Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Tinjau Pengelolaan BUMDes, Komisi I DPRD Jabar Kunjungi Kawasan Situ Bagendit

16 Jun 2021, 10:04 WIB Last Updated 2021-06-22T03:07:42Z
Tinjau Pengelolaan BUMDes, Komisi I DPRD Jabar Kunjungi Kawasan Situ Bagendit
Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan kunjungan kerja terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya pengembangan konsep desa wisata BUMDes, di Desa Sukaratu Mandiri, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Selasa ( 15/6/2021). (Foto: Fajar/Humas DPRD Jabar).




HARIAN BERANTAS , GARUT -  Dalam upaya menggali informasi terkait peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), khususnya pengembangan konsep desa wisata BUMDes, Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat mengunjungi Desa Sukaratu Mandiri, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Selasa (15/6/2021).

Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat Arif Hamid Rahman mengatakan salah satu potensi Desa Sukaratu Mandiri yaitu Situ Bagendit perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah terutama dalam hal pengembangan dan pengelolaannya.

“Destinasi Wisata Situ Bagendit ini harus didesain secara serius. Kami melihat dari sisi program pemerintah sudah berjalan,” ujarnya.

Arif menambahkan, pihaknya menyambut baik upaya menggelar promosi terkait kawasan Situ Bagendit untuk meningkatkan daya tarik masyarakat. Ia juga berharap upaya yang sama dapat dilakukan oleh daerah lain untuk memperkenalkan potensi daerahnya.

Program BUMDes Harus Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat

Selain itu, Arif menjelaskan, sejumlah program BUMDes yang telah digulirkan pemerintah mendapat sambutan yang baik dari masyarakat. Namun, pihaknya menyoroti keterlibatan elemen masyarakat yang dinilai belum mapan.

“Kami berharap dengan adanya program BUMDES ini, jika kita melihat ke daerah atau yang sebelumnya cukup luar biasa diterima. Walaupun ada beberapa hal yang memang menjadi catatan, seperti saat ada Bimbingan Teknis Program DPMPD Jabar itu. diperlukan keterlibatan semua pihak antara desa dan BUMDes. Selama ini ada (terjadi) kegiatan yang sifatnya pelatihan desa, tetapi BUMDes belum diundang," katanya.

Ia menegaskan, hal ini akan menjadi catatan pihaknya yang selanjutnya akan disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait.

“Tentu harus diperhatikan dua unsur perangkat desa harus diundang. Sehingga nanti di lapangan tidak ada konflik pemahaman, artinya harus ada sinkronisasi,” ujarnya.

“Oleh karena itu, saya berharap DPMPD Jabar bisa mengajak kedua elemen ini agar program ini sinergis,” imbuhnya.(*)

Iklan

iklan