Iklan

iklan

Iklan

,

Iklan

iklan

Rapat Perubahan APBDes 2021 Ketua BPD dan Kepala Desa Sama-sama Takut

1 Sep 2021, 13:34 WIB Last Updated 2021-09-02T06:41:54Z


Gambar Rapat musyawarah di Balai Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Inhu, Selasa (31/08/21)
BERANTAS HARIAN, INHU - Rapat musyawarah di Balai Desa Talang Jerinjing, Kecamatan Rengat Barat, Kabupaten Inhu dihadiri sejumlah pihak, antara lain Sekretaris kecamatan Rengat Atfes Feri Barat, Kepala Desa Talang Jerinjing Edi Priyanto, Kepala BPD Komaruddin dan anggotanya, serta sekitar dua puluhan orang yang masyarakat dan peserta dari Babinsa juga hadir.

Kepala BPD Komaruddin mengatakan bahwa dirinya sebagai ketua telah mengundurkan diri, dan telah mengajukan surat pengunduran diri ke kantor desa. Menurutnya, jika seseorang ingin duduk di depan diskusi untuk menggantikannya, dia akan tetap mendukungnya.

“Soalnya saya telah berjanji, jika nanti sudah menjadi ASN saya akan mengundurkan diri. Soalnya saya takut nanti terseret hukum jika ada kesalahan terkait anggaran desa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Edi Priyanto juga mengatakan bahwa sebagai kepala desa ia juga lebih takut dengan anggaran desa, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan dana desa menjadi tanggung jawabnya. Edi mengatakan, Kepala BPD hanya mengawasi pelaksanaannya.

" Soal anggaran desa sebenarnya saya sebagai Kepala desa yang lebih takut, soalnya semua terkait dana desa pertanggung jawabannya kesaya. Ketua Bpd cuman pengawasan dipelaksanaan ujarnya,'' ucapnya.

Di tempat yang sama, salah seorang warga berinisial S saat dikonfirmasi mengatakan, jika ketua BPD sudah mengundurkan diri, menurutnya tidak berhak menandatangani dan memimpin rapat karena semua haknya sudah dicabut sesuai undang-undang. undang nomor 6 tahun 2016.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Camat Atfes Feri mengatakan terkait surat pengunduran diri Kepala BPD, sebelum pemkab mengeluarkan SK pelantikan dari Bupati, haknya masih ada.

''Soal ketua BPD yang merupakan ASN, tidak ada larangan menjadi anggota BPD, itu tertuang dalam UU No. 26 dan Permendagri Pasal 110 Tahun 2016. Yang dilarang itu dua jabatan, yaitu Kepala BPD adalah Kepala Desa, itu saja,'' kata Ferry.

Dalam pertemuan tersebut, Sekcam juga menanyakan kepada masyarakat yang hadir apakah mereka setuju bahwa pertemuan hari itu tentang perubahan anggaran desa dipimpin oleh kepala BPD. Sekitar 80% perwakilan masyarakat dari 5 dusun desa Talang Jerinjing menyatakan setuju.

''Soal anggota BPD yang belum hadir saat ini, nanti direhat sebentar agar ketua menelepon anggotanya agar hadir dan direkam untuk alat bukti,'' kata Ferry.

(Pinten.S)

MUSIK TERKINI

Iklan

iklan

FILM CINEMA

_