Iklan

iklan

Iklan

X_PG_HPB1_All User_Branded Clearance Sale FW Sept_21 Sep 21
,

Iklan

Settia

Soal Pemerasan di TPU, DPRD : Pemprov Jabar Harus Tambah Makam Khusus Covid

18 Jul 2021, 16:49 WIB Last Updated 2021-08-03T12:21:22Z

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bandung dan Kota Cimahi, Arif Hamid Rahman. (Dok. Humas DPRD Jabar).
KOTA BANDUNG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar menyediakan lahan untuk pasien yang meninggal akibat Covid-19. Hal ini terlihat dari tingginya angka kematian akibat Covid-19 khususnya di Kota Bandung.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan (Dapil) Kota Bandung dan Kota Cimahi, Arif Hamid Rahman, mengatakan Pemprov Jabar harus bisa menyediakan fasilitas pemakaman bagi korban Covid-19 yang meninggal dunia yang berzonasi di Bandung Raya.

Menurutnya, kawasan Jatinangor merupakan lokasi yang representatif untuk pemakaman khusus Covid-19. Selain dekat dengan kawasan Kota Bandung, durasi perjalanan relatif lebih dekat dibandingkan dengan kawasan Legok Nangka.

“Karena jumlah pasien yang meninggal akibat Covid-19 sangat tinggi di Kota Bandung, saya meminta kepada Gubernur untuk menyediakan atau memfasilitasi tambahan lahan untuk pemakaman khusus Covid-19,” kata Arif.

Pasalnya, seperti diketahui akhir-akhir ini, khususnya di Kota Bandung, pemakaman bagi mereka yang terpapar Covid 19 yang dipusatkan di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cikadut sudah tidak memungkinkan lagi," katanya, Minggu (18/7/ 2021).

Ditanya soal isu pungli di TPU Cikadut, lanjut Arif, kondisinya saat ini sudah penuh dan harus masuk daftar antrian karena keterbatasan lahan dan keterbatasan layanan gali kubur. Sehingga memunculkan isu tentang tarif pemakaman (pungli-red) seperti yang beredar baru-baru ini.

Dari hasil informasi Satpol PP Kota Bandung, pemakaman di Cikadut menerapkan jam kerja yang sudah diberlakukan. Sementara itu, jumlah kematian akibat Covid-19 saat ini cukup tinggi. Padahal, belum lama ini di TPU Cikadut sempat terjadi antrean ambulans yang membawa jenazah pasien Covid-19, karena jam kerja yang seharusnya dibatasi hingga pukul 08.00 WIB, masih harus menyiapkan kuburan, karena umumnya keluarga pasien yang meninggal karena Covid-19 tidak mau menunggu esok harinya untuk prosesi pemakaman.

“Jadi, penggali kubur harus bekerja ekstra di luar jam kerja, itulah yang menyebabkan atau memicu pungli karena penggali kubur bekerja di luar jam kerja,” lanjut Arif.

Di sisi lain, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang tidak sadar akan risiko mengabaikan protokol kesehatan dalam PPKM Darurat ini. Dari rata-rata tindakan selama periode PPKM Darurat, 50 hingga 60 orang melakukan pelanggaran ringan hingga sedang. Sehingga sanksi administratif dikenakan oleh petugas yang dendanya bervariasi sesuai dengan bentuk pelanggaran dan aturan yang berlaku.

“Kami melihat masih ada warga yang disindang di tempat, tentunya dalam situasi seperti ini masyarakat yang memang harus beraktivitas di luar harus benar-benar mematuhi protokol kesehatan,” pungkasnya.

MUSIK TERKINI

Iklan

iklan

FILM CINEMA

_