Iklan

iklan

Iklan

,

Iklan

iklan

Kendaraan Diambil Paksa "Debt Collector" Karena Tunggakan. Advokat Hendri Siregar SH: Itu Namanya Perampasan dan Itu Ada Pidananya

6 Agu 2021, 23:03 WIB Last Updated 2021-08-06T16:03:37Z

kantor perwakilan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Sorek, kecamatan basis Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau,

HARIAN BERANTAS, PELALAWAN - Perlakuan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh kantor perwakilan PT. Adira Dinamika Multi Finance Tbk Sorek, kecamatan basis Kuras, Kabupaten Pelalawan, Riau, membuat AN kecewa.

Ia mengaku kecewa karena pada Selasa 27/7/2021 tepatnya siang hari, dua "debt collector" berinisial Hartono dkk yang mengaku sebagai utusan dari PT. Adira Dinamika Multi Finance secara paksa menarik kendaraannya berupa sepeda motor N-max warna hitam dengan Nopol BM 4991 IT, padahal diketahui tindakan tersebut dilakukan secara sepihak.

Sebelumnya juga telah diimbau sebagaimana keputusan  Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan, perusahaan pemberi kredit atau kreditur (leasing) tidak bisa mengeksekusi obyek jaminan fidusia atau agunan seperti kendaraan atau rumah secara sepihak.

Hal itu tertuang dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tertanggal 6 Januari 2020. Di dalam putusan tersebut, MK menyatakan perusahaan pembiayaan harus terlebih dahulu meminta permohonan eksekusi kepada pengadilan negeri untuk bisa menarik obyek jaminan fidusia.

Kepada Harian Berantas, Ia (AN) menuturkan, kalau dirinya baru menunggak selama dua bulan. Hal itu terjadi karena Dia dan suaminya sudah dua bulan tidak bekerja sebagai akibat dari kebijakan penerapan PPKM.

''Saya dan suami sudah dua bulan tidak bekerja akibat penerapan PPKM dan lockdown, sehingga masih kesulitan untuk kebutuhan rumah tangga terutama untuk cicilan sepeda motor.,'' ungkapnya.

Selain itu, AN mengatakan, peristiwa yang terjadi di kawasan Komplek Engku Putri Blok E No 10, Kecamatan Kerinci, Kota tersebut, dua debt collector yang membawa kendaraannya diduga tidak memiliki surat tugas karena saat itu tidak bisa menunjukkan kartu identitasnya

Sementara itu, beberapa hari kemudian, ketika dirinya akan melakukan pembayaran tunggakan yang dimaksud, justeru ia menadapat kesulitan seolah-olah dipimpong karena katanya unitnya di Pekanbaru

''Kami berusaha untuk mencoba tunggakan dua bulan tersebut, namun sepertinya kami dalam masalah, unit tersebut dikatakan di kantor Sorek, unitnya di Krinci, yang unitnya di Pekanbaru,kami di oper sana sini oleh pihak leasing ,dan kami disuruh menelepon atasannya HG. Saat saya menghubungi Pak HG saya disuruh melunasi sisa tunggakan hutang kami yang namanya denda, saya sangat sedih dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi,'' ujarnya disertai tangisan.

AN berharap ada keadilan bagi mereka yang tertindas oleh oknum-oknum yang hanya memikirkan keuntungan tanpa mempedulikan masyarakat lemah akibat pandemi yang melanda negeri ini.

''Jujur saya sangat kecewa dengan pelayanan Adira Finance,'' pungkasnya.

Sementara itu ditempat terpisah, kepala kantor perwakilan HG membenarkan da itu semua sudah sesuai prosedur dan arahan dari pimpinannya.

''itu semua sudah prosedur dari pimpinan bang, kita hanya menjalankan tugas dan peraturannya. Apa bila unit sudah kita input ke ITI sistem itu sudah tidak bisa lagi di ganggu gugat , harus mengikuti proses lelang dan harus dibayar cash dengan membayar sisa utang yang ada didalam nya atau di sebut pinalti,ucap nya kepada Harian Berantas di jln akasia pangkalan kerinci (5/8/2021).

Di sisi lain, Advokat ternama Hendri Siregar SH yang namanya sudah akrab di Kerinci menjelaskan, proses penarikan yang benar harus berdasarkan surat Fidusia dari Pengadilan 

''Seorang debt collector  yang melakukan penarikan sepeda motor tanpa dilengkapi surat Fidusia dari Pengadilan itu nama nya perampasan dan itu ada pidananya. Dan tidak hanya itu, setiap penarikan yang berhak mengeksekusi adalah pihak pengadilan ,bahkan pihak kepolisian pun tidak berani melakukan penarikan apa bila tidak dilengkapi surat Fidusia dari pengadilan. Jika nasabah keberatan sepeda motornya diambil, maka penarikannya harus dilakukan melalui mekanisme eksekusi di Pengadilan Negeri,'' pungkasnya.

MUSIK TERKINI

Iklan

iklan

FILM CINEMA

_