Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

"Inhu" Terima Verifikasi Kabupaten Layak Anak dari Menteri PPPA RI

2 Jul 2021, 19:47 WIB Last Updated 2021-08-03T14:39:20Z

"Inhu" Terima Verifikasi Kabupaten Layak Anak dari Menteri PPPA RI
Foto saat Zoom Meeting di Ruang VIP Lantai 4 Kantor Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Kamis (7/1/2021)

HARIANBERANTAS, INHU - Kabupaten Indragiri Hulu menjalani Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) dalam rangka evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) oleh tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA).

Acara digelar langsung dalam bentuk Zoom Meeting di Ruang VIP Lantai 4 Kantor Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu, Kamis (7/1/2021).

Acara yang dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Dra. Erlina Wahyuningsih, M.IP, Plt. Kepala Bappeda Sukarjo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Inhu Jawalter. S, M.Pd, tim penggerak beserta Pengurus PKK Inhu, dan tamu undangan ini merupakan hasil koordinasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Inhu.

Mengawali pembukaan acara, Asisten Deputi Kementerian PPPA RI Robert Parlindungan Sitinjak mengatakan, jumlah anak di bawah usia 18 tahun mencapai 84,4 juta orang atau sekitar 31,6% dari total penduduk Indonesia. Mereka adalah generasi penerus bangsa. harus dipenuhi dan dilindungi hak-haknya. 
''Melalui proses evaluasi KLA ini dapat dilihat sejauh mana tanggung jawab dan kewajiban seluruh pemangku kepentingan tersebut dalam menjalankan tugasnya,''ucap Robert.

Selaintu, kata Robert, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. didukung oleh masyarakat, media dan dunia usaha sebagai empat pilar perlindungan anak.

Sementara itu, hal yang sama juga disampaikan dari Pj. Bupati Inhu yang diwakili oleh Dra. Erlina Wahyuningsih, M.IP. Menurutnya, bahwa Kabupaten Layak Anak adalah kabupaten yang memiliki sistem berbasis hak anak melalui integrasi komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang direncanakan secara matang dan berkelanjutan dalam kebijakan.

Ia mengatakan, untuk mewujudkan Kabupaten Indragiri Hulu sebagai Kabupaten Layak Anak, Kab. Inhu terus membangun komitmen antara Pemerintah Daerah, DPRD dan seluruh pemangku kepentingan untuk berpihak pada perkembangan anak. Melaksanakan kebijakan tumbuh kembang anak yang berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang dituangkan dalam Renstra RKPD RPJMD dan berbagai program di masing-masing OPD.

“Suatu kehormatan bagi Kabupaten Inhu mendapatkan verifikasi oleh Tim Kabupaten Layak Anak Kementerian PPPA RI. kami terus meningkatkan segala pembangunan baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan anak, infrastruktur terkait hak anak. Meski belum dilaksanakan secara optimal, harus dilaksanakan dan menjadi komitmen bersama.”ucapnya.

Kontribuor :Hutabarat
Editor : Risawan P

Iklan

iklan