Iklan

new-user-zone-banner

Iklan

CB Rent Cars
,

Iklan

Settia

Menghalangi tugas jurnalis saat meliput, PT Perawang Sukses Perkasa Industri terancam Pidana

May 29, 2021, 14:25 WIB Last Updated 2021-06-04T14:32:40Z
Foto : Satpam bernisial A (Alfis) saat berada di pos jaga yang mendapat perintah dari komandan Regu  Zul Hendra / harianberantas.co.id

HARIAN BERANTAS, PEKANBARU - Perlakuan aparat keamanan PT Perawang Sukses Perkasa Industri (PT PSPI) berinisial A (Alfis) yang mencegat rombongan jurnalis saat hendak meliput demo puluhan warga Desa Petapahan, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada perusahaan perkebunan akasia eucalyptus dinilai telah melanggar Undang-Undang Nomor 40 tentang Kebebasan Pers .

Tindakan penghalangan dan pelarangan peliputan ini, dialami Pajar Saragih selaku Kabiro Anekafakta.com Kabupaten Kampar dan Kabiro Palapa TV Kabupaten Kampar, bersama-sama dengan Mohd. Irwan Kaperwil Riau Persindonesia.com, Andryan Syah Putra Redaksi BerkasRiau.com dan Nefrizal Pili Redaksi media RedaksiRiau.com. Jumat (28/5/2021).. 

Menurut Pajar Saragih, tindakan satpam Alfis larang wartawan untuk meliput kegiatan aksi demo, lantaran mendapat perintah dari komandan regu yang bernama Zul Hendra.

“Apa yang menjadi dasar perusahaan melarang media atau jurnalis meliput aksi masyarakat dengan PT PSPI yang diduga merusak sawit masyarakat,” kata Pajar Saragih.

Menurut Pajar, Dalam kode etik pers, jurnalis berhak melaksanakan pekerjaan jurnalistik di wilayah yang tidak bisa dimasuki orang biasa. Misalnya rumah sakit, instansi pemerintah, dan perusahaan dengan memperhatikan area rahasia perusahaan seperti ruang produksi.
Sementara itu, PT PSPI memperlakukan awak media dengan tidak etis. Bahkan mereka seolah diusir dan ditinggalkan di luar pagar serta dijaga oleh satpam. "Kami hanya mengikuti aturan perusahaan," kata satpam itu.

Foto: aksi saat unjukrasa di lokasi  PT PSPI yang diduga merusak sawit milik masyarakat /  harianberantas.co.id

Merasa tidak puas dengan penjelasan satpam tersebut, salah satu awak media kemudian menghubungi Junaidi selaku Humas PT PSPI untuk menanyakan mengapa wartawan dilarang meliput di lokasi lahan milik masyarakat yang saat ini sedang menggelar aksi demo.
 
Selain itu, menurut Fajar, Junaidi mengatakan hal tersebut sudah menjadi standar operasional (SOP). Katanya, pihaknya hanya menjalankan perintah. ''Kita jalankan saja aturan perusahaannya, bro, ”jawabnya. Kata Fajar kepada Media  Harian Berantas menirukan.

Sementara itu Nefrizal Pili Selaku redaksi media RedaksiRiau.com menjelaskan "Dalam ketentuan pidana pasal 18 itu dikatakan setiap orang yang melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang dapat menghambat atau menghalangi ketentuan pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 terkait penghalang-halangan upaya media untuk mencari dan mengolah informasi, dapat dipidana dalam pidana kurungan penjara selama 2 tahun atau denda paling banyak 500 juta rupiah. 
''Jadi ini ketentuan pidana yang diatur dlm undang-undang pers," ucapnya. (hb).

Seperti diketahui, dari pantauan di lapangan diperkirakan hampir satu jam jurnalis tersebut bertahan meski dengan sopan meminta untuk masuk ke area PT PSPI. Tapi tetap tidak diperbolehkan.

MUSIK TERKINI

Iklan

iklan

FILM CINEMA

_