Iklan

iklan

Iklan

X_PG_HPB1_All User_Branded Clearance Sale FW Sept_21 Sep 21
,

Iklan

Settia

Soal PPDB T.A 2021/2022, Kepala SMA Negeri 9 Pekanbaru Jadi Sorotan Publik

21 Jul 2021, 13:18 WIB Last Updated 2021-08-03T12:55:42Z

Soal PPDB T.A 2021/2022, Kepala SMA Negeri 9 Pekanbaru Jadi Sorotan Publik

BERANTAS HARIAN, PEKANBARU - Pimpinan sekolah SMA Negeri 9 Pekanbaru, Provinsi Riau, ditengarai tidak transparan dalam pelaksanaan kegiatan PPDB T.A 2021/2022 hingga persiapan proses pembelajaran untuk Tahun Pelajaran Baru 2021/2022. Sikap tertutup pihak sekolah dinilai menjadi pemicu kecurigaan wartawan saat ingin mendapatkan informasi terkait acara PPDB Tahun Pelajaran Baru 2021/2022.

Hal ini diperkuat dengan informasi yang diperoleh dari pihak keamanan sekolah yang menyatakan bahwa kepala sekolah tidak berada ditempat.

"Ibu belum datang jam segini, telepon saja dulu Pak." ujarnya, Rabu (21/7/2021).

Padahal diketahui, seperti informasi yang diperoleh sebelumnya dari beberapa kepala sekolah SMA negeri di Pekanbaru, kepala sekolah yang saat itu harus berada di tempat tidak bisa kemana-mana karena proses PPDB belum selesai.

Saat dihubungi melalui jaringan selulernya, kepala sekolah SMA Negeri 9 Hj.Zuraida mengatakan saat itu dirinya sedang berada di Pakning.

Sementara itu, saat ditanya kapan akan pulang, diduga Hj. Zuraida pura-pura tidak mendengar dengan alasan suara hilang - hilang timbul, hingga akhirnya komunikasi terputus.

Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Umum Persatuan JurnalisIndonesia Demokrasi (PJID-Nusantara) Ismail Sarlata mengaku kecewa. Dikatakannya, jika benar demikian, jelas tindakan yang dilakukan olehnya (Hj Zuraida) selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 9 merupakan tindakan yang disinyalir tidak terpuji.

“Jika yang dilakukan Hj Zuraida itu benar kepada wartawan melalui telepon seluler pribadinya, dengan berpura-pura tidak mendengar, alasan jaringan, dan berada di luar kota, tetapi jika diketahui bahwa dia berada di kota Pekanbaru, jelas apa yang dia lakukan. (Hj Zuraida) selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 9, jelas merupakan perbuatan yang diduga tidak terpuji, bahkan dapat termasuk dalam rangkaian penghambat kegiatan wartawan, dan dapat dilaporkan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pokok Pers,” ujarnya melalui sambungan selulernya, Rabu (21/07/2021).

Ia juga mengatakan, ketentuan itu tertuang dalam pasal demi pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pokok Pers.

Tidak hanya itu, kata dia, Zuraida selaku kepala sekolah disinyalir tidak paham, dan harus mempelajari dan memahami Permendikbud Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah.

“Pasal 15 (2):  Beban kerja kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Provinsi Riau belum bisa dimintai keterangan karena Zulikhram, S.Pd., M.Pd tidak ditemukan di ruang kerjanya. Demikian pula Muhammad Guntur selaku Kepala Bidang SMA juga tidak berada di kantornya di Jl. A.Yani Pekanbaru. (Reza)

MUSIK TERKINI

Iklan

iklan

FILM CINEMA

_