Iklan

iklan

Iklan

,

Iklan

iklan

Pilwu 2021 Tertunda Karena Pandemi, DPRD Jabar: KPU Harus Pikirkan E-voting

21 Jul 2021, 14:32 WIB Last Updated 2021-08-03T12:21:22Z

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Daddy Rohanady

HARIAN BERANTAS, KOTA BANDUNG - Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengeluarkan surat nomor 141/3170/BPD tertanggal 5 Juli 2021 yang ditujukan kepada Bupati/Walikota se-Jawa dan Bali. Kementerian Dalam Negeri meminta penundaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Pemilihan Sementara (PAW) se-Jawa dan Bali.

"Itu keputusan yang tepat," kata Anggota DPRD Jabar Daddy Rohanady menanggapi instruksi tersebut,  di Bandung Rabu (20/7/2021).

Surat tersebut menegaskan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat untuk Penyakit Virus Corona 2019 di Wilayah Jawa dan Bali. Dalam diktum kelima disebutkan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota melarang segala bentuk kegiatan/kegiatan yang dapat menimbulkan keramaian.

Diingatkan pula bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 merupakan Perubahan atas Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021. Dalam diktum kesepuluh huruf a disebutkan jika tidak melaksanakan Atas instruksi tersebut, Gubernur, Bupati, dan Walikota dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67--Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Instruksi lainnya adalah untuk
a. Menunda pelaksanaan tahapan pemilihan kepala desa, baik serentak maupun Piemilihan Antar Waktu (PAW) yang berpotensi menimbulkan keramaian dalam rentang waktu penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

B. Proses dapat dilaksanakan kembali dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 141/6698/SJ tanggal 10 Desember 2020 dan tetap memperhatikan angka kasus penyebaran Covid-19 di masing-masing wilayah.

C.Memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada seluruh masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan 5M yaitu pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi keramaian, serta mengoptimalkan proses vaksinasi bagi masyarakat di wilayahnya masing-masing.

D. Mendorong Pemerintah Desa untuk terus aktif memantau kondisi penyebaran Covid-19 di masing-masing desa melalui optimalisasi fungsi posko desa, serta menjaga stabilitas dan kondusifitas wilayah.

Dengan demikian, diputuskan bahwa pemilihan kepala desa sempat dilematis karena adanya PPKM. Penyelenggara pemilu kini tidak lagi terbebani secara sosial dengan warga dan calon kepala desa.

Daddy mengatakan mereka juga terbebas dari dilema menjalankan tugas ini. Di satu sisi, panitia ingin segera memilih kepala desa yang baru. Di sisi lain, mereka juga khawatir akan disangkakan melanggar protokol kesehatan selama masa PPKM.

“Masalahnya, jika pemilihan kepala desa dilakukan secara normal, kerumunan massa tidak mungkin dihindari. Jika itu terjadi, kemungkinan jumlah warga yang terpapar COVID-19 akan meningkat. Artinya, berbahaya bagi semua penduduk desa." kata Daddy.

Menurut Daddy, hingga saat ini Indonesia belum memungkinkan pelaksanaan pemilu elektronik (e-voting). Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus mulai memikirkan solusinya.

“Diharapkan pandemi ini akan berakhir sebelum masa jabatan kepala desa berakhir, sehingga pemilihan dapat dilakukan secara normal,” sebutnya.

Namun, langkah e-voting ini, kata dia, memiliki banyak manfaat. Selain menghindari keramaian, juga mencegah penularan, biayanya pasti jauh lebih murah.

"Memang ada yang harus diwaspadai yaitu 'looting' elektronik dan siapkah KPU melakukan e-voting," pungkasnya.

MUSIK TERKINI

Iklan

iklan

FILM CINEMA

_