Iklan

iklan

Iklan

X_PG_HPB1_All User_Branded Clearance Sale FW Sept_21 Sep 21
,

Iklan

Settia

Terkena Pandemi, Pemprov Jabar Harus Promosikan Pariwisata Lewat Media Sosial

17 Jul 2021, 16:43 WIB Last Updated 2021-08-03T12:21:22Z

Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Rukhiadi Eka Perwira
HARIAN BERANTAS, KOTA BANDUNG - DPRD Provinsi Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk terus memajukan sektor pariwisata dengan memaksimalkan media sosial (social media). Ini contoh beberapa negara maju yang sektor pariwisatanya juga terdampak pandemi Covid-19.

Sekretaris Komisi II DPRD Jabar Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mengatakan negara-negara maju khususnya pelaku pariwisata terus mencari cara agar bisnis yang digelutinya memiliki prospek ke depan. Para pelaku pariwisata di negara maju terus berpromosi meski belum ada kepastian pandemi Covid-19 akan berakhir.

"Saya sering mendapatkan iklan di media sosial untuk berwisata di Singapura. Padahal saat ini Singapura belum membuka tempat wisata," kata Yunandar, Jumat (16/7/2021).

Dia menilai hal ini menunjukkan bahwa pelaku pariwisata asing masih memikirkan bagaimana berinvestasi untuk masa depan. Jadi, ketika pariwisata mulai dibuka, wisatawan akan ingat dan akan tetap pergi ke Singapura.

“Artinya pemerintah atau pelaku pariwisata masih menjaga agar wisatawan masih mengingat Singapura. Setidaknya melalui media sosial untuk melaporkan kondisi pariwisata di negara tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, tindakan ini merupakan investasi dan pemerintah harus melakukan hal yang sama. Kemudian, para pelaku pariwisata mendorong pemerintah untuk terus melakukan persiapan dan promosi.

"Pariwisata di Jabar didominasi wisatawan domestik. Jadi harus terus kita promosikan ke daerah lain, apalagi kereta cepat juga akan hadir," ujarnya.

Yunandar mengatakan kereta api berkecepatan tinggi itu adalah hadiah besar bagi Jawa Barat dan akan menjadi daya tarik wisata. Pasalnya, kereta cepat di kawasan Asia Tenggara hanya ada di Indonesia, khususnya di Jawa Barat.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat seharusnya memiliki tugas untuk menyiapkan pusat pariwisata di sekitar stasiun kereta api berkecepatan tinggi atau transportasi antarmoda ke tempat-tempat wisata. Dengan demikian, wisatawan tidak hanya menggunakan kereta cepat tetapi juga disediakan spot-spot wisata.

"Itu yang saya lihat tidak ada pemikiran ke sana," kata Dia.

Oleh karena itu, katanya, tugas pemerintah tidak berhenti atau tidak ada pekerjaan dan hanya menunggu pandemi Covid-19 selesai sebelum pariwisata dibuka. Karena pembangunan kereta cepat tidak berhenti, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin.

"Itu harus kita manfaatkan. Kalau tidak difasilitasi pemerintah, efek ekonominya akan terlambat. Mungkin dalam lima tahun ke depan akan terjadi," pungkasnya

MUSIK TERKINI

Iklan

iklan

FILM CINEMA

_