Iklan

iklan

Iklan

CB Rent Cars
,

Iklan

Settia

Komisi V Tekankan, Program Kesehatan Harus Ditingkatkan Di Masa Pandemi Saat Ini

17 Sep 2021, 21:56 WIB Last Updated 2021-09-19T14:58:03Z

(Dokumen Humas ) Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya
HARIAN BERANTAS, BANDUNG - Kompetensi program kesehatan dalam situasi pandemi saat ini harus menjadi prioritas karena salah satu permasalahan saat ini di Jawa Barat adalah respon terhadap Covid-19.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Achmad Ru'yat mengatakan rasionalisasi program kesehatan tidak boleh diganggu karena akan menjadi masalah besar dalam penanganan Covid-19 di Jabar.

“Kami bersama Komisi V menerima informasi terkait perubahan APBD dari mitra Komisi V khususnya terkait penanganan tanggap Covid-19,” katanya di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Kamis ( 16/9). /21).

Menurut Ru'yat, melalui rapat kerja bersama ini, Komisi V yang saat ini sedang membahas  RKUA-PPAS perubahan Tahun Anggaran 2021 dengan rekanan Komisi V, bisa membahas apa saja yang bisa menjadi acuan dasar.

"Ini akan dibahas lebih dalam di Badan Permusyawaratan DPRD Provinsi Jawa Barat," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Abdul Hadi Wijaya menambahkan, pihaknya melihat ada beberapa hal yang perlu dibenahi di bidang kesehatan, terutama terkait kurangnya keberpihakan pada peraturan Gubernur untuk rumah sakit yang memiliki BLUD.

Semoga segera ada realisasi dalam bentuk Peraturan Gubernur yang saat ini masih kesulitan dengan Silpa. Jadi rumah sakit setiap tahun menghasilkan uang rumah sakit yang sudah BLUD, tapi tidak bisa langsung dibelanjakan karena belum ada Pergub yang mengaturnya, harus menunggu seperti siklus APBD yang normal dan menunggu sampai perubahan anggaran.

Selain itu, pihaknya juga berharap ada perlakuan khusus, karena uang itu dibutuhkan untuk operasional dan lain-lain. Kemudian masalah terkait Dokter Spesialis yang membutuhkan biaya yang sangat besar. Menurut Hadi, hal ini ditanggung oleh pihak rumah sakit yang bersangkutan karena ada berbagai solusi seperti bekerjasama dengan bank untuk upah, biaya operasional dan lain-lain.

"Nah ini perlu ada terobosan agar bisa diselesaikan misalkan dengan melibatkan bank milik Jabar yaitu Bank BJB sehingga aspek tadi tidak membebani rumah sakit," ucap Hadi.

Dari beberapa permasalahan tersebut, ia berharap hal ini dapat menjadi perhatian penting, terutama mengenai pelaksanaan vaksinasi yang saat ini menjadi salah satu cara pencegahan penyebaran Covid-19 di masyarakat.

Seperti diketahui, raker ini digelar bersama Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, RSUD Al-Ihsan Provinsi Jawa Barat, RSUD Jampang Kulon Provinsi Jawa Barat, RSUD Pemeungpeuk Provinsi Jawa Barat, RSUD Sidawangi Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat, Rumah Sakit Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat.

MUSIK TERKINI

Iklan

iklan

FILM CINEMA

_