Terbukti Korupsi, Bupati Bengkalis Amril Mukminin Dieksekusi KPK

Amril Mukminin Terpidana Korupsi

HARIAN BERANTAS, PEKANBARU - Mantan Bupati Bengkalis Provinsi Riau, Amril Mukminin di eksekusi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I, Jalan Sialang Bungkuk No. 2 Sail Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Provinsi Riau, Jumat (22/10/2021).

 

Demikian dikabarkan media ini, dimana Bupati (Mantan-red), Amril merupakan terpidana korupsi proyek peningkatan Jalan Duri-Sei Pakning Kabupaten Bengkalis yang dibangun secara tahun jamak (Multi Years) pada tahun 2013-2015 dan 2017-2019 dengan nilai anggaran sebesar Rp498.645.596,000 (Rp498,6 miliar).

 

Adapun eksekusi itu dilakukan jaksa Leo Sukoto Manalu berdasarkan putusan MA RI Nomor : 2941-26/06/2021 tanggal 26 Agustus 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PT Pekanbaru Nomor : 24/PID.SUS.TPK/2020/PT PBR tanggal 21 Januari 2021 Jo Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Pekanbaru Nomor: 27/Pid.Sus-TPK/ 2020/ PN Pbr tanggal 9 November 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap.

 

“Memasukkannya ke Rumah Tahanan Negara Kelas I Pekanbaru untuk menjalani pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama berada dalam tahanan,” ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, melalui keterangan tertulis, Jumat.

 

Selain itu. Amril lanjut Ali, juga dibebankan membayar pidana denda sebesar Rp 300 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

 

Amril terbukti menerima suap Rp 5,2 miliar dari perusahaan kontraktor proyek jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis, PT Citra Gading Asritama (CGA).

 

Selain uang suap, Amril juga diyakini menerima gratifikasi dari Direktur Utama PT Mustika Agung Sawit Sejahtera, Jonny Tjoa dan Direktur PT Sawit Anugrah Sejahtera, Adyanto.Dari pengusaha Jonny Tjoa sebesar Rp 12.770.330.650 dan dari Adyanto sebesar Rp10.907.412.755. Uang itu diterima di kediamannya pada medio Juli 2013 hingga 2019.

 

Seperti diberitakan Harian Berantas sbelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi diminta menuntaskan korupsi Bupati Bengkalis, non aktif, Amril Mukminin tersebut.

 

Hal ini diungkapan oleh Ketua LSM Forum Berantas Korupsi (FBK), Afrizal SH kepada media ini di Pekanbaru, dan meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera melanjutkan pengusutan kasus dugaan penerimaan uang gratifikasi yang menjerat Bupati Bengkalis non-aktif, Amril Mukminin, dan kawan- kawan.

 

Hal ini lantaran ada beberapa nama yang diduga masih terlibat termasuk isteri terpidana, Amril, bernisial KS atau Bupati aktif saat ini, seperti yang disebutkan Jaksa KPK dalam dakwaan di persidangan, Kamis (25/06/2020) tahun lalu.

 

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) antikorupsi, Afrizal SH itu mengatakan, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK tak boleh mendiamkan begitu saja kasus dugaan suap (gratifikasi) SGD520.000 atau setara Rp5,2 miliar itu dalam mega proyek multi years (MY) di Kabupaten Bengkalis-Riau, juga gratifikasi uang yang diterima oleh istrinya, Amril Mukminin (Terpidana) yaitu, Kasmarni.

 

Dia (Afrizal SH) menegaskan, upaya kerja keras dan profesionalitas lembaga anti rasuah atau KPK dalam mengusut tuntas ke dua kasus gratifikasi (suap) luar biasa di Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau tersebut, saat ini sedang dinanti publik.

 

"Harusnya Kasus gratifikasi (korupsi) yang diduga melibatkan suami-isteri dan beberapa pejabat lainnya di Kabupaten Bengkalis termasuk pengusaha seperti yang diuraikan KPK dalam BAP dan dakwaan, sudah terang benderang.

 

Jadi, Komisi Pemberantas Korupsi diminta jangan masuk angin dan termakan lupa untuk tidak menindak lanjuti mega korupsi (Gratifikasi) yang sudah bertahun-tahun lamanya ditangani KPK. Dimana KPK masih punya utang besar kepada masyarakat di Provinsi Riau, dan umumnya di Indonesia” pungkas Afrizal kepada Wartawan, Senin (04/10/2021) lalu.

 

Hal yang sama, juga disampaikan oleh Kabid Investigasi LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Zosa Wijaya SH. Menurutnya, setiap perkara korupsi harus diselesaikan secara menyeluruh oleh KPK demi tercapainya rasa keadilan di masyarakat tanpa pandang bulu.

 

Apalagi kata dia, BAP Jaksa KPK dan juga selama di persidangan, sudah membeberkan nama-nama yang diduga terlibat. “Kalaulah dugaan korupsi itu ada unsur korupsi berjamaah, maka harus dituntaskan sampai ke akarnya. Jangan sampai masuk angin dan/atau dipetieskan. Macam penegakkan hukum korupsi seperti ini tidak boleh dilakukan. Harus ditingkatkan lagi untuk membuktikkan keterlibatan para keluarga koruptor itu bersama kroni-kroni lainnya” katanya.

 

Menurut Kabid Investigasi LSM antikorupsi itu lagi, jika kemudian nama-nama yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan juga disebut dalam dakwaan Jaksa KPK tidak ada hubungan mereka dengan perkara, KPK punya tanggung jawab untuk memberi penjelasan kepada publik agar para pihak termasuk isteri Amril Mukminin yang kini sebagai Bupati Negeri Junjungan Kabupaten Bengkalis tidak terbebani juga, ujar Zosa Wijaya.

 

Dari catatan Harian Berantas ini, sidang perdana Bupati Bengkalis, non-aktif, Amril Mukminin, berlangsung di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pekanbaru secara daring pada Kamis (25/06/2020) lalu.

 

Selain dia (Amril) disebut menerima uang gratifikasi SGD520.000 atau setara Rp 5,2 miliar, istri Amril Mukminin, Kasmarni, juga ikut turut serta menerima uang Rp 23,6 miliar di rekening pribadinya.

 

"Bupati non aktif, Amril, dijerat dalam Pasal 12 huruf a, Pasal 11, dan Pasal 12B ayat (1) undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan undang- undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP," kata JPU KPK, Tony Franky Pangaribuan.

 

Dalam dakwaan, JPU Tony menjelaskan sepak terjang Amril Mukminin dalam pusaran dugaan korupsi dan gratifikasi. Bahkan, Bupati Bengkalis non-aktif itu masih menerima perbuatan terlarang tersebut saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Bengkalis dua periode hingga Bupati Bengkalis awal tahun 2016. Jumlahnya mencapai puluhan miliar yang diterima secara bertahap.

 

Uang sebanyak itu, kata Tony, diterimanya saat masih sebagai anggota DPRD Bengkalis dua (2) periode 2009-2014, 2014- 2019 dan saat menjabat sebagai Bupati Bengkalis periode 2016- 2021.

 

Diawal dakwaan, JPU menerangkan dalam proyek pembangunan jalan Duri-Sei Pakning, Amril disebut sebagai orang yang mengupayakan agar PT. Citra Gading Asritama (PT CGA) memenangkan pekerjaan proyek tersebut. Dalam hal ini, Amril diduga menerima sejumlah uang dalam bentuk Dolar Singapura. Totalnya 520 ribu Dolar Singapura, atau setara dengan Rp5,2 miliar. Uang itu diterima melalui ajudan Terdakwa yaitu Azrul Nor Manurung alias Azrul yang diserahkan melalui Triyanto, pegawai PT CGA, atas perintah Ichsan Suaidi selaku pemilik PT CGA," jelas JPU.

 

Proyek tersebut lanjut JPU, disetujui untuk dianggarkan pada APBD Kabupaten Bengkalis secara tahun jamak (multy years) dengan pembuatan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan DPRD tentang penganggaran kegiatan tahun jamak tahun anggaran 2017-2019 Nomor 14/MoU-HK/XII/2016 dan Nomor 09/DPRD/PB 2016 tanggal 13 Desember 2016.

 

"Nota Kesepakatan itu ditandatangani oleh Bupati Bengkalis, Amril Mukminin, (sekarang sudah terpidana), dan Abdul Kadir selaku Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis," lanjutnya. Bahkan selain Amril Mukminin dalam dakwaan itu, JPU juga berulang kali menyebut nama Kasmarni, istrinya. Kasmarni yang saat ini menjabat tugas sebagai Bupati Kabupaten Bengkalis juga, disebut menerima uang sebanyak Rp 23,6 miliar lebih.

 

Uang itu diketahui dari dua orang pengusaha sawit yang diterima Kasmarni selaku Istri Amril secara tunai maupun melalui transfer ATM dalam waktu 6 tahun. Pengusaha sawit dimaksud yakni, Jonny Tjoa selaku Direktur Utama dan pemilik perusahaan sawit PT Mustika Agung Sawit Sejahtera dan Adyanto selaku Direktur dan pemilik PT.Sawit Anugrah Sejahtera.

 

"Dari pengusaha Jonny Tjoa sebesar Rp12.770. 330.650 dan dari Adyanto sebesar Rp10.907.412.755. Uang itu diterima dikediamannya pada Juli 2013-2019," ungkap JPU.

 

Sehingga pada tahun 2013, Jonny Tjoa meminta bantuan Amril untuk mengajak masyarakat setempat agar memasukkan buah sawit ke perusahaan tersebut dan mengamankan kelancaran operasional produksi perusahaan.

 

 

"Atas bantuan tersebut, Jonny Tjoa memberikan kompensasi berupa uang kepada Amril Mukmini (sekarang sudah Terpidana) sebesar Rp.5 per kilogram TBS dari total buah sawit yang masuk ke dalam pabrik. Sehingga, terhitung sejak Juli 2013 dikirimkan uang setiap bulannya dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Kasmarni," paparnya.

 

Pemberian uang itu, terus berlanjut hingga Amril dilantik menjadi Bupati Bengkalis pada 2016 lalu. Tak hanya dari Jonny Tjoa, Amril Mukminin juga menerima gratifikasi dari Adyanto saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Bengkalis terhadap bantuan mengamankan kelancaran operasional pabrik.

 

"Atas bantuan tersebut, Adyanto memberikan kompensasi berupa uang kepada terdakwa dari prosentase keuntungan yaitu sebesar Rp5 per kilogram TBS dari total buah sawit yang masuk ke dalam pabrik. Uang tersebut diberikan setiap bulannya sejak awal tahun 2014 yang diserahkan secara tunai kepada Kasmarni di rumah kediaman terdakwa," sebut JPU.

 

(Ap)