RKUA-PPAS Dinas Pendidikan Provinsi diapresiasi DPRD Jabar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui Komisi V menggelar rapat kerja membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama mitra Komisi V Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di KCD Pendidikan Jawa Barat Wilayah VII Kota Cimahi Rabu, (18/08/2021

HARIAN BERANTAS, KOTA BANDUNG - Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jabar Abdul Hadi Wijaya mengapresiasi pemaparan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Dinas Pendidikan Jabar untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Barat.

 

Abdul Hadi atau sering disapa Gus Ahad menjelaskan, Dinas Pendidikan Provinsi Jabar telah melakukan beberapa terobosan, di antaranya kesuksesan memperjuangkan pembentukan lebih dari 17.000 guru P3K khususnya di Jabar. Selain itu, ia juga menilai hal itu akan berdampak baik bagi kesejahteraan guru di Jawa Barat.

 

“Kami mengapresiasi Dinas Pendidikan memiliki konsep perubahan pendidikan di Jabar dimana lebih dari 17.000 formasi guru untuk P3K di Jabar telah berhasil diperjuangkan, tentunya ini peningkatan dari yang diharapkan, semoga ini berdampak pada kesejahteraan guru di Jabar karena ini merupakan energi positif bagi dunia pendidikan,” ujarnya di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Jabar wilayah VII Kota Cimahi, Rabu (18/8/21).

 

Gus Ahad juga menyoroti desentralisasi yang dilakukan Pemprov Jabar yang dinilanyai sudah membaik. Menurut Gus, pihaknya melalui Komidi V akan merekomendasikan penambahan Kantor Cabang Pendidikan (KCD) di Jabar karena dinilai belum ideal.

 

“ KCD di Jabar alhamdulillah desentralisasi semakin membaik, kami merekomendasikan untuk memperbanyak jumlah KCD di Jabar karena idealnya satu KCD mengelola 150 sekolah,” lanjutnya.

 

Ia juga menyambut baik Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMI) untuk diintegrasikan dengan layanan bagi siswa miskin sehingga sekolah swasta tetap menerima bantuan dengan syarat ada subsidi untuk siswa miskin.

 

“Karena banyak kasus anak-anak kurang mampu yang tidak bersekolah di sekolah negeri tetapi tidak bisa bersekolah di sekolah swasta karena kendala biaya, maka ini solusi yang baik,” ujarnya.

 

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Jabar terkait peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang nantinya akan mengintegrasikan anak-anak biasa di pondok pesantren yang prestasi pendidikannya belum tercatat pada saat kelulusan sehingga dilinkkan dengan PKBM pusat.

 

“Jadi nantinya anak-anak yang lulus pesantren tidak hanya mendapat ijazah dari pesantren tetapi juga bisa mendapatkan ijazah dari Paket C. Saya kira dinas pendidikan harus bekerjasama dengan Biro Kesra agar bisa segera direalisasikan, " pungkasnya.

 

(rp)