• Jelajahi

    Best Viral Premium Blogger Templates

    terkini

    Iklan

    Kasus Dugaan Korupsi yang "Menyeret" Pejabat Pemda Kuansing Akan Memasuki Babak Baru

    HARIANBERANTAS
    6/21/21, 09:17 WIB Last Updated 2021-06-22T02:58:42Z
    HARIANBERANTAS, KUANSING- Kasus dugaan korupsi Surat Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) tahun 2019, menyeret pejabat tinggi pemerintah daerah (Pemda) Kuantan Singingi (Kuansing), diperkirakan akan memasuki babak baru dan tinggal selangkah lagi.

    Menurut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuansing, Hadiman Gusti Beruh, SH., MH., Mengatakan,  kasusnya tinggal menunggu laporan hasil laporan audit (LHA) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau.

    Saat ini, pihaknya tinggal menunggu hasil penghitungan kerugian negara (PKN) dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Riau.

    "Saat ini kita menunggu hasil audit BPKP, itu nantinya akan disertakan dalam berkas perkara,’’ kata Hadiman, melalui pesan WhatsApp pribadinya kepada Harian Berantas, Sabtu, (19/06/2021) siang.

    Jika hasil audit BPKP dan PKN serta ahli sudah dapat kongkrit lnya, selanjutnya jaksa penyidik akan melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka.

    "Setelah nanti perhitungan BPKP dan PKN selesai kami akan tetapkan Hendra AP alias Keken sebagai tersangka," ucap Hadiman dengan tegas

    Sementara itu lanjutnya, terkait dengan pelaporan terhadap saya ke Kejati Riau bagian Pengawasan yang disebut telah melakukan pemerasan senilai 3 miliar, Hadiman dengan tegas membantah. Hadiman menyebut hal itu hanya merupakan kepanikan Hendra AP dan rekannya Andi Putra.

    "Kalau Hendra AP melaporkan saya seperti itu, bagi saya Hendra AP sendiri panik karena nanti hasil audit dari BPKP untuk kasus SPJ fiktif akan keluar dan kami akan menetapkan kembali tersangkanya,"

    "Itu (pelaporan,red) adalah tidak benar, kok saya dituding melakukan pemerasan Rp.3 
    Milyar, orangnya aja ngak pernah ketemu sama saya, kok katanya dilakukan pemerasan. Angka fantastis Rp.3 milyar, kasusnya masih berjalan,’’ ujarnya.

    Hadiman mengatakan, apa yang dilakukan Bupati Kuansing, Andi Putra dan Hendra AP atas pelaporan dirinya, Hadiman menganggapnya sebagai sebuah kepanikan.

    Selain itu tambah Hadiman, katanya, mereka ingin membunuh karakternya sebagai Kajari Kuansing.

    ''Karena dua orang ini tersangkut kasus hukum yang sedang diproses, Andi Putra (Bupati Kuansing,red) diperiksa sebagai saksi kasus korupsi ruang rapat hotel Kuansing tahun anggaran 2015 dan Andi Putra juga diperiksa dalam kasus pasar Modren 3 Pilar.  

    Sedangkan Hendra AP mantan Kepala BPKAD masih menjadi saksi dalam kasus SPJ fiktif tahun anggaran 2019 lalu. Dimana sebelumnya  Hendra AP juga  pernah berstatus tersangka dalam kasus yang sama," katanya.

    Hadiman juga mempertanyakan bagaiamana ia melakukan seperti yang dimaksud oleh para pelapornya di Kejati Riau. 

    ‘’Jika saya dilaporkan oleh kedua orang tersebut dalam dugaan kasus pemerasan., kasus apa saya melakukan pemerasan, bagaimana cara saya melakukan pemerasan, apakah uang yang diminta sudah diterima? Namun secara akal sehat tidak mungkin kasus 6 kegiatan setdakab tahun 2017 yang sudah begitu lama kok baru muncul pemerasan..? Kata Hadiman bertanya. Begitu juga kasus 3 pilar khusus ruang pertemuan hotel Kuansing yang sudah lama dan saat ini sudah bergulir di persidangan, kok sekarang baru dikatakan pemerasan. Begitu juga kasus BPKAD tahun 2019, yang saat ini masih Penyidikan,’’ bebernya

    Hadiman mengulas lebih jauh, Kalau saya baca keterangan statemen Andi Putra selaku mantan ketua DPRD dan sekarang Bupati Kuansing kepada awak media bahwa ada staf honorer Kejari Kuansing yang seolah-olah diperintahkan oleh Kajari Kuansing (Hadiman,red) untuk meminta sejumlah uang agar dalam dakwaan kasus Ruang Rapat Hotel Kuansing terdakwa adalah Alfion Hendra dan Fahruddin, sehingga nama Andi Putra sebagai Ketua DPRD 2017 dihilangkan,''. 

    Kepala Kejaksaan Negeri nomor 1 Terbaik di Riau dan peringkat ke 3 secara nasional ini juga menegaskan, dirinya telah lama menaruh curiga pada salah satu staf honorer yang bernama Oji Syahputra.

    Menurut Hadiman, mantan stafnya itu (Oji Syahputra,red) yang belakangan di pindah tugaskan ke bagian Security namun Oji Syahputra tidak pernah masuk sebagai security lantaran kedapatan telah beberapa kali membocorkan dokumen serta membaca hasil perhitungan Pak Ansar yang belum siap dikerjakan.

    “Setelah saya selidiki, ketika itu Pak Muhammad Ansar sebagai ahli menghitung kerugian negara dalam kasus 6 kegiatan Setdakab 2017 dan juga sebagai ahli PKN kasus ruang rapat hotel Kuansing 2015, beliau mengatakan bahwa memang benar Oji Syahputra berasal dari kampung yang sama dengan Andi Putra dan Sukarmis. Atas saran Kasubbag BIN saya terpaksa melakukan pembinaan dengan memindahkan Oji Syahputra dari staf Kuansing Kejari ke bagian Keamanan, namun Oji Syahputra tidak pernah masuk ,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Bupati Kabupaten Kuansing, Provinsi Riau, Andi Putra secara resmi melaporkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kuansing Hadiman SH MH terkait dugaan pemerasan ke Seksi Pengawasan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, Jumat (18/06/ 2021).

    Andi Putra mengaku diperas oleh Kepala Kejari dan sejumlah staf Kuansing Kejari terkait dugaan korupsi enam kegiatan di Sekretariat Daerah (Setdakab) Kabupaten Kuansing. Uang yang diminta adalah Rp. 1 Milyar.

    “Saya melaporkan Kajari Kuansing atas dugaan pemerasan terhadap saya.

    Mudah-mudahan dengan laporan saya Pak Kajati bisa menindaklanjuti dengan bijak,” kata Andi Putra saat ditemui usai melapor di Kejaksaan Agung Riau.

    Kuasa hukum Bupati Kuansing, Dodi Fernando menjelaskan, permintaan uang sebesar Rp. Uang Rp 1 miliar dilakukan oleh pegawai Kuansing Kejari, dengan dalih menghapus nama Andi Putra dari dakwaan agar tidak dipanggil ke Pengadilan Tipikor.

    Menurut dia, permintaan uang itu dilakukan saat Andi Putra masih mencalonkan diri sebagai Bupati Kuansing. “Pertama, permintaan Rp. 1 miliar tidak terpenuhi. Kemudian dia minta lagi 500 juta rupiah, tapi Bupati tidak memenuhinya,” kata Dodi.

    Lebih lanjut Dodi mengatakan ada juga yang meminta uang Rp. 400 juta dalam penanganan kasus dugaan korupsi tunjangan pimpinan dan perumahan anggota DPRD Kuansing.

    “Sekretaris Majelis Kuansing sudah dipanggil kejaksaan. Nah, waktu itu ada oknum (kepala seksi) yang menangani kasus ini, minta ini segera dikoordinasikan, diminta sampai 22 Juni,” ujarnya.

    Dari Rp. 400 juta diminta, Rp. 100 juta untuk petugas kation dan Rp. 300 juta untuk kepemimpinan Kuansing Kejari. “Jika tidak dipenuhi, semua akan diproses hukum, dan semua tunjangan DPRD akan diperiksa dan dirusak oleh Kuansing Kejari,” pungkas Dodi. (tim red)
    Komentar
    Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE. #JernihBerkomentar
    • Kasus Dugaan Korupsi yang "Menyeret" Pejabat Pemda Kuansing Akan Memasuki Babak Baru

    Terkini

    Iklan

    Close x