• Jelajahi

    Best Viral Premium Blogger Templates

    terkini

    Iklan

    Terkait Kasus APBD Riau 2014, Bupati Pelalawan Bantah Terima Suap

    HARIANBERANTAS
    10/17/21, 14:43 WIB Last Updated 2021-10-17T11:27:53Z

    HARIAN BERANTAS, PEKANBARU- Seperti diberitakan Harian Berantas ini pada edisi sebelumnya,  ali segar di ingatan publik, terkait kasus korupsi suap APBD Riau, tahun 2014, yang telah menjerat mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, Johar Firdaus (Ketua DPRD/Mantan), Johar Firdaus dan Suparman, masih menyisahkan tanda tanya. Karena dalam kasus dugaan suap (gratifikasi) berjamaah itu, terindikasi masih ada banyak nama lain yang tersangkut ikut terlibat. Namun proses penyelesaiannya hilang alias senyap bak ditelan bumi.

    Berdasarkan informasi data yang diperoleh media ini, didapat sejumlah nama pejabat lainnya yang diduga kuat turut menikmati "uang haram" pelicin APBD tahun 2014 tersebut Zukri yang saat ini menjabat tugas Bupati Pelalawan, Wakil Bupati Bengkalis, Bagus Santoso.

    ,,"Kita selaku generasi pejuang anti korupsi Riau, atas nama Presidium Pusat GAMARI berharap semua orang  yang terlibat dalam skandal APBD Riau itu harus di ungkap. Untuk itu, kami tidak boleh tinggal diam, dan harus aktif menyuarakan penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan, tidak boleh tebang pilih, semua orang sama dihadapan hukum, Equality Before the Law," kata Larsen kepada Wartawan di Pekanbaru.

    Namun atas informasi ini, Bupati Pelalawan, Zukri Misran, saat dikonfirmasi media membantah keras jika dirinya tidak pernah menerima uang dari suap APBD Riau tahun 2014, sebagaimana disebut-sebut dalam pemberitaan dan pihak tertentu baru-baru ini, melainkan disebutkannya, berdasarkan fakta persidangan di Pengadilan Negeri Pekanbaru, itu tidak ada.

    ,"Itu informasi darimana? Saya tidak pernah menerima uang suap APBD Riau tahun 2014 seperti yang disangkakan orang, kita harus berdasarkan bukti persidangan kalau bicara soal ini, jika ada orang yang mengatakan saya menerima uang suap, coba pertanyakan siapa orangnya?," ucap Zukri kepada Aktualdetik.com

    Zukri dengan tegas membantah soal disebut menerima uang suap APBD Riau tahun 2014. Bahkan Zukri pun siap menerima akibat dunia dan akhirat, jika ada menerima uang suap APBD Riau tahun 2014.

    ,"Satu sen pun saya tidak pernah terima uang suap seperti dituduhkan orang. Itu adalah fitnahan kepada saya, jika benar saya ada terima uang, kenapa di fakta persidangan tidak ada dakwaan kepada saya? Kita kan harus berdasarkan fakta persidangan dan hasil putusan hakim pengadilan,"kata Zukri.

    Sebagaimana diketahui, Zukri adalah salah satu Bupati muda di Riau yang aktif turun kebawah, untuk mengetahui segala permasalahan masyakarat Kabupaten Pelalawan. Baru-baru ini Zukri kerap menyoroti pembangunan infrastruktur antar desa yang dilintasi oleh kendaraan perusahaan, terbiarkan dan rusak, sehingga dirinya memanggil berbagai perusahaan turut bertanggung jawab untuk membantu Infrastruktur demi melancarkan geliat ekonomi masyarakat Pelalawan.

    Lagi-lagi menurutnya, terkait berita yang mengaitkan dirinya dengan suap APBD Riau tahun 2014 adalah ulah pihak-pihak yang mencari sensasi semata.

    ,"Menurut saya ini semua hanya fitnahan, ya, tidak berdasarkan fakta persidangan, jika benar saya ada terima uang suap itu, apa buktinya? Bisa gak ditunjukkan berdasarkan data yang valid, atau siapa yang mengatakan? ujar Zukri bertanya

    Sementara, Aktivis muda Riau, Larshen Yunus, Presidium Pusat Gabungan Aksi Mahasiswa Alumni Riau (GAMARI), menilai kasus tersebut terkesan tebang pilih, karena justru terdapat sejumlah orang yang diduga kuat turut menikmati jatah suap APBD itu, tetapi tidak tersentuh oleh hukum.

    Sebagaiamana diketahui data-data nama penerima uang haram itu terkuak kembali berdasarkan Surat Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kantor Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru, nomor: 62/PID.SUS.TPK/2016/PN Pbr, tanggal 23 Febuari 2017.

    Dalam surat putusan tersebut, ternyata masih ada nama-nama yang diduga kuat sebagai Perampok Uang Rakyat pada APBD tahun 2014 dan RAPBD 2015.

    ,"Nama-nama yang dimaksud sampai saat ini belum diketahui status hukumnya. Apakah turut serta menerima sangsi seperti kedua orang mantan Ketua DPRD Provinsi Riau atau justru nama-nama itu sengaja di hilangkan untuk mengelabui masyakarat, sehingga lenyap, senyap dan hilang begitu saja?," ujar Yunus.

    Menurutnya, segala bentuk pernyataan dan pertanyaan telah menjadi buah bibir masyarakat. Sehingga tidak boleh kasus itu hanya selesai sampai disitu saja

    ,"Dari sekian banyak nama yang tercantum, kenapa hanya 2 (dua) orang saja yang mempertanggung jawabkan kesalahannya, yang lain pada kemana?" tanya aktivis Larshen Yunus. Hingga berita ini, konfirmasi elektronik media belum terjawab oleh Jubri KPK, Firli Bahuri.

    (Ap)
    Komentar
    Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
    • Terkait Kasus APBD Riau 2014, Bupati Pelalawan Bantah Terima Suap

    Terkini

    Iklan

    Close x