Iklan

iklan

Iklan

,

Iklan

iklan

Tim Pansus Pajak DPRD Riau Gelar Rapat Dengar Pendapat Dengan Bapenda

17 Jun 2021, 21:54 WIB Last Updated 2021-07-24T15:42:34Z


Anggota Pansus Pajak Daerah Riau "Manahara Napitupulu"

HARIANBERANTAS, PEKANBARU– Tim Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) DPRD Riau menggelar rapat dengar pendapat dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) tentang pajak daerah di Gedung DPRD Riau, Selasa (16/06/2021) kemaren.


Rapat RDP ini berlangsung di Ruang Rapat Komisi Pansus yang dipimpin oleh Sugeng Pranoto didampingi anggota Pansus lainnya. Diantaranya, Karmila Sari, Yani Komalasari, Pieter H Marpaung, Syafruddin Iput, Manahara Napitupulu, Suprianto


Pantauan awak media dalam rapat pansus Pajak tersebut turut Kepala subagian bidang (Kasubbid) Badan pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Riau beserta sejumlah staf Bapenda lainnya.


Pihak Bapenda Provinsi Riau dalam pemaparannya menjelaskan bahwa ada satu pasal yang urgen yang perlu dirubah yaitu pasal 54 ayat 1 dan perlu ditambahkan 1 ayat sehingga Pasal 54 berbunyi.


Syafruddin Iput saat memberikan masukan terkait potensi pajak di Riau

Kepala daerah karena jabatan atau atas pemohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.


Persyaratan dan tata caa pemberian pengurangan serta keringanan dan pembebasan pajak sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang brelaku di tetapkan dalam peraturan kepala daerah. Papar pihak Bapenda Riau


Menanggapi hal tersebut, Manahara Napitupulu mengungkapkan jika apa yang telah disampaikan pihak Bapenda Provinsi Riau tersebut seharusnya menjadi latar belakang dan apa faktornya, sehingga Pansus mengetahui kendalanya.


“Kami ingin mendengar apakah ada hal-hal yang menjadi kendala sehingga peraturan itu harus diubah. Idealnya peraturan daerah sifatnya tidak temporer,” Katanya mempetanyakan.

Ketua Pansus Sugeng Pranoto saat memberikan arahan dan meminta data lengkap dari Bapenda Riau

Dalam kesempatan itu, Syafrudin Iput memberikan masukan agar penerbitan peraturan ke-3 jangan sampai disepelekan kembali. Sehingga sebelum pembahasan terlalu jauh, perlu dikaji bersama-sama terlebih dahulu.


Terkait pajak air, Suprianto meminta dinas terkait menyiapkan data secara detail sehingga data tersebut akan dibahas dalam rapat dengar pendapat di DPRD Riau.


“Saya minta data-data besar maupun kecil dan perusahaan sawit dalam olahnya berkapasitas 30 ton per jam, berapa dia pungut pajak. Saya minta data lengkapnya baru nanti kami bahas kembali,” Kanya lagi mengakhiri.

(Adv)

MUSIK TERKINI

Iklan

iklan

FILM CINEMA

_