Iklan

iklan

Iklan

X_PG_HPB1_All User_Branded Clearance Sale FW Sept_21 Sep 21
,

Iklan

Settia

DPRD Jabar Fokus Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Pagu Anggaran Sementara

18 Agu 2021, 11:44 WIB Last Updated 2021-08-21T05:07:07Z

Rapat Kerja Komisi I DPRD Jabar bersama mitra membahas RKUA-PPAS 2022 di ruang rapat Komisi I DPRD Jabar, Kota Bandung, Rabu (18/8/2021).
HARIAN BERANTAS, KOTA BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat melalui Komisi I menggelar rapat kerja membahas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) bersama dengan mitra.

Pimpinan Rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa, Sidkon Djampi menilai banyak refocusing anggaran yang membahas penanganan pandemi Covid-19. Hal ini sangat penting mengingat masyarakat telah terbebani oleh pandemi ekonomi.

"Banyak hal yang harus diperhatikan dan diprioritaskan selama penanganan pandemi ini," kata Sidkon di ruang rapat Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Jalan Diponegoro no. 27, Kota Bandung, Rabu (18/8/21).

Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jabar lainnya, Yosa Oktora Santono, menyoroti Dinas Komunikasi dan Informatika (Dsikominfo) Provinsi Jabar tentang progres wifi publik gratis agar lebih banyak lagi.

Kemudian mengenai Command Cennter, jika memang krusial, tentunya dewan harus mendorong pembahasan lebih lanjut di Badan Anggaran (banggar).

“Intinya kita harus meningkatkan jaringan internet di Jabar,” kata Yosa.

Masalah lain, lanjut Yosa, dari Disdukcapil, gaji pegawai lebih tinggi dari program. Ini perlu dibahas lebih mendalam.

"Meski usulan anggaran secara keseluruhan tidak masalah, tapi harus ada program prioritas," ujarnya.

Sementara itu, Ruhiyat Nugraha fokus pada masalah kearsipan yang dinilainya sangat lemah. Misalnya masih ada arsip yang disimpan sembarangan. 10 tahun pertama masih menjadi tanggung jawab kepala OPD, 10 tahun berikutnya menjadi tanggung jawab kepala arsip.

“Banyak juga lahan yang tercecer karena arsipnya lemah. Secara keseluruhan, saya titipkan program di tengah pandemi ini untuk memprioritaskan kegiatan sosial sebagai dampak dari dampak pandemi. Dampak dari pandemi ini sangat mengerikan, pedagang kecil, UMKM dan sebagainya. Kebijakan fiskal juga sangat penting harus diperhatikan. Daya beli masyarakat harus ditingkatkan agar fiskal juga bisa meningkat,” kata Ruhiyat.

MUSIK TERKINI

Iklan

iklan

FILM CINEMA

_