Iklan

iklan

Iklan

iklan
,

Iklan

iklan

Diduga Proyek Siluman Tanpa Papan Informasi, Abaikan UU KIP

22 Mei 2021, 14:52 WIB Last Updated 2021-05-22T07:54:10Z

HARIANBERANTAS, INHU - Sesuai amanah Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012, dimana mengatur setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan nama proyek. dimana memuat jenis kegiatan, lokasi proyek, nomor kontrak, waktu pelaksanaan proyek dan nilai kontrak serta jangka waktu atau lama pekerjaan.

“Pemasangan papan nama proyek merupakan implementasi azas transparansi, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat ikut serta dalam proses pengawasan,” ungkap salah seorang warga tempatan yang enggan disebut namanya.

Pasalnya, pekerjaan proyek pembangunan saluran drainase dijalan raya lintas timur km. 18 Rt 001/Rw 001 desa Berapit kecamatan seberida kabupaten indragiri hulu (inhu), riau mulai disoroti oleh warga setempat maupun warga yang melintas dari lokasi pembangunan.

Pekerjaan proyek yang sudah berjalan hampir satu bulan ini dimana proyek tersebut sudah mencapai 50% namun tanpa papan nama proyek. Hal inilah yang menjadi sorotan bagi warga bahwa pekerjaan drainase ini dinilai proyek "siluman", karena sama sekali tidak adanya terpasang papan nama informasi proyek saat melaksanakan kegiatan pekerjaan.

Ditempat yang sama dan jam berbeda. Leo, yang mengaku salah satu warga tempatan ketika berbincang dilapangan sabtu (22/05/21) mengatakan bahwa proyek pekerjaan tanpa menggunakan papan nama adalah indikasinya sebagai salah satu trik untuk membohongi masyarakat agar tidak termonitoring besar anggarannya dan sumber anggaran darimana ujarnya.

Semestinya, sebelum dan saat dimulainya pekerjaan. rekanan seharusnya memasang papan informasi proyek agar pengawas lapangan dari instansi terkait dan juga seluruh masyarakat mengetahui dan bisa memonitoring pekerjaan tersebut sesalnya.

Disisi lain, direktur komisi nasional pengawasan aparatur negara (Komnas-waspan) kabupaten indragiri hulu Ahmad aripin P mengatakan, selain daripada perpres nomor 54 tahun 2010 dan nomor 70 tahun 2012 ada aturan lain yang harus dipenuhi yakni peraturan menteri pekerjaan umum nomor 12/PRT/M/2014 tentang penyelengaraan sistem Drainase (Permen PU 12/2014).

Dalam proyek pembangunan sistem Drainase pemasangan papan nama proyek ini termasuk pekerjaan persiapan (Pre-Construction). Pekerjaan Persiapan (Pre-Construction) salah satunya adalah pemasangan papan nama proyek sebanyak yang diperlukan, minimal 2 (dua) buah, dengan ukuran dan penempatan yang ditunjuk oleh Direksi Teknik. Cara pengerjaan yang harus dilakukan berkaitan dengan persiapan lapangan ini adalah tentukan lokasi pemasangan papan nama proyek yang strategis jelasnya.

Salah satu pekerja bangunan drainase saat dikonfirmasi menjelaskan bahwa mereka tidak tau sedikitpun mengenai anggaran. Kami hanya sebatas bekerja pak, dan kami hanya diupah dengan sistim harian sebesar Rp 100.000 saja. Untuk mengenai papan proyek memang tidak ada kami lihat, namum kami terima upah dari Daner S yaitu manager PT. Indocom singkatnya.

Ketika media ini mencoba menghubungi daner manager PT. Indocom yang sekarang berubah nama menjadi PT. Mitra Sari yang disebut pekeja dari media selulernya untuk memastikan apakah itu benar proyek yang dikerjakan oleh perusahaan yang dipimpinnya, namun sayang tidak bisa terhubung.

Sementara itu, hingga berita ini diturunkan belum juga ada terlihat nama papan proyek dilapangan.***(Zo)

Iklan

iklan