Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Direktur Korsup Wilayah III KPK RI, Himbau Kepala Daerah Perkuat Pengawasan

16 Jun 2021, 16:38 WIB Last Updated 2021-06-16T09:38:53Z

HARIAN BERANTAS, TEGAL - Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus korupsi yang menimpa kepala daerah menunjukkan bahwa praktik korupsi masih cukup banyak dilakukan di daerah-daerah oleh kepala daerah.

Alasannya karena Kepala Daerah memegang anggaran sekaligus menerapkan sistem. Oleh karena itu, perlu dilakukan penganggaran yang tepat, memperbarui sistem dan memperkuat sistem pemantauan.

Hal ini disampaikan oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah-III KPK RI, Brigadir Jenderal Bahtiar Ujang Purnama dalam Rapat Koordinasi Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Pemberantasan Korupsi yang dihadiri oleh Kepala Daerah di seluruh bekas Keresidenan Pekalongan, Selasa (15/6) di Ruang Adipura Kompleks Balai Kota Tegal.

Menurut Bahtiar, kepala daerah harus memperkuat integritas dan pemberantasan korupsi dalam rangka perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

"Ada tiga hal yang harus dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, pertama, pengelolaan sumber daya manusia yang tepat, pembaharuan sistem dan penguatan sistem pengawasan," kata Bahtiar.


Bahtiar menyampaikan bahwa dari tahun ke tahun, indeks korupsi nasional menurun, dan kontribusi daerah berkontribusi terhadap pencapaian indeks korupsi nasional. "Tahun 2019 indeks korupsi nasional mendapat nilai 40. Tapi tahun 2020 menurun menjadi 37," kata Bahtiar.

Oleh karena itu, Bahtiar meminta para Kepala Daerah dan Pemerintahnya memiliki tanggung jawab untuk menaikkan indeks korupsi.

Bahtiar juga berharap Pemerintah Daerah memperhatikan indikator dari Monitoring Center for Prevention (MCP), yang merupakan aplikasi yang dibuat untuk memudahkan pemantauan yang dilakukan oleh Bidang Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK RI.

MCP merupakan wilayah intervensi Satgas Pencegahan KPK, dengan indikator, perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, peningkatan kemampuan APIP, pengelolaan dana desa untuk wilayah Kabupaten, pengelolaan daerah, optimalisasi pendapatan daerah dan penguatan manajemen ASN.

Acara tersebut juga ditandatangani oleh Komitmen Peningkatan Tata Pemerintahan Daerah dan Pemberantasan Korupsi, Pemerintah Daerah Eks Karesidenan Pekalongan.

Bahtiar berharap ke depan seluruh Pemerintah Daerah dapat bersama-sama mensejahterakan rakyat, dengan melanjutkan pakta integritas yang telah ditandatangani untuk diusung sampai ke bawah.

Walikota Tegal, H. Dedy Yon Supriyono, mengatakan pihaknya menyambut baik rakor ini sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas korupsi.

Dedy Yon juga mengatakan bahwa komitmen dari semua pihak sangat dibutuhkan, terutama untuk pembentukan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi.(Ag)

Iklan

iklan