Iklan

iklan

Iklan

X_PG_HPB1_All User_Branded Clearance Sale FW Sept_21 Sep 21
,

Iklan

Settia

Sidang Paripurna DPRD Jabar, Bapemperda Menjelaskan rumusan Ranperda Desa Wisata

31 Jul 2021, 21:36 WIB Last Updated 2021-08-22T14:40:11Z

Rapat Paripurna Tentang Raperda Inisiatif Desa Wisata dan Penyampaian Nota Pengantar Gubernur Tentang Raperda Inisiatif Desa Wisata
Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Jabar, Kusnadi menjelaskan, dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Desa Wisata terdapat rumusan strategi peningkatan kapasitas sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di sekitar desa wisata. Selain itu, ada strategi penguatan kelembagaan desa wisata.

Pemerintah Provinsi bersama Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya masing-masing melaksanakan tiga peningkatan kapasitas kelembagaan desa wisata dan sumber daya manusia desa wisata. Peningkatan kapasitas SDM desa wisata dilakukan pada pengelola desa wisata, pelaku usaha dan masyarakat sekitar desa wisata.

Peningkatan kapasitas juga dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan di bidang pariwisata, fasilitas untuk melaksanakan program sertifikasi kompetensi sumber daya manusia di desa wisata, dan program lain yang diperlukan sesuai dengan karakteristik dan kondisi desa wisata.

“Melalui Raperda ini, diharapkan Pemda Provinsi memiliki payung hukum yang memadai untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan desa wisata yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan dengan lapangan pekerjaan dan usaha baru, " kata Kusnadi, pada saat membacakan penjelasan tanggapan Gubernur Jawa. Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang desa wisata di Rapat Paripurna, Rabu (28/7/2021).

Lanjut Kusnadi, Raperda terkait Desa Wisata memberikan pedoman pengembangan dan pengelolaan desa wisata. Namun ketentuan yang menjadi arah kebijakan utama untuk memastikan peran Pemerintah Provinsi dalam pengembangan desa wisata terdapat pada ketentuan mengenai strategi pemberdayaan desa wisata.

Raperda ini menetapkan 5 (lima) strategi pemberdayaan desa wisata, antara lain penguatan kelembagaan desa wisata, penyediaan infrastruktur terutama akses jalan, fasilitas publik, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata. 

Selain itu, juga terdapat moda transportasi, penelitian dan pengembangan, promosi dan informasi secara nasional dan internasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mengembangkan kerjasama kemitraan.

 “Selain strategi pemberdayaan, Raperda ini juga mengamanatkan kepada Pemda Provinsi untuk dapat memberikan penghargaan kepada desa wisata yang memiliki kinerja pariwisata yang baik dengan mempertimbangkan kontribusi desa wisata terhadap pengembangan budaya tradisional dan pelestarian alam dan perlindungan lingkungan,” kata Kusnadi.

MUSIK TERKINI

Iklan

iklan

FILM CINEMA

_