Iklan

iklan

Iklan

CB Rent Cars
,

Iklan

Settia

Aplikasi Kinerja ASN Jadi Sorotan DPRD Jabar

26 Sep 2021, 10:13 WIB Last Updated 2021-09-26T03:17:25Z

Kunjungan Kerja Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan masukan dan informasi mengenai sistem kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Kantor BKD Prov. Jawa Barat, Jalan Ternate np. 2, Kota Bandung, Kamis (23/9/2021)


HARIAN BERANTAS, BANDUNG -  - Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman menilai Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan instrumen negara yang berperan penting dalam kemajuan negara. Pasalnya, penyelenggaraan pemerintahan mengandalkan kinerja ASN.

Bedi Budiman mengungkapkan, jika ASN merupakan salah satu kunci dalam roda pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik.

"ASN itu kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan, kemajuan negara sebenarnya ada di tangan ASN," kata Bedi di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Barat, Jalan Ternate No. 2, Kota Bandung, Kamis (23/9/2021).

Bedi mengatakan, pendistribusian ASN di Jabar harus merata sesuai kemampuan masing-masing individu dan kebutuhan masing-masing daerah. Apalagi dengan penerapan Tunjangan Remunerisasi Kinerja (TRK) dan Mobile Performance (K-Mob) yang diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Aplikasi tersebut merepresentasikan bahwa kinerja seluruh ASN harus terintegrasi antar kabupaten, kota, provinsi hingga pusat. Sehingga dalam mewujudkan juara ASN lahir dan batin dapat terwujud dengan baik.

'' Sehingga keberadaan sistem berbasis aplikasi ini semata-mata untuk meningkatkan kinerja ASN di Jabar,” ujarnya.

Semetara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat lainnya, Sidkon Djampi, menyoroti soal mutasi ASN berdasarkan usulan atau pengajuan diri, menurutnya mekanisme yang dilakukan sebagian besar terintegrasi dengan sistem yang ada di BKD, namun Ia juga menilai apakah mungkin jika puluhan ribu ASN mengajukan penempatan dari aspirasi.

"Bahwa ASN di Jabar idealnya mengikuti sistem yang ada, tapi apakah ada mekanisme lain selain penempatan BKD. Misalnya menyerahkan diri atau ikut domisili suami dari ASN," pintanya.

Selain itu Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Syahrir juga mempertanyakan penerapan TRK dan K-Mob, khususnya bagi kalangan ASN di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (Setwan). Syahrir melihat ASN di Setwan adalah sering terkendala oleh kelalaian dalam mengisi aplikasi karena berbenturan dengan tugas pokok pelayanan kedewanan.

Menurutnya, yang menjadi masalah adalah ketika sistem tidak menerima formulir aplikasi dari ASN karena keterlambatan pengisian aplikasi dan dikategorikan kelalaian.

“Sebagian besar ASN di Setwan umumnya fokus melayani kegiatan dewan, sedangkan mereka (ASN-red) juga harus memenuhi TRK dan K-Mob, ini menjadi kendala ketika tidak sesuai dengan sistem aplikasi, padahal mereka juga sudah melakukan performance sesuai dengan kriteria dari sistem,” pungkas Syahrir.

Menanggapi hal itu, Kepala BKD Provinsi Jabar, Yerry Yanuar menjelaskan, terkait mutasi ASN di Pemprov Jabar tentunya harus melalui seleksi terlebih dahulu sesuai kriteria dan persyaratan dan diputuskan apakah layak  atau tidak oleh kepala daerah, disisi lain soal keterlambatan pengisian permohonan masih memiliki tenggang waktu.

''Artinya, semua aplikasi (TRK dan K-Mob, Red) telah disesuaikan dengan kebutuhan untuk meningkatkan kinerja ASN di Pemprov Jabar,'' ucap Yerry.(rp)

MUSIK TERKINI

Iklan

iklan

FILM CINEMA

_