HARIAN
BERANTAS, KOTA BANDUNG - Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jabar Abdul Hadi
Wijaya mengapresiasi pemaparan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Dinas Pendidikan Jabar untuk meningkatkan
kualitas pendidikan di Barat.
Abdul
Hadi atau sering disapa Gus Ahad menjelaskan, Dinas Pendidikan Provinsi Jabar
telah melakukan beberapa terobosan, di antaranya kesuksesan memperjuangkan
pembentukan lebih dari 17.000 guru P3K khususnya di Jabar. Selain itu, ia juga
menilai hal itu akan berdampak baik bagi kesejahteraan guru di Jawa Barat.
“Kami
mengapresiasi Dinas Pendidikan memiliki konsep perubahan pendidikan di Jabar
dimana lebih dari 17.000 formasi guru untuk P3K di Jabar telah berhasil
diperjuangkan, tentunya ini peningkatan dari yang diharapkan, semoga ini berdampak
pada kesejahteraan guru di Jabar karena ini merupakan energi positif bagi dunia
pendidikan,” ujarnya di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jabar wilayah VII Kota
Cimahi, Rabu (18/8/21).
Gus Ahad
juga menyoroti desentralisasi yang dilakukan Pemprov Jabar yang dinilanyai
sudah membaik. Menurut Gus, pihaknya melalui Komidi V akan merekomendasikan
penambahan Kantor Cabang Pendidikan (KCD) di Jabar karena dinilai belum ideal.
“ KCD di
Jabar alhamdulillah desentralisasi semakin membaik, kami merekomendasikan untuk
memperbanyak jumlah KCD di Jabar karena idealnya satu KCD mengelola 150
sekolah,” lanjutnya.
Ia juga
menyambut baik Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMI) untuk
diintegrasikan dengan layanan bagi siswa miskin sehingga sekolah swasta tetap
menerima bantuan dengan syarat ada subsidi untuk siswa miskin.
“Karena
banyak kasus anak-anak kurang mampu yang tidak bersekolah di sekolah negeri
tetapi tidak bisa bersekolah di sekolah swasta karena kendala biaya, maka ini
solusi yang baik,” ujarnya.
Pihaknya
juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Jabar terkait peningkatan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang nantinya akan mengintegrasikan anak-anak
biasa di pondok pesantren yang prestasi pendidikannya belum tercatat pada saat
kelulusan sehingga dilinkkan dengan PKBM pusat.
“Jadi
nantinya anak-anak yang lulus pesantren tidak hanya mendapat ijazah dari
pesantren tetapi juga bisa mendapatkan ijazah dari Paket C. Saya kira dinas
pendidikan harus bekerjasama dengan Biro Kesra agar bisa segera direalisasikan,
" pungkasnya.
(rp)