Iklan

iklan

Iklan

CB Rent Cars
,

Iklan

Settia

Pansus RUED DPRD Riau Gelar Rapat Kerja Bersama Dinas ESDM Provinsi & Bapenda Se-Kab/Kota

7 Jun 2021, 23:59 WIB Last Updated 2021-07-25T17:13:04Z


Ketua Pansus RUED DPRD RIAU "Husaimi Hamidi" saat pimpin rapat kerja, Senin (07/06/2021)

HARIANBERANTAS, PEKANBARU– Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Riau tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) gelar rapat dengan Dinas ESDM Provinsi dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) se-Provinsi Riau, Senin (07/06/2021).


Rapat yang digelar di Ruang Rapat Medium DPRD Riau dipimpin Ketua Pansus RUED Husaimi Hamidi dan didampingi Wakil Ketua Pansus Nurzafri berserta sejumlah anggota komisi lainnya seperti Parisman IKhwan, Almainis, Tumpal Hutabarat, H Amran, Sahidin, Syamsurizal dan Dani Nursalam.


Rapat kerja ini dihadiri langsung oleh kepala dinas (Kadis) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Riau, Indra Agus Lukman dan sejumlah Kepala Bapenda dari berbagai kabupaten /kota di Provinsi Riau.

Kadis ESDM Riau, Indra Agus Lukman saat menghadiri rapat

Husaimi Hamidi menuturkan bahwa rapat ini bertujuan untuk mendengar keluhan dan yang terjadi di sejumlah daerah di RIau. Sehingga mendapat energi baru dan menghasilkan regulasi yang jelas.


"Selain hal itu, begitu banyak bentrok kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah. Maka Pemerintah daerah (Pemda) merasa terjebak dengan kebijakan pusat yang mengatur regulasi energi dan Pemda tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal Pemda punya perencanaan sendiri. Dengan demikian sangat diperlukan RUU EBT dari daerah sebagai bahan acuan ke Pemerintah Pusat,” Tegas Hamidi


Dalam rapat tim Pansus mendapat keluhan dari daerah diantaranya dari Bapenda Kota Dumai, dimana mereka mengakui potensi proyek energi, namun belum berani melakukan apapun disebabkan belum ada kebijakan Pemerintah Daerah untuk memanfaatkannya.

Kepala Bapenda Kota Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin jsaat ikuti rapat bersama Pansus RUED DPRD Riau


“Salah satu contohnya adalah LPG Gas Patra. Hingga kini Pemda tidak tahu perkembangannya dan tidak bisa melakukan intervensi apapun sehingga terkesan hanya menjadi penonton saja. Kemudian perluasan kilang sebagai kebijakan Pemerintah Pusat yang digadang-gadang prioritas nasional sehingga Pemda juga tidak bisa melakukan intervensi. Tapi DPRD dianggap bisa melakukan intervensi terkait pembangunan ini untuk melihat bagian Pemda di pembangunan tersebut,” Pintanya.


Hal serupa juga dikeluhkan Bapenda dari Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) sebagai daerah penghasil minyak bumi terbesar di Riau. Akan tetapi pada kenyataannya justru sistem bagi hasil malah terjadi menurun.


Selain itu pihaknya merasa sulit mendapatkan informasi mengenai pembagian hasil pengelolaan minyak tersebut. Selain itu masalah kelistrikan juga menjadi permasalahan saat ini serta belum ada kewenangan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi.


Di akhir rapat, Husaimi Hamidi berharap ada diskusi lainnya dengan memberikan masukan secara tertulis kepada pansus RUED DPRD Riau kedepan. (***)

MUSIK TERKINI

Iklan

iklan

FILM CINEMA

_