Iklan

iklan

Iklan

,

Iklan

iklan

Dokumen Pemeriksaan Kasus Pungli di Desa Tajir sedang diselesaikan.

13 Sep 2021, 16:20 WIB Last Updated 2021-09-13T09:20:28Z

Ilustrasi
HARIAN BERANTAS, INHU - Operasi tangkap tangan (OTT) yang sempat menggemparkan dunia maya, khususnya warga kelurahan Rengat Barat serta masyarakat Indragiri Hulu (Inhu), hingga kini belum sampai ke tahap P21, (lengkap dari segi persyaratan formal dan material yang dipenuhi). Hal ini juga dibenarkan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) inhu.

Kepala Kejaksaan Negeri (kajari) Inhu Furkon Syah Lubis SH. MH, melalui Kasi intel, Arico Novi Sakutra, SH, membenarkan kasus dugaan pungutan liar (pungli) itu belum bisa dilimpahkan ke tahap kedua. 

Ia menjelaskan, berkas perkara pungutan liar (Pungli) yang dilakukan aparat desa Talang Jerinjing sedang dalam pemeriksaan Kejaksaan Negeri (JPU) dan telah dikembalikan oleh Jaksa Peneliti kepada penyidik ​​Polsek Inhu untuk dilengkapi atau masih (P-19).

''Berkas tersebut masih butuh penyempurnaan, masih P19 dan belum bisa P21,'' jelasnya, Kamis (9/9/21).

Ia menambahkan, penyidik ​​kejaksaan dengan penyidik ​​kepolisian sudah dua kali berkoordinasi. Menurutnya Ini untuk mempercepat agenda penuntutan.

''Jika berkas BAP tidak lengkap baik secara formil dan materil, maka jaksa tetap tidak bisa menyidangkan untuk dituntut dipengadilan. sebab unsur yang dipasalkan belum terpenuhi. oleh karna itu, perbaikan berkas harus sudah rampung dalam waktu 14 hari ujarnya,'' katanya.

Sementara secara terpisah, Kapolres Indragiri Hulu, AKBP Bachtiar Alponso SH. MH melalui Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Umum (kasatreskrimsus) Polres Inhu, AKP Firman, Jumat (21/10/21) juga membenarkan bahwa kejaksaan telah mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik.

''Berkas untuk penyidikan pungli yang ada didesa talang jerinjing untuk disempurnakan sudah dilengkapi. Kami sudah melengkapi, dan kami juga sudah serahkan kembali kekejaksaan,'' sebutnya.

Untuk diketahui, dugaan pungli yang dilakukan oknum petugas dari Desa Talang Jerinjing yang diduga terjadi sejak tahun 2014. Modus operandinya adalah biaya administrasi pembuatan surat pernyataan (SP) dikenakan biaya sebesar 600 ribu hingga 750 ribu per persil dan biaya pembuatan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) dikenakan biaya mulai dari 1,5 juta hingga 1,8 juta rupiah.

Kemudian Senin (21/5/21) lalu, sekitar pukul 10.30 WIB. Polisi Inhu melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kantor desa Talang Jerinjing terhadap salah satu aparat pemerintah desa Talang Jerinjing (tajir), berinisial MH.

Selain MH, polisi juga menyita uang sejumlah 3,2 juta rupiah dari ratusan persil sertifikat tanah serta beberapa bungkusan berkas yang disita dan kemudian digelandang ke Mapolres Inhu.

(hbrt)

MUSIK TERKINI

Iklan

iklan

FILM CINEMA

_