Headlines News :
Home » » Potensi Bermasalah kasus “parkir” Dana APBD Perlu Ditindaklanjuti Dengan Penegakan Hukum.

Potensi Bermasalah kasus “parkir” Dana APBD Perlu Ditindaklanjuti Dengan Penegakan Hukum.

Written By HARIANBERANTAS on Selasa, 11 Mei 2021 | 14.04.00

Sebelumnya, tercatat APBD  2020 sebesar Rp. 252 T diindikasikan telah ditimbun. Benarkah Pemerintahan di Jawa Barat Menempati Rekor Kedua.


HARIANBERANTAS, JAKARTA - Dikutip dari Jawa Pos, tercatat berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, realisasi APBD 2020 sangat lambat. Sampai dengan 30 September sebesar Rp. 1.181 triliun APBD seluruh Indonesia, hanya Rp. 612 triliun telah dihabiskan atau 51,83 persen. Rinciannya, 54,98 persen untuk pemerintah provinsi dan 50,60 persen untuk pemerintah kabupaten / kota. Persentase tersebut masih di bawah rata-rata realisasi belanja APBN yang mencapai 60,77 persen per 30 September.

Saat itu, dalam keterangannya, Direktur Jenderal Pengembangan Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, rencana KPK untuk menjajaki potensi kejahatan dalam kasus "memarkir" APBD di bank. menjadi kewenangan komisi antikorupsi. Namun, jika benar, Kementerian Dalam Negeri justru mengapresiasi langkah tersebut. “Kami masih senang jika KPK mau membantu,” ujarnya kemarin (25/10) tulis situs resmi Jawa Pos. 

Terkait hal ini, tersiar kabar bahwa pemerintahan di Jawa Barat juga menempati urutan kedua dengan "memarkir" dananya. Kementerian Dalam Negeri sendiri mencatat, APBD yang masih berada di perbankan hingga September 2020 mencapai Rp 252 triliun. Jawa Barat menempati urutan kedua dengan tabungan pemerintah daerah paling banyak Rp. 21,67 triliun, disusul Jawa Tengah Rp. 21,12 triliun, DKI Jakarta Rp. 19,94 triliun, dan Papua Rp. 15,45 triliun.

Berdasarkan hasil pemantauan Kementerian Dalam Negeri, bank di Jawa Timur (Jatim) menempati posisi pertama dalam menampung simpanan deposito  APBD, yakni Rp. 27,2 triliun. Disusul bank di Jawa Barat sebesar Rp 21,6 triliun; Jawa Tengah Rp. 21,1 triliun; DKI Jakarta Rp 19,9 triliun; dan Papua Rp. 15,4 triliun.

Berkaca pada kejadian ini, hal serupa seharusnya tidak terjadi. Sepereti dikutip dari akun Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (29/4/2021), Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Dana Pemerintah Daerah sebesar Rp 182 Triliun 'menganggur' di Bank . Diakui Jokowi, banyak pemerintah daerah yang masih menimbun anggaran di perbankan.

Menurutnya, pengeluaran belanja pemerintah saat ini berpengaruh besar terhadap perputaran perekonomian. Ia mencatat per Maret 2021, belanja pegawai baru 63% dan belanja modal baru 5,3%.

“Hanya 5%. Padahal peredaran uang di suatu daerah sangat menentukan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

Diakui Jokowi, banyak pemda yang memilih tetap menimbun anggaran di perbankan ketimbang membelanjakannya. Dia mencatat, total APBD yang masih ada di bank mencapai Rp 182 triliun dan terus meningkat.

“Jadi transfer dari pusat ke daerah tidak dibelanjakan, tapi ditaruh di bank. Inilah yang menyebabkan memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, ya di sini. Hati-hati, akhir Maret saya lihat di bank daerah Rp 182 triliun. Meningkat 11,2%. Artinya kita tidak langsung belanjakan. Bagaimana pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat jika uangnya disimpan di bank? Hati-hati, "ujarnya.

Presiden Jokowi mengatakan, Impor barang modal juga mengalami peningkatan, menggambarkan bahwa kegiatan industri mulai pulih. “Impor itu penting tapi harus barang modal, bukan barang konsumsi. Naik 33,7 persen yang sebelumnya negatif. Tumbuh 33,7 persen. Kemudian indeks kepercayaan konsumen (IKK) juga naik dari sekitar 80 menjadi 93. Kemudian, indeks penjualan eceran naik menjadi 182,3 per Maret 2021. Artinya ada permintaan di sana, ada belanja ,ada konsumsi. Itu bisa dilihat dari indeks penjualan eceran.
EDITOR : rp/nh.
Share this post :

Posting Komentar

 
Support : Creating Website | PT.Berantas Pers Group | Berantas
Copyright © 2015. Harianberantas - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Berantas
Proudly powered by Berantas