis sebelumnya juga tampak diabaikan.

    Sementara itu, salah satu pegawai DKP yang ditemui di kantornya mengatakan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis, H Imam Hakim, hanya masuk kantor sebulan sekali dengan alasan sibuk dengan dinas luar.

    “Pak Kadis hanya sesekali saja dalam sebulan masuk kantor, kemungkinan dia sibuk ikut Bupati dinas luar. Sekretaris pun seperti itu, dari tadi pagi juga tak ada nampak masuk kantor,” ujar pegawai DKP ini, Kamis (04/11/2021).

    Seperti diketahui, berdasarkan informasi data yang dihimpun Harian Berantas, diperoleh informasi bahwa ada sejumlah dugaan penyelewengan lain dalam pengelolaan dana rutin oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Bengkalis pada tahun 2020. Misalnya, belanja untuk petugas keamanan kantor sebanyak 96 orang, belanja pengeluaran khusus untuk petugas kebersihan kantor sebanyak 144 orang, belanja untuk rapat dan konsultasi ke luar daerah selama satu tahun pada TA (2020).

    Kemudian, belanja pajak kendaraan, belanja khusus supir kantor yang berjumlah 24 orang, belanja untuk sewa rumah gedung kantor/parkir, belanja untuk bantuan transportasi, anggaran sewa perlengkapan kantor, belanja untuk pemeliharaan peralatan mesin sebanyak 18 unit, belanja beras cadangan pangan.

    Selanjutnya temuan mengenai pengeluaran belanja untuk publikasi informasi pembangunan, dan pengeluaran khusus untuk surat kabar, yang kesemuanya biaya anggaran tersebut diolah oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkalis pada tahun anggaran 2020.

    Selain itu, pada tahun 2019 sebelumnya juga diperoleh informasi terkait indikasi kecurangan penggunaan biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 1.820.833.000 atau lebih dari Rp. 1,8 miliar belum termasuk biaya khusus untuk pengeluaran transportasi saat itu sebesar Rp. 77.010.000.

    Terkait isu dugaan mark up atau penggelembungan jumlah pegawai setiap akan melakukan perjalanan dinas baik di dalam maupun di luar daerah serta dugaan adanya SPJ fiktif termasuk indikasi penyimpangan lain dalam kegiatan lain yang dilakukan DKP Bengkalis yang dilakukan Saat bahaya penularan virus corona (Covid-19) hingga saat ini mendapat perhatian langsung tim investigasi (TI) LSM Barisan Muda Indonesia (BASMI), Arianto SG.

    Arianto meminta agar setiap pejabat di setiap daerah harus jujur dan mau mengungkapkan informasi publik dalam penggunaan uang negara.

    “Siapapun berhak mengawasi jalannya setiap anggaran yang sudah disahkan legislatif atau DPR/DPRD, jangan sampai nantinya anggaran yang ada di setiap SKPD disalahgunakan oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menguras uang rakyat, demi kepentingan pribadi semata dan itu sangat tidak dibenarkan,” ujar Arianto SG mengingatkan.

    (Ap)




    Komentar
    Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
    • Biaya Perjalanan Dinas Ketahanan Pangan Bengkalis Rp 2,5 M Rentan Penyimpangan

    Terkini

    Iklan

    Close x