Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

PPKM Darurat, Kapolri "Teken" Surat Telegram Operasi Aman Nusa II Lanjutan

2 Jul 2021, 19:04 WIB Last Updated 2021-07-03T04:06:24Z

Foto Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat sampaikan penjelasan STR/577/VII/OPS.2./2021 tanggal (2/7/2021) ditandatangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo
HARIAN BERANTAS, JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah mengeluarkan Surat Telegram (STR) tentang Operasi Aman Nusa II untuk Penanganan Covid-19 Lanjutan. Surat Telegram ini menindaklanjuti pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM) di Jawa dan Bali yang akan berlaku mulai Sabtu (3/7/2021) hingga 20 Juli 2021. Telegram bernomor STR/577/VII/OPS.2./2021 tanggal (2/7/2021) ditandatangani Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

‘’Operasi Aman Lanjutan Nusa II ini akan berlaku mulai malam ini, pukul 00.00 WIB,'' jelas Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono saat membacakan amanat Kapolri di Gedung Rutapama, Jakarta, Jumat (2/7/2021).

Selain itu, kata Argo, untuk mendukung kebijakan Pemerintah Indonesia terkait PPKM Darurat, polisi nantinya akan melakukan barrier di jalur kabupaten/kota untuk random sampling tes antigen.

“Selain PPKM Mikro di tingkat RT/RW, kami juga memiliki jalur kabupaten dan kota yang kami blokir dengan random sampling antigen swab. Isolasi random sampling antigen swab juga akan dilakukan di pintu masuk dan keluar antar kota dan provinsi, pintu tol, rest area, stasiun, bandara dan pelabuhan’’ ujar Argo.

Operasi Aman Nusa II ini, sambung Argo, merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Darurat Masyarakat untuk Covid-19 di Wilayah Jawa dan Bali.

Dalam enam diktum Kemendagri tersebut disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota didukung penuh oleh TNI, Polri, dan Kejaksaan dalam mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Darurat Covid-19.

“Tentu ini kita lakukan bersama TNI dan Pemerintah Daerah. Nanti kita dukung setiap kegiatan yang sudah ada di Kemendagri nomor 15 tahun 2021, apa yang dilarang, apa yang diperbolehkan dalam instruksi. ,” ucap Argo.

“Operasi ini diawaki oleh 21.168 personel, mulai dari Polda se-Jawa Bali, ada Polda Metro Jaya, Jateng, DIY, Jatim, dan Polda Bali,” kata Argo.

Kontributor :Tanjung
Editor :Riswan P

Iklan

iklan