Iklan

new-user-zone-banner

Iklan

CB Rent Cars
,

Iklan

Settia

"Odol Armada” Penyebab Jalan Lintas Rusak, Komisi IV DPRD Riau Melakukan Kunjungan Observasi ke Sumut

May 27, 2021, 19:30 WIB Last Updated 2021-07-26T23:11:37Z

Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ikhwan

HARIANBERANTAS, SUMUT– Tanggapi dugaan armada Over Dimension Over Loading (Odol) penyebab ruas jalan lintas Riau – Sumut rusak parah. Komisi IV DPRD Provinsi Riau melakukan kunjungan (Kunker) observasi ke Dinas Perhubungan Sumatera Utara (Sumut), Minggu (27/05/2021).


Kunker itu dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Riau Parisman Ikhwan dan dihadiri Wakil ketua DPRD Riau Syafaruddin Poti. Selain itu turut hadir sejumlah anggota Komisi IV DPRD Riau lainnya yakni Kelmi Amri, Tumpal Hutabarat, Piter Marpaung, Nurzafri Tanjung, Syafruddin Iput, Adam Syafaat, Mardianto serta Yuyun Hidayat.


Dalam kunjungan resmi tersebut, rombongan Komisi IV diterima dengan baik oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) melalui Kepala Dinas Perhubungan.

Anggota Komisi IV DPRD Riau Kelmi Amri


Dalam kesempatan diskusi dengan pemerintah Sumut, Parisman Ikhwan langsung mempertanyakan tentang armada ODOL yang bisa diterbitkan KIR sehingga bebas melintas di jalan lintas Sumut-Riau dan membuat kondisi ruas jalan rusak khususnya daerah Riau rusak parah.


“Kiranya di Sumut sudah ada Perda yang mengatur muatan barang, sebagai bahan masukan dan usulan karena kita belum ada perdanya,” Kata Parisman.


Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Sumatera Utara Alfi Syahriza kepada rombongan Komisi IV DPRD Riau menjelaskan, bahwa peraturan daerah (Perda) sudah ada sejak Januari 2008 dan berakhir di Tahun 2019 lalu. Tapi sejak Tahun 2016 sudah dicabut sebelum berakhir perda tersebut.


“Dicabut karena masalah muatan ini adalah mutlak kewenangan kementerian perhubungan dan tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” Jawab Alfi Syahriza pada Parisman Ikhwan.

Kadishub Sumatera Utara Alfi Syahriza saat menerima kunjungan Komisi IV DPRD Riau & Ilustrasi Armada Odol


Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Syafaruddin Poti berharap melalui Perda nantinya akan ada sanksi administrasi yang bisa menjadi masukan ke Pemerintah Pusat mengenai permasalahan armada Over Dimension Over Loading tersebut agar tidak terjadi lagi. Sebab, selama ini tidak ada aturan sanksi yang tegas.


Usai melakukan kunker, rombongan Komisi IV DPRD Riau langsung pamit dan kembali ke Pekanbaru untuk bekerja seperti biasa.  (***)

MUSIK TERKINI

Iklan

iklan

FILM CINEMA

_